Tolak Full Day School, Ketum PBNU: Wallahi Ini Bukan karena Muhammadiyah

Zulfikar SyZulfikar Sy - Jumat, 07 Juli 2017
Tolak Full Day School, Ketum PBNU: Wallahi Ini Bukan karena Muhammadiyah

Ketua Umum PBNU Said Aqil Siraj (tengah) bersama sejumlah pimpinan organisasi massa Islam memberikan keterangan pers di kantor DPP PBNU, Jumat (7/7). (ANTARA FOTO/Galih Pradipta)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj menegaskan penolakan organisasi yang dipimpinnya terhadap full day school bukan karena menterinya berasal dari kalangan Muhammadiyah.

"Ini bukan karena Muhammadiyah, siapa pun menterinya kalau menerapkan FDS, saya lawan, bukan karena itu, wallahi (demi Allah). Bukan karena itu," tegasnya saat menggelar konferensi pers di Gedung PBNU, Jakarta Pusat, Jumat (7/7).

Ia mengatakan, penolakannya terhadap peraturan FDS lebih kepada kepentingan umat dan pendidikan Islam. Jika peraturan ini diberlakukan khawatir akan menggerus sekolah diniyyah atau madrasah.

"Bisa dibayangkan bagaimana nasib sekitar 78.000 sekolah madrasah dan 9 juta anak didiknya, belum lagi guru-gurunya," kata Kiai Said.

Lebih lanjut, katanya, penolakan juga bukan karena kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

"Saya dukung Muhadjir jadi menteri. Bukan karena Muhammadiyah ya. Bukan kepentingan pribadi," tandasnya.

Sebelumnya, PBNU merangkul sejumlah ormas Islam untuk menolak full day school.

Sekitar 14 ormas Islam ikut bergabung dan sepakat untuk menolak peraturan Mendikbud Muhadjir Effendy itu. Di antaranya, Nahdlatul Wathan, Al-Irsyad, Persis, Perti, Ittihadiyah, IKADI, Sarekat Islam Indonesia dan PUI. (Fdi)

Baca juga berita lain terkait full day school dalam artikel: Tangkap Aspirasi Masyarakat, Presiden Tinjau Ulang Aturan Full Day School

#Full Day School #Muhammadiyah # NU #Said Aqil Siradj
Bagikan
Ditulis Oleh

Zulfikar Sy

Tukang sihir

Berita Terkait

Indonesia
Tak Beri Mandat, PP Muhammadiyah Jelaskan Status Hukum Aliansi Muda Muhammadiyah
Muhammadiyah berharap masyarakat tidak terjebak dalam kesalahpahaman
Angga Yudha Pratama - Jumat, 09 Januari 2026
Tak Beri Mandat, PP Muhammadiyah Jelaskan Status Hukum Aliansi Muda Muhammadiyah
Indonesia
PP Muhammadiyah Bantah Terlibat Laporan Pemidanaan Komika Pandji Pragiwaksono
Tindakan dan pernyataan yang mengatasnamakan Aliansi Muda Muhammadiyah bukan merupakan sikap resmi, maupun mandat dari Persyarikatan Muhammadiyah
Wisnu Cipto - Jumat, 09 Januari 2026
PP Muhammadiyah Bantah Terlibat Laporan Pemidanaan Komika Pandji Pragiwaksono
Indonesia
Gus Ulil: Angkatan Muda NU Pelapor Komika Pandji Bukan Organisasi Resmi PBNU
Ketua PBNU KH Ulil Abshar Abdalla sampai menegaskan tidak ada lembaga, badan otonom NU, maupun perkumpulan NU yang bernama Angkatan Muda NU.
Wisnu Cipto - Jumat, 09 Januari 2026
Gus Ulil: Angkatan Muda NU Pelapor Komika Pandji Bukan Organisasi Resmi PBNU
Indonesia
Pemuda Pemidana Komika Pandji Klaim Wakili Suara Anak Muda NU dan Muhammadiyah
elapor atas nama Rizki Abdul Rahman Wahid, yang menyatakan dirinya sebagai Presidium Angkatan Muda Nahdlatul Ulama (NU).
Wisnu Cipto - Jumat, 09 Januari 2026
Pemuda Pemidana Komika Pandji Klaim Wakili Suara Anak Muda NU dan Muhammadiyah
Indonesia
Gus Yahya Tegaskan Konflik PBNU Telah Selesai, Kepengurusan Kembali Kesemula
Terkait agenda Muktamar Nahdlatul Ulama dan dinamika struktural PBNU, Gus Ipul menegaskan bahwa hal tersebut akan disampaikan pada waktu yang tepat.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 29 Desember 2025
Gus Yahya Tegaskan Konflik PBNU Telah Selesai, Kepengurusan Kembali Kesemula
Indonesia
Musyawarah Kubro di Lirboyo Didorong Jadi Jalan Islah Pengurus PBNU
Forum tersebut sebagai langkah penting dan patut diapresiasi, terlebih karena menjadi kelanjutan dari rangkaian pertemuan ulama sebelumnya di Ploso dan Tebuireng.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 22 Desember 2025
Musyawarah Kubro di Lirboyo Didorong Jadi Jalan Islah Pengurus PBNU
Indonesia
Gus Yahya Tolak Hasil Rapat Pleno, Ingatkan Tertib Anggaran Dasar
Penegasan tersebut disampaikan Gus Yahya dalam pernyataan sikap resmi PBNU yang ditandatangani langsung olehnya pada 13 Desember 2025.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 Desember 2025
Gus Yahya Tolak Hasil Rapat Pleno, Ingatkan Tertib Anggaran Dasar
Indonesia
Rais Aam Tidak Hadir, Rapat Pleno PBNU Kubu Gus Yahya Ditunda
Pertemuan yang sedianya berlangsung sebagai rapat pleno PBNU itu diubah statusnya menjadi Rapat Koordinasi.
Wisnu Cipto - Kamis, 11 Desember 2025
Rais Aam Tidak Hadir, Rapat Pleno PBNU Kubu Gus Yahya Ditunda
Indonesia
Pleno Syuriyah Tetapkan Zulfa Mustofa Jadi Pejabat Ketum PBNU Gantikan Gus Yahya
Gus Yahya mengatakan pleno Syuriyah PBNU hanya manuver politik, apalagi dirinya tengah melakukan transformasi organisasi
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 10 Desember 2025
Pleno Syuriyah Tetapkan Zulfa Mustofa Jadi Pejabat Ketum PBNU Gantikan Gus Yahya
Indonesia
Konflik PBNU Akibat Konsesi Tambang, Gus Yahya: Itu Manuver Politik
Gus Yahya pun menyatakan siap menempuh jalur apa pun bila diperlukan. Namun, ia menekankan bahwa fokus utamanya adalah menjaga bangunan organisasi agar tetap utuh.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 09 Desember 2025
Konflik PBNU Akibat Konsesi Tambang, Gus Yahya: Itu Manuver Politik
Bagikan