MerahPutih.com - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta menanggapi munculnya dokumen rahasia milik pertahanan Amerika Serikat (AS) yang mengungkap rencana strategis terkait akses lintasan udara di wilayah Indonesia.
Dokumen tersebut disebut memuat rencana AS untuk mengamankan akses lintasan udara menyeluruh (blanket overflight access) bagi pesawat militer mereka di wilayah kedaulatan Indonesia.
Menanggapi hal itu, Sukamta menegaskan bahwa kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan prinsip yang tidak bisa ditawar dalam bentuk apa pun.
"Kami ingin memastikan bahwa setiap kerja sama internasional tetap sejalan dengan konstitusi dan kepentingan rakyat Indonesia,” kata Sukamta kepada wartawan di Jakarta, Rabu (15/4).
Baca juga:
Kemhan Pastikan Tak Ada Izin Bebas Pesawat AS Melintas di Langit Indonesia
Sebagai Wakil Ketua Fraksi PKS, Sukamta menyampaikan bahwa Indonesia pada prinsipnya terbuka terhadap kerja sama pertahanan dengan berbagai negara, termasuk Amerika Serikat, dalam rangka memperkuat kapasitas nasional.
Namun, ia menegaskan bahwa seluruh bentuk kerja sama tersebut harus tetap berada dalam koridor kepentingan nasional serta menghormati prinsip kedaulatan negara.
Selain itu, kerja sama juga tidak boleh bertentangan dengan kebijakan politik luar negeri bebas aktif yang selama ini menjadi pijakan Indonesia.
Baca juga:
DPR Tekankan Tak Ada Dasar Hukum Beri Akses Bebas Ruang Udara RI ke AS
Sukamta menyoroti bahwa isu dalam dokumen tersebut berkaitan langsung dengan ruang udara Indonesia yang merupakan bagian tak terpisahkan dari kedaulatan negara.
Menurutnya, baik berdasarkan hukum nasional maupun internasional, setiap aktivitas penerbangan asing—terutama yang bersifat militer—wajib melalui mekanisme perizinan yang ketat.
Prosedur tersebut meliputi diplomatic clearance dan security clearance sebelum dapat melintasi wilayah udara Indonesia.
“Tidak terdapat dasar hukum yang memungkinkan pemberian akses bebas tanpa batas terhadap ruang udara nasional kepada pihak asing,” tutur Sukamta.
Baca juga:
Lebih lanjut, Sukamta yang merupakan doktor lulusan Manchester, Inggris, menilai posisi Indonesia sangat strategis di kawasan Indo-Pasifik.
Oleh karena itu, setiap kebijakan terkait akses militer asing harus dipertimbangkan secara matang, termasuk dampaknya terhadap keseimbangan geopolitik regional.
Ia juga menekankan pentingnya transparansi pemerintah dalam menyikapi isu strategis semacam ini.
“Dalam isu strategis seperti ini, transparansi pemerintah menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus menghindari mispersepsi, baik di dalam negeri maupun di tingkat internasional,” harap wakil rakyat dari Yogyakarta tersebut. (Knu)