Tolak Reklamasi, Ini Saran Pakar Hukum Agraria untuk Pemprov DKI

MerahPutih.com - Pakar hukum agraria dari Universitas Gadjah Mada Nur Hasan menyarankan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membawa persoalan pembatalan rroyek reklamasi Teluk Jakarta ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Menurut Nur, ada beberapa cara untuk membatalkan sebuah keputusan tersebut. Pertama yakni dengan meminta pejabat terkait untuk membatalkan keputusan tersebut, dalam hal ini Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/ Badan Pertanahan Nasional (BPN).

"Kalau tidak bisa juga ya satu-satunya jalan yakni melalui PTUN," kata Nur Hasan saat acara Populi Center dan Smart FM Network dengan topik Reklamasi dan Investasi di Gado Gado Boplo, Jakarta Pusat, Sabtu (13/1).

Namun Nur menuturkan, bila Pemprov DKI ingin melayangkan gugatan penolakan tersebut ke PTUN, Pemprov DKI harus memiliki bukti-bukti yang kuat.

"Tapi jangan cuma minta. Harus ada bukti inilah cacatnya," jelas Nur Hasan.

Seperti diketahui, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil untuk membatalkan seluruh Hak Guna Bangunan (HGB) tiga pulau reklamasi yang diberikan kepada pengembang.

Surat permohonan dikirim untuk membatalkan tiga pulau yang dimaksud yakni Pulau C, D, dan G. Surat dengan nomor 2373/-1.794.2 itu ditandatangani oleh Anies pada 29 Desember 2017.

"Jadi, kita sudah banyak lakukan kajian soal ini, memang saya tidak banyak berbicara yang kita lakukan adalah menyusun kebijakan, menyusun langkah-langkah dan semuanya memiliki konstruksi hukum yang solid," kata Anies di Jakarta, Selasa (9/1)

Semua pertimbangan legal itu, kata Anies, ada di dalam setiap langkah, termasuk ketika memutuskan untuk mengirimkan surat kepada kepala BPN.

Namun, Sofyan Djalil menolak hal itu, bahkan menantang Pemprov DKI untuk menggugat mereka ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Terkait itu, Anies mengaku pihaknya tengah mempelajari. (Asp)

Baca juga berita lainnya dalam artikel: Yusril Ingatkan Pemprov DKI Harus Hati-hati Tolak Reklamasi, Ada Apa Ya?