Timnas Anies-Cak Imin akan Saring Pejabat Guna Cegah Impunitas

Mula AkmalMula Akmal - Minggu, 03 Desember 2023
Timnas Anies-Cak Imin akan Saring Pejabat Guna Cegah Impunitas

Anggota Bidang Riset dan Kajian Timnas Amin, Anang Zubaidy di Jakarta, Sabtu (2/12/2023). (ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Tim Nasional Pemenangan Anies-Muhaimin (Timnas AMIN) menyatakan akan menyaring para pejabat yang akan menduduki posisi penting untuk menghindari terjadinya impunitas dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

Anggota Bidang Riset dan Kajian Timnas AMIN Anang Zubaidy menegaskan bahwa hal tersebut merupakan komitmen pasangan Anies-Muhaimin untuk bisa menegakkan keadilan tanpa adanya konflik kepentingan.

Baca Juga:

Edy Rahmayadi hingga Rachmat Gobel Diumumkan jadi Timnas AMIN di Daerah

"Karena bagaimanapun juga ketika sudah terlibat dalam satu situasi di mana konflik kepentingan itu muncul, maka itu akan berat," kata Anang dalam kegiatan Diskusi dan Peluncuran Agenda HAM yang dilakukan Amnesty Internasional di Jakarta, Sabtu.

Anang mengklaim Anies-Muhaimin merupakan pasangan calon presiden-wakil presiden yang paling miskin di antara para pasangan lainnya. Karena itu menurut dia, para relawan yang ada di timnya itu merupakan orang-orang yang sudah tersaring.

"Karena visi dan komitmen kami adalah keadilan untuk semua, termasuk dalam konteks access to justice," kata dia.

Baca Juga:

Fokus di Jakarta Jadi Alasan Sahroni Tak Masuk Timnas AMIN

Sementara itu, Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti menilai bahwa impunitas terkait pelanggaran HAM berat masa lalu di Indonesia itu tidak bisa tuntas karena para pelanggarnya masuk ke dalam pemerintahan.

Dia pun menginginkan para capres-cawapres tak hanya berjanji untuk menuntaskan permasalahan HAM masa lalu, tapi juga benar-benar berkomitmen serta memaparkan cara untuk melakukannya.

"Pelanggar HAM berat itu tidak hanya yang di puncak pimpinan saja, tapi ada siapanya, ada om-nya, atau lainnya. Itu yang disebut konflik kepentingan," kata Bivitri.

Berdasarkan catatan organisasi non pemerintah yakni Amnesty Internasional Indonesia, sejak tahun 2019 hingga 2023 ada sebanyak 504 orang yang menjadi korban kriminalisasi UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Yang paling banyak, terjadi pada 2020 dengan sebanyak 176 orang korban. (*)

Baca Juga:

ks Kabasarnas M Syaugi Jadi Kapten Timnas AMIN

#Anies Baswedan #Muhaimin Iskandar
Bagikan
Ditulis Oleh

Mula Akmal

Jurnalis dan profesional komunikasi dengan pengalaman memimpin redaksi, menggarap strategi konten, dan menjembatani informasi publik lintas sektor. Saat ini menjabat sebagai Managing Editor di Merah Putih Media, dengan rekam jejak kontribusi di The Straits Times, Indozone, dan Koran Sindo, serta pengalaman strategis di Yayasan Konservasi Alam Nusantara dan DPRD DKI Jakarta. Bagi saya, setiap berita adalah peluang untuk menghadirkan akurasi, relevansi, dan dampak nyata bagi pembaca.

Berita Terkait

Indonesia
Tokoh Palestina Kecam PBNU Undang Pendukung Israel, Sikapnya tak Bisa Dibenarkan
Ketua Partai Nasional Inisiatif Palestina, Mustafa Barghouti