Tolak Full Day School, Ketum PBNU: Wallahi Ini Bukan karena Muhammadiyah

Zulfikar SyZulfikar Sy - Jumat, 07 Juli 2017
Tolak Full Day School, Ketum PBNU: Wallahi Ini Bukan karena Muhammadiyah

Ketua Umum PBNU Said Aqil Siraj (tengah) bersama sejumlah pimpinan organisasi massa Islam memberikan keterangan pers di kantor DPP PBNU, Jumat (7/7). (ANTARA FOTO/Galih Pradipta)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj menegaskan penolakan organisasi yang dipimpinnya terhadap full day school bukan karena menterinya berasal dari kalangan Muhammadiyah.

"Ini bukan karena Muhammadiyah, siapa pun menterinya kalau menerapkan FDS, saya lawan, bukan karena itu, wallahi (demi Allah). Bukan karena itu," tegasnya saat menggelar konferensi pers di Gedung PBNU, Jakarta Pusat, Jumat (7/7).

Ia mengatakan, penolakannya terhadap peraturan FDS lebih kepada kepentingan umat dan pendidikan Islam. Jika peraturan ini diberlakukan khawatir akan menggerus sekolah diniyyah atau madrasah.

"Bisa dibayangkan bagaimana nasib sekitar 78.000 sekolah madrasah dan 9 juta anak didiknya, belum lagi guru-gurunya," kata Kiai Said.

Lebih lanjut, katanya, penolakan juga bukan karena kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

"Saya dukung Muhadjir jadi menteri. Bukan karena Muhammadiyah ya. Bukan kepentingan pribadi," tandasnya.

Sebelumnya, PBNU merangkul sejumlah ormas Islam untuk menolak full day school.

Sekitar 14 ormas Islam ikut bergabung dan sepakat untuk menolak peraturan Mendikbud Muhadjir Effendy itu. Di antaranya, Nahdlatul Wathan, Al-Irsyad, Persis, Perti, Ittihadiyah, IKADI, Sarekat Islam Indonesia dan PUI. (Fdi)

Baca juga berita lain terkait full day school dalam artikel: Tangkap Aspirasi Masyarakat, Presiden Tinjau Ulang Aturan Full Day School

#Full Day School #Muhammadiyah # NU #Said Aqil Siradj
Bagikan
Ditulis Oleh

Zulfikar Sy

Tukang sihir

Berita Terkait

Indonesia
Sesepuh NU Lihat Kekeliruan Gus Yahya Serius, Tapi Minta Pleno Tetapkan Pj Ketum PBNU Ditunda
Forum Sesepuh NU juga melihat adanya indikasi pelanggaran atau kekeliruan serius dalam pengambilan keputusan oleh Gus Yahya selaku Ketua Umum PBNU.
Wisnu Cipto - Minggu, 07 Desember 2025
Sesepuh NU Lihat Kekeliruan Gus Yahya Serius, Tapi Minta Pleno Tetapkan Pj Ketum PBNU Ditunda
Indonesia
Pengurus PBNU Berkonflik, Jaringan Kader Muda NU Desak Segera Islah
Marwah organisasi dan membuat NU kehilangan ruh dasarnya sebagai Jam’iyah yang berpijak pada syura, moral publik, dan kebenaran yang dibimbing para ulama.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 05 Desember 2025
Pengurus PBNU Berkonflik, Jaringan Kader Muda NU Desak Segera Islah
Indonesia
Tolak Pemecatan, Gus Yahya Sebut Ada Yang Menginginkan NU Pecah
Ada upaya untuk memecah belah NU melalui surat yang beredar dan menyatakan pemberhentiannya sebagai ketua umum.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 27 November 2025
Tolak Pemecatan, Gus Yahya Sebut Ada Yang Menginginkan NU Pecah
Indonesia
Katib PBNU Teken Surat Gus Yahya Bukan Lagi Ketum, Sifatnya Masih Edaran Internal
Surat Edaran Gus Yahya bukan lagi Ketum diteken Ahmad Tajul bersama Wakil Rais Aam PBNU Afifuddin Muhajir.
Wisnu Cipto - Rabu, 26 November 2025
Katib PBNU Teken Surat Gus Yahya Bukan Lagi Ketum, Sifatnya Masih Edaran Internal
Indonesia
Terbit Surat Yahya Cholil Staquf Tidak Lagi Jabat Ketum PBNU
Saat dikonfirmasi media, Katib PBNU Ahmad Tajul Mafakir membenarkan telah menandatangani surat edaran yang mencopot status Yahya Cholil sebagai Ketum PBNU
Wisnu Cipto - Rabu, 26 November 2025
Terbit Surat Yahya Cholil Staquf Tidak Lagi Jabat Ketum PBNU
Indonesia
PBNU Memanas, Katib Syuriah Minta Dua Kubu Islah dan Bertemu
AD/ART NU menetapkan Ketua Umum sebagai mandataris Muktamar. Karena itu, pemberhentian hanya dapat dilakukan melalui Muktamar.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 25 November 2025
PBNU Memanas, Katib Syuriah Minta Dua Kubu Islah dan Bertemu
Indonesia
PBNU Minta BPIP Dipertahankan, Lembaganya Diperkuat
BPIP tetap dibutuhkan sebagai leading sector dalam urusan ideologi negara, meski pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dilakukan oleh berbagai kementerian dan lembaga.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 17 November 2025
PBNU Minta BPIP Dipertahankan, Lembaganya Diperkuat
Indonesia
Lupakan Dulu Sisi Kontroversialnya! PP Muhammadiyah Minta Masyarakat Fokus pada Jasa-Jasa Soeharto Demi Kepentingan Bangsa dan Negara
Kemensos juga mengusulkan 40 nama lain, termasuk Gus Dur dan Marsinah.
Angga Yudha Pratama - Kamis, 06 November 2025
Lupakan Dulu Sisi Kontroversialnya! PP Muhammadiyah Minta Masyarakat Fokus pada Jasa-Jasa Soeharto Demi Kepentingan Bangsa dan Negara
Indonesia
Muhammadiyah Dukung Transformasi PAM Jaya Jadi Perseroda, Nilai Penting untuk Selamatkan Jakarta dari Penurunan Tanah
Perubahan status Pam Jaya bukan sekadar urusan tata kelola, melainkan langkah strategis untuk menyelamatkan Jakarta dari penurunan tanah.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 09 Oktober 2025
Muhammadiyah Dukung Transformasi PAM Jaya Jadi Perseroda, Nilai Penting untuk Selamatkan Jakarta dari Penurunan Tanah
Indonesia
Muhammadiyah DKI Dukung Transformasi PAM Jaya Jadi Perseroda, Dinilai Jadi Strategi yang Tepat
Muhammadiyah DKI mendukung transformasi PAM Jaya menjadi Perseroda. Langkah ini dinilai menjadi strategi yang tepat.
Soffi Amira - Selasa, 07 Oktober 2025
Muhammadiyah DKI Dukung Transformasi PAM Jaya Jadi Perseroda, Dinilai Jadi Strategi yang Tepat
Bagikan