TKN Bandingkan Pembangunan Infrastruktur Indonesia dengan China, Rizal Ramli: Ngawur Berat

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Jumat, 05 April 2019
TKN Bandingkan Pembangunan Infrastruktur Indonesia dengan China, Rizal Ramli: Ngawur Berat

Rizal Ramli di Auditorium lantai 4 kampus Fisipol UGM, Sleman, Yogyakarta, Kamis (4/4) (ist)

Ukuran:
14
Audio:

Merahputih.com - Ekonom senior, Rizal Ramli menilai pembangunan infrastruktur di Indonesia tidak bisa dilakukan secara masif. Sebab, pertumbuhan ekonomi di Indonesia tidak tinggi.

Hal itu dikatakan Rizal menanggapi pernyataan tim Capres dan Cawapres Nomor Urut 01, Eva Kusuma Sundari dan Inas Nasrullah Zubir, yang mengatakan masalah untung rugi pembangunan infrastruktur tidak perlu dipermasalahkan selama hal itu bertujuan mensejahterakan rakyat.

Menurut Rizal, pernyataan dari dua anggota TKN Jokowi-Ma'ruf itu tidak cerdas. Apalagi keduanya menggunakan analogi bahwa kebutuhan pembangunan infrastruktur di Indonesia sama dengan di China.

"Itu retorika yang tidak cerdas, dia (kubu 01) membandingkan pembangunan infrastruktur di Indonesia sama dengan China, itu ngawur berat. China itu pertumbuhan ekonominya 12% selama 25 tahun. Jadi kalau China membangun infrastruktur jor-joranan, enggak ada masalah karena pertumbuhan ekonominya 12%, pasti akhirnya investasinya balik," kata Rizal dalam bedah program Capres dan Cawapres di Auditorium lantai 4 kampus Fisipol UGM, Sleman, Yogyakarta, Kamis (4/4).

Menurut Rizal, hal tersebut berbanding terbalik dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang belum menyentuh angka 10% setiap tahunnya. Karena itu, Rizal menginginkan pembangunan infrastruktur menyesuaikan perekonomian negara.

"Lha ini ekonomi (pertumbuhan ekonomi Indonesia) bisanya cuma 5%, mandek di 5% mau bangun infrastruktur jor-joran, akhirnya pakai uang negara, jangan dong," katanya.

Ekonom senior Rizal Ramli di kediamannya (Foto: MP/Yohanes Abi)

"Akhirnya seperti jalan tol Pantura, rugi Rp300 miliar setahun. Terus yang lewat jalan tol kebanyakan mobil pribadi, dan yang truk malah lewat jalan biasa, masak (yang mobil pribadi) disubsidi Rp1 miliar setiap hari selama 10 tahun," tukas Rizal.

Mantan Menko Ekuin era Pemerintahan Abdurahman Wahid alias Gus Dur itu menambahkan, pernyataannya tersebut merupakan hasil diskusinya dengan Capres Nomor Urut 02, Prabowo Subianto. "Sudah didiskusikan dengan pak Prabowo, arahnya memang begitu," katanya.

Selain itu, Rizal mengakui kerap berdiskusi dengan Prabowo terkait permasalahan yang sedang dihadapi negara Indonesia. Kendati kerap bertemu untuk berdiskusi, ia mengaku tidak masuk dalam Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi.

"Saya kan ekonom, tidak terkait dengan BPN (Prabowo-Sandi)," ucapnya.

Meski kerap berdiskusi, Rizal mengaku belum menentukan pilihan akan membantu pemerintahan Prabowo jika menang dalam Pemilu tahun 2019. Terlebih, hingga saat ini belum ada pembicaraan antara dirinya dengan Prabowo ke arah kabinet atau jabatan lainnya.

"Itu mah urusan lain lagi, itu urusan lain, tidak penting, yang penting saya ingin lihat Indonesia maju, Indonesia lebih makmur dan lebih hebat dari hari ini," tandasnya. (*)

