TKN Nilai Pidato Kebangsaan Prabowo Penuh Retorika, Klise dan Tidak Solutif

Andika PratamaAndika Pratama - Sabtu, 16 Februari 2019
TKN Nilai Pidato Kebangsaan Prabowo Penuh Retorika, Klise dan Tidak Solutif

Jubir Tim Pemenangan (TKN) Ace Hasan Syadzily. (Ist)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin, Ace Hasa Syadzily menilai pidato kebangsaan calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto di Semarang penuh dengan retorika, klise dan tanpa solusi.

"Dari apa yang disampaikan Prabowo misalnya akan menurunkan harga pangan tapi tak menjelaskan bagaimana cara menurunkan harga pangannya tersebut. Apa yang disampaikannya tidak ada substansi yang mendalam dan solutif," kata Ace dalam pers rilis yang diterima Sabtu (16/2)

Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin, Ace Hasa Syadzily

Ia mencontohkan, Prabowo mengatakan uang Indonesia banyak ke luar negeri tapi mengakui adanya program yang spektakuler dari Jokowi tentang "tax amnesty".

Prabowo mengatakan soal harga pangan akan dia turunkan, tapi tak jelaskan bagaimana cara menurunkannya. Padahal pemerintahan Jokowi telah mampu menstabilkan harga dengan sangat baik yang terbukti dengan angka inflasi yang sangat rendah selama 4 tahun terakhir ini.

"Substasinya lebih banyak menyampaikan kecemasan seperti membenarkan strategi 'firehood of falsehood' dengan mengatakan bahwa Indonesia seperti badan yang sakit. Padahal apa yang dikatakannya sakit, tak jelas. Apanya yang sakit? Semua baik-baik saja," ujarnya.

Apalagi menurut dia, di saat pidato penutupan Prabowo mengatakan lebih baik hancur daripada dijajah kembali.

"Ini sebuah paradoks. Di awal mengatakan tidak pesimis, tetapi di akhir bilang hancur. Ini mengulangi kembali narasi pesimismenya," imbuhnya.

Capres Prabowo Subianto. Foto: Facebook/Partai Gerindra

Ia mengatakan, dari apa yang disampaikan Prabowo dalam pidato kebangsaannya, tidak ada yang baru. Tak ada tawaran program yang konkret dan solutif.

"Kembali mempertontonkan kecemasan untuk meraih simpati. Tapi gagal memberikan tawaran yang dapat meyakinkan rakyat," pungkasnya. (*)

#Prabowo Subianto
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Polri Resmi Pecat Irjen Ahrie Sonta, Buntut Kasus Penyadapan Prabowo
Polri menjatuhkan sanksi PTDH kepada Irjen Ahrie Sonta melalui sidang etik. Tersangka kasus penyadapan Prabowo itu menyatakan banding.
Soffi Amira - Selasa, 10 November 2026
Polri Resmi Pecat Irjen Ahrie Sonta, Buntut Kasus Penyadapan Prabowo
Indonesia
Gibran Tempuh Jalur Hukum soal Ijazah, Siap Buktikan Dokumen Pendidikan di PTUN
Gibran menyiapkan langkah hukum untuk memperjuangkan keabsahan dokumen pendidikan. Ia akan berkoordinasi dengan Kemendikdasmen.
Soffi Amira - Selasa, 10 November 2026
Gibran Tempuh Jalur Hukum soal Ijazah, Siap Buktikan Dokumen Pendidikan di PTUN
Indonesia
Bagaimana Mekanisme Pergantian Wakil Presiden di Indonesia? Begini Prosedurnya
Bagaimana mekanisme pergantian Wakil Presiden jika mundur atau dimakzulkan? Simak aturan Pasal 8 UUD 1945, mulai dari usulan Presiden hingga pemilihan oleh MPR.
Soffi Amira - Selasa, 10 November 2026
Bagaimana Mekanisme Pergantian Wakil Presiden di Indonesia? Begini Prosedurnya
Indonesia
Mensesneg Benarkan Gibran Ajukan Pengunduran Diri saat Bertemu Prabowo, Polemik Ijazah Memanas?
Mensesneg, Prasetyo Hadi, membenarkan Gibran mengajukan pengunduran diri saat bertemu Prabowo. Pertemuan keduanya berlangsung selama 2,5 jam.
Soffi Amira - Selasa, 10 November 2026
Mensesneg Benarkan Gibran Ajukan Pengunduran Diri saat Bertemu Prabowo, Polemik Ijazah Memanas?
Indonesia
Bertemu Prabowo, Gibran Minta Kesempatan Buktikan Keabsahan Ijazah
Prabowo dan Gibran membahas polemik ijazah dalam pertemuan di Istana. Gibran meminta kesempatan membuktikan keabsahan dokumennya melalui PTUN.
Soffi Amira - Selasa, 10 November 2026
Bertemu Prabowo, Gibran Minta Kesempatan Buktikan Keabsahan Ijazah
Indonesia
Yusril Tegaskan tak Ada Satgas Khusus untuk Usut Kasus Penyadapan Prabowo, Diserahkan ke Polri
Yusril menegaskan, pemerintah tidak membentuk satgas kasus dugaan penyadapan Prabowo. Pengusutan sepenuhnya diserahkan kepada Bareskrim Polri.
Soffi Amira - Senin, 09 November 2026
Yusril Tegaskan tak Ada Satgas Khusus untuk Usut Kasus Penyadapan Prabowo, Diserahkan ke Polri
Indonesia
Prabowo Bertemu 10 Mantan Kapolri, Dugaan Penyadapan Ilegal Turut Dibahas
Prabowo membahas dugaan penyadapan ilegal saat bertemu 10 mantan Kapolri di Hambalang. Dasco mengungkap isu tersebut turut disinggung dalam pertemuan.
Soffi Amira - Senin, 09 November 2026
Prabowo Bertemu 10 Mantan Kapolri, Dugaan Penyadapan Ilegal Turut Dibahas
Indonesia
Prabowo Bertemu 10 Mantan Kapolri di Tengah Pengusutan Kasus Penyadapan
Presiden RI, Prabowo Subianto, bertemu dengan 10 mantan Kapolri di Hambalang, Bogor, Minggu (8/11). Pertemuan berlangsung tertutup.
Soffi Amira - Minggu, 08 November 2026
Prabowo Bertemu 10 Mantan Kapolri di Tengah Pengusutan Kasus Penyadapan
Indonesia
Istana Waspada usai Kasus Penyadapan Prabowo, Mensesneg Minta Polri Transparan
Kasus dugaan penyadapan Prabowo menjadi sorotan. Istana meminta Polri mengusut perkara tersebut secara transparan dan tidak menutupi fakta.
Soffi Amira - Jumat, 06 November 2026
Istana Waspada usai Kasus Penyadapan Prabowo, Mensesneg Minta Polri Transparan
Indonesia
Kepala BIN Herindra Temui Prabowo di Istana, Sebut Dugaan Penyadapan Mengarah pada Makar
Kepala BIN, Muhammad Herindra, menemui Presiden RI, Prabowo Subianto, di Istana. Hal itu di tengah dugaan penyadapan ilegal yang mengarah ke makar.
Soffi Amira - Jumat, 06 November 2026
Kepala BIN Herindra Temui Prabowo di Istana, Sebut Dugaan Penyadapan Mengarah pada Makar
Bagikan