Tolak Rencana AS Kuasai Lintasan Udara Indonesia, DPR: Kedaulatan Negara Harga Mati

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Rabu, 15 April 2026
Tolak Rencana AS Kuasai Lintasan Udara Indonesia, DPR: Kedaulatan Negara Harga Mati

Wakil Ketua Komisi I DPR, Sukamta. (Foto: dok. media PKS)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta menanggapi munculnya dokumen rahasia milik pertahanan Amerika Serikat (AS) yang mengungkap rencana strategis terkait akses lintasan udara di wilayah Indonesia.

Dokumen tersebut disebut memuat rencana AS untuk mengamankan akses lintasan udara menyeluruh (blanket overflight access) bagi pesawat militer mereka di wilayah kedaulatan Indonesia.

Menanggapi hal itu, Sukamta menegaskan bahwa kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan prinsip yang tidak bisa ditawar dalam bentuk apa pun.

"Kami ingin memastikan bahwa setiap kerja sama internasional tetap sejalan dengan konstitusi dan kepentingan rakyat Indonesia,” kata Sukamta kepada wartawan di Jakarta, Rabu (15/4).

Baca juga:

Kemhan Pastikan Tak Ada Izin Bebas Pesawat AS Melintas di Langit Indonesia

Sebagai Wakil Ketua Fraksi PKS, Sukamta menyampaikan bahwa Indonesia pada prinsipnya terbuka terhadap kerja sama pertahanan dengan berbagai negara, termasuk Amerika Serikat, dalam rangka memperkuat kapasitas nasional.

Namun, ia menegaskan bahwa seluruh bentuk kerja sama tersebut harus tetap berada dalam koridor kepentingan nasional serta menghormati prinsip kedaulatan negara.

Selain itu, kerja sama juga tidak boleh bertentangan dengan kebijakan politik luar negeri bebas aktif yang selama ini menjadi pijakan Indonesia.

Baca juga:

DPR Tekankan Tak Ada Dasar Hukum Beri Akses Bebas Ruang Udara RI ke AS

Sukamta menyoroti bahwa isu dalam dokumen tersebut berkaitan langsung dengan ruang udara Indonesia yang merupakan bagian tak terpisahkan dari kedaulatan negara.

Menurutnya, baik berdasarkan hukum nasional maupun internasional, setiap aktivitas penerbangan asing—terutama yang bersifat militer—wajib melalui mekanisme perizinan yang ketat.

Prosedur tersebut meliputi diplomatic clearance dan security clearance sebelum dapat melintasi wilayah udara Indonesia.

“Tidak terdapat dasar hukum yang memungkinkan pemberian akses bebas tanpa batas terhadap ruang udara nasional kepada pihak asing,” tutur Sukamta.

Baca juga:

Blanket Overflight dalam Perspektif Hukum Udara

Lebih lanjut, Sukamta yang merupakan doktor lulusan Manchester, Inggris, menilai posisi Indonesia sangat strategis di kawasan Indo-Pasifik.

Oleh karena itu, setiap kebijakan terkait akses militer asing harus dipertimbangkan secara matang, termasuk dampaknya terhadap keseimbangan geopolitik regional.

Ia juga menekankan pentingnya transparansi pemerintah dalam menyikapi isu strategis semacam ini.

“Dalam isu strategis seperti ini, transparansi pemerintah menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus menghindari mispersepsi, baik di dalam negeri maupun di tingkat internasional,” harap wakil rakyat dari Yogyakarta tersebut. (Knu)

#Akses Udara #Amerika Serikat #Sukamta #Komisi I DPR
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Dunia
Fakta Baru Kematian Jeffrey Epstein Terkuak, Pakar Forensik Sebut Ada Indikasi Dibunuh
Ia meyakini Epstein dicekik, amat mungkin dari belakang.
Dwi Astarini - Selasa, 17 November 2026
Fakta Baru Kematian Jeffrey Epstein Terkuak, Pakar Forensik Sebut Ada Indikasi Dibunuh
Indonesia
Cip AI Diseludupkan dari AS ke China Melalui Indonesia, Polisi Lakukan Pendalaman
Isir sendiri tidak bisa menjelaskan secara rinci soal proses pendalaman seperti apa yang akan Polri lakukan.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 17 November 2026
Cip AI Diseludupkan dari AS ke China Melalui Indonesia, Polisi Lakukan Pendalaman
Dunia
Penerbangan Nasional AS Berhenti, Menteri Transportasi Sebut karena Pembaruan Kabel Tembaga
Penghentian pada Jumat tersebut merupakan insiden terlama sejak serangan 11 September 2001 di AS.
Dwi Astarini - Minggu, 15 November 2026
 Penerbangan Nasional AS Berhenti, Menteri Transportasi Sebut karena Pembaruan Kabel Tembaga
Dunia
2 Orang Meninggal dan 19 Orang Terluka Akibat Gedung Ambruk di New York City
Sejumlah orang diduga masih terjebak di bawah reruntuhan, sementara operasi pencarian dan penyelamatan masih berlangsung.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 12 November 2026
2 Orang Meninggal dan 19 Orang Terluka Akibat Gedung Ambruk di New York City
Dunia
Perwira Angkatan Darat AS Ditangkap di Inggris, Diduga Jadi Spionase Rusia
Inggris menangkap perwira Angkatan Darat AS berusia 41 tahun yang diduga berupaya mencuri informasi rahasia dari instalasi NATO untuk Rusia.
Yusuf Abdillah - Rabu, 11 November 2026
Perwira Angkatan Darat AS Ditangkap di Inggris, Diduga Jadi Spionase Rusia
Dunia
Kenalan Sama Gina Hinojosa, Perempuan Latina Pertama yang Menang Pilgub Texas 2026
Kemenangan Gina Hinojosa menjadi momen bersejarah bagi Texas.
Dwi Astarini - Rabu, 11 November 2026
Kenalan Sama Gina Hinojosa, Perempuan Latina Pertama yang Menang Pilgub Texas 2026
Dunia
Donald Trump Rayu Bos UFC Jadi Sekretaris Pers
Trump menyakini White suka dengan gagasan tersebut
Dwi Astarini - Senin, 09 November 2026
Donald Trump Rayu Bos UFC Jadi Sekretaris Pers
Dunia
AS Tawarkan Hadiah USD 20 Juta untuk Informasi Program Nuklir Iran
Departemen Luar Negeri AS mencari informasi mengenai ilmuwan dan staf nuklir Iran, teknologi yang digunakan, serta organisasi dan personel yang terlibat.
Dwi Astarini - Senin, 09 November 2026
AS Tawarkan Hadiah USD 20 Juta untuk Informasi Program Nuklir Iran
Dunia
AS Tawarkan Rp362 Miliar untuk Informasi Program Nuklir Iran, Ini Syaratnya
AS menawarkan hadiah hingga 20 juta dolar AS bagi pemberi informasi program nuklir Iran, termasuk fasilitas, peralatan, dan ilmuwan terkait.
ImanK - Sabtu, 07 November 2026
AS Tawarkan Rp362 Miliar untuk Informasi Program Nuklir Iran, Ini Syaratnya
Dunia
Trump Buka Opsi AS Lakukan Pendudukan di Iran dan Kuasai Selat Hormuz
Trump berpendapat, perang dengan Iran, yang kini memasuki bulan kesembilan, tidak dapat disebut sebagai perang karena “tidak ada seorang pun yang terluka”
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 07 November 2026
Trump Buka Opsi AS Lakukan Pendudukan di Iran dan Kuasai Selat Hormuz
Bagikan