#Rizal Ramli #Ekonomi
Bagikan

Berita Terkait

Berita
Revisi RKP 2025: Target Ekonomi Baru dan Strategi Penerimaan Negara
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto resmi merevisi Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 melalui Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025.
ImanK - 1 jam, 32 menit lalu
Revisi RKP 2025: Target Ekonomi Baru dan Strategi Penerimaan Negara
Indonesia
Daftar Stimulus Baru Yang Disiapkan Bagi Rakyat, Termasuk Buat Pengemudi Ojol
Mekanisme teknis tengah disiapkan agar sebagian iuran pekerja dapat ditanggung negara.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 12 September 2025
Daftar Stimulus Baru Yang Disiapkan Bagi Rakyat, Termasuk Buat Pengemudi Ojol
Indonesia
Ekonom Sebut Indonesia Belum Berada di Situasi Krisis Ekonomi, Ingatkan Risiko Burden Sharing Bisa Sebabkan Hyperinflasi seperti Era Soekarno
Langkah Bank Indonesia (BI)- Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk melakukan burden sharing dengan membeli surat berharga negara (SBN) mendapatkan sorotan tajam
Frengky Aruan - Sabtu, 06 September 2025
Ekonom Sebut Indonesia Belum Berada di Situasi Krisis Ekonomi, Ingatkan Risiko Burden Sharing Bisa Sebabkan Hyperinflasi seperti Era Soekarno
Indonesia
Omzet Mal Anjlok Imbas Demo di Jakarta, Pemprov DKI Segera Lakukan Langkah ini
Omzet mal anjlok akibat demo yang terjadi di Jakarta. KADIN dan APPBI pun mendorong pemerintah untuk mengatasi kondisi tersebut.
Soffi Amira - Kamis, 04 September 2025
Omzet Mal Anjlok Imbas Demo di Jakarta, Pemprov DKI Segera Lakukan Langkah ini
Indonesia
Langkah Konkret Yang Bisa Diambil Pemerintah Saat Rakyat Demo, Salah Satunya Turunkan Pajak Jadi 8 Persen
Bhima menilai pemerintah juga perlu membentuk tim independen untuk memenuhi aspirasi dan tuntutan masyarakat,
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 02 September 2025
Langkah Konkret Yang Bisa Diambil Pemerintah Saat Rakyat Demo, Salah Satunya Turunkan Pajak Jadi 8 Persen
Indonesia
Ekonomi Indonesia Diklaim di Jalur yang Benar, Menko Airlangga Minta Pengusaha dan Investor tak Panik
Ekonomi Indonesia diklaim berada di jalur yang benar. Hal itu disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. Ia meminta pengusaha dan investor tidak panik.
Soffi Amira - Senin, 01 September 2025
Ekonomi Indonesia Diklaim di Jalur yang Benar, Menko Airlangga Minta Pengusaha dan Investor tak Panik
Indonesia
DPR-Pemerintah Sepakati Asumsi RAPBN 2026, Suku Bunga dan Rupiah Jadi Kunci Pertumbuhan Ekonomi?
Proyeksi lain yang disepakati adalah suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun sebesar 6,9% dan pendapatan per kapita (GNI) mencapai 5.520 dolar
Angga Yudha Pratama - Senin, 25 Agustus 2025
DPR-Pemerintah Sepakati Asumsi RAPBN 2026, Suku Bunga dan Rupiah Jadi Kunci Pertumbuhan Ekonomi?
Indonesia
Ekspansi Belanja Pemerintah Bakal Bikin Ekonomi Membaik di Semester II 2025
Pada triwulan II 2025, perekonomian tercatat tumbuh 5,12 persen secara tahunan (year-on-year/yoy), lebih tinggi dari rekor triwulan I sebesar 4,87 persen (yoy).
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 20 Agustus 2025
Ekspansi Belanja Pemerintah Bakal Bikin Ekonomi Membaik di Semester II 2025
Indonesia
Prabowo Berencana Tarik Utang Rp 781,87 Triliun di 2026, Jadi yang Tertinggi setelah Pandemi
Presiden RI, Prabowo Subianto, berencana menarik utang Rp 781,87 triliun pada 2026. Jumlah tersebut menjadi yang tertinggi setelah pandemi COVID-19.
Soffi Amira - Selasa, 19 Agustus 2025
Prabowo Berencana Tarik Utang Rp 781,87 Triliun di 2026, Jadi yang Tertinggi setelah Pandemi
Indonesia
Riset Prasasti: ICOR Ekonomi Digital 4,3, Dinilai Lebih Efisien Dibanding 17 Sektor Lain
Hasil riset Prasasti mencatat, bahwa ICOR ekonomi digital lebih efisien dibanding 17 sektor lainnya. Ekonomi digital berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Soffi Amira - Rabu, 13 Agustus 2025
Riset Prasasti: ICOR Ekonomi Digital 4,3, Dinilai Lebih Efisien Dibanding 17 Sektor Lain
Bagikan