Wisnu Cipto
MerahPutih.com - Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin mengklaim Program Keluarga Harapan atau PKH pemerintah berhasil mencetak sejarah menurunkan angka kemiskinan di bawah satu digit.
“Angka 9,66 persen ini secara akumulatif jumlah penduduk miskinnya itu dari 27 juta menjadi sekitar 25 juta. Artinya jumlah penduduknya bertambah tapi secara akumulatif mengalami penurunan jumlah masyarakat miskin,” kata anggota TKN Jokowi-Ma’ruf, Muhammad Misbakhun, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis (11/4).
Menurut dia, keberhasilan program yang telah digulirkan untuk mengatasi kemiskinan termasuk conditional cash transfer seperti PKH bahkan mendapatkan pengakuan Bank Dunia.
“Program conditional cash transfer Indonesia itu termasuk yang mendapat penghargaan dari Bank Dunia sebagai upaya mengatasi kemiskinan yang sangat signifikan,” ujar politikus Golkar itu.
Dalam PKH, kata Misbahkun, terdapat skenario ganda membantu keluarga miskin sekaligus memaksa anak-anak mereka tetap sekolah sehingga menjaga kenaikan indikator indeks pembangunan manusia. Efek yang sama juga didorong peningkatan pelayanan kesehatan dan program mengatasi stunting. Artinya, lanjut dia, data program ekonomi Jokowi erat kaitannya dengan pemerataan dan belanja sosial untuk mengurangi kesenjangan ekonomi.
“Program ekonomi Pak Jokowi ini berpihak pada masyarakat sehingga kemiskinan bisa diatasi. Pertumbuhan pada kisaran 5 persen itu diikuti dengan pemerataan. Affirmative action, keberpihakan itu ditegaskan dalam bentuk belanja social yang sangat signifikan. Bagaimana mengangkat derajat masyarakat bawah itu tetap bisa melakukan aktivitas kehidupan mereka sehari-hari dengan kehadiran Negara,” papar dia.
Menurut Misbahkun, jelas terlihat keberpihakan Jokowi kepada wong cilik dalam implementasi program ekonomi pemerintah. Pemerintah, kata dia, bergerak mengatasi kemiskinan, kesenjangan sosial, dan terus membangun pemerataan, walaupun juga fokus di pembangunan infrastruktur.
“Walaupun pemerintah melakukan pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan pembangunan akses, koneksifikas, kemudian dan meningkatkan kualitas infrastruktur tapi belanja sosial tetap dilakukan,” tutup dia. (*)
