Adinda Nurrizki
MerahPutih Keuangan - Untuk meningkatkan eksplorasi migas yang diyakini bisa memberikan tren positif terhadap tingkat produksi (lifting), Pemerintah berencana menerapkan kebijakan countercyclical atau pembalikan siklus ekonomi yang tengah menurun ke arah yang lebih positif. Kebijakan itu adalah stimulus fiskal yang lazim digunakan untuk menjaga daya tahan sektor usaha, mempertahankan daya beli masyarakat, menciptakan lapangan kerja, dan menyerap dampak PHK.
"Jadi dalam makro ekonomi, sangat lazim di seluruh dunia untuk melakukan kebijakan countercyclical. Kan ekonomi itu selalu naik turun naik turun. Pada saat turun, semua harus disederhanakan. Stimulus harus diberikan, pajak harus diturunkan. Nanti kalau ekonominya sudah booming bisa dinaikkan kembali," ujar Rizal Ramli saat ditemui di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Kamis (19/11).
Menurut Rizal, bangsa kita jarang menggunakan kebijakan yang sifatnya dinamis dan fleksibel.
"Misal di seluruh dunia kalau ekonomi lagi susah di suatu negara, biasanya pajaknya diturunin. Segala macam peraturan disederhanakan. Hal-hal yang enggak perlu dihentikan dulu. Nanti pada saat ekonomi booming, kembali membaik baru pajaknya dinaikin, peraturannya diketatkan. Kalau di kita (Indonesia) tidak pernah," sambungnya.
Rizal menambahkan salah satu langkah yang paling strategis adalah proporsi skema bagi hasil PSC (Production Sharing Contractor) antara pemerintah dan kontraktor dalam pengelolaan hulu migas. Skema PSC yang diterapkan saat ini masih terlalu statis dan tidak dinamis terhadap perkembangan ekonomi saat ini.
"Caranya, pembagian production sharing harus fleksibel. Kalau sekarang misalnya 85 persen 15 persen, kenapa enggak 80 persen 20 persen untuk sementara. Lebih bagus ada aktivitas, ada lapangan pekerjaan, proven reserve kita nambah daripada tetap bermimpi 85 persen 15 persen. Ini yang saya maksud berpikir out of the box," tandasnya. (rfd)
BACA JUGA:
