Wisnu Cipto
MerahPutih.com - Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin menganggap penolakan BPN Prabowo-Sandi terhadap hasil rekapitulasi Pilpres versi KPU tidak berdasarkan data dan fakta karena hanya berdasarkan asumsi dan wacana Pemilu 2019 telah terjadi kecurangan.
"Penolakan itu tidak dibangun atas data dan fakta karena hanya asumsi dan wacana telah curang. Namun kecurangan terjadi di mana, siapa yang melakukan dan bagaimana modusnya tidak dijelaskan," kata Wakil Ketua TKN KIK Abdul Kadir Karding, di Jakarta, Rabu (15/5).
Karding menyayangkan Capres Prabowo Subianto sebagai tokoh besar menyampaikan penolakan hasil Pemilu, karena massa penghitungan suara belum selesai karena itu seharusnya tunggu hingga semua tahapan dilalui. Menurut dia, tindakan menolak hasil Pemilu tanpa alasan yang kuat berdampak membangun pendidikan politik masyarakat kurang baik.
Politikus PKB itu juga menyindir Prabowo bersama Gerindra sebetulnya turut bertanggung jawab bila tudingannya ada kecurangan terbukti benar. "Gerindra dan koalisi 02 ikut menentukan melalui uji kelayakan dan kepatutan komisioner KPU, Bawaslu, DKPP bahkan seluruh parpol dan tim kampanye diberikan kesempatan untuk menempatkan saksi di TPS dan kecamatan," tutur dia, dilansir Antara.
Lebih jauh, Karding berharap pernyataan Prabowo itu hanya letupan emosi sesaat, bukan sikap politik permanen karena memberikan dampak serius bagi hasil Pileg. Meski demikian, dia kembali menyindir kalau hasil Pilpres tidak diakui maka secara otomatis hasil Pileg juga tidak diakui.
Artinya, kata Kardi, anggota DPR dari hasil Pileg 2019 dari parpol koalisi BPN Prabowo-Sandi tidak patut ikut pelantikan nanti. "Ada konsekuensi lanjutan berupa kemungkinan tidak diakuinya Pemilu karena ini serentak tidak hanya Pilpres. Dan tidak mungkin yang curang hanya Pilpres kalau asumsinya curang, mesti curang semua," sindir Karding. (*)
