Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih,com - Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menggelar rapat pleno dengan poin yang akan diputuskan dalam rapat yakni penunjukkan pejabat (Pj) Ketua Umum PBNU menggantikan Yahya Cholil Staquf.
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya menegaskan dinamika internal yang tengah mencuat di tubuh PBNU tidak akan memunculkan dualisme kepemimpinan. Ia memastikan struktur organisasi tetap tunggal dan sah sesuai aturan organisasi.
Gus Yahya pun menyatakan siap menempuh jalur apa pun bila diperlukan. Namun, ia menekankan bahwa fokus utamanya adalah menjaga bangunan organisasi agar tetap utuh.
“Kita siap apa pun yang diperlukan. Itu untuk menegaskan posisi saya bersama teman-teman yang masih kompak di PBNU. Yang ingin kita jaga itu tatanan organisasi. Jabatan itu soal nanti, tapi tatanan organisasinya dulu yang harus dijaga supaya tidak rusak,” ujar Gus Yahya di Kantor PBNU, Jakarta, Selasa (9/12).
Baca juga:
Syuriyah PBNU Gelar Rapat Pencopotan, Gus Yahya: Hanya Muktamar Yang Bisa Berhentikan
Gus Yahya juga membantah isu bahwa bisa muncul dua ketua umum sekaligus akibat konflik internal.
“Enggak mungkin ada dua. Enggak mungkin,” tegasnya.
Terkait rencana rapat pleno yang disebut-sebut akan menetapkan Penjabat (Pj) Ketua Umum menggantikan dirinya, Gus Yahya dengan tegas mengatakan bahwa pleno tersebut tidak sah. Karena itu, menurutnya, segala keputusan yang muncul dari forum tersebut otomatis tidak memiliki dasar organisasi.
“Nah, kalau pleno-nya enggak sah, itu kok bisa dianggap sah,” ujarnya.
Gus Yahya memastikan tidak ada kekhawatiran akan perpecahan di NU.
Ia menyebut, dukungan solid datang dari berbagai elemen, mulai dari kiai, pesantren, hingga cabang-cabang di daerah yang secara terbuka menyuarakan penolakan terhadap potensi perpecahan.
“Enggak ada yang mau NU pecah. Para kiai, pesantren, cabang-cabang, semuanya bikin surat untuk menjaga persatuan. Insya Allah, NU tetap satu,” tuturnya.
Menanggapi isu bahwa konflik ini dipicu kepentingan atau konsesi tambang, Gus Yahya menyebutnya sebagai bagian dari manuver politik.
"Lagi-lagi itu soal manuver, opini. Ini biasa lah. Insya Allah nanti ada jalan keluar,” pungkasnya. (Pon)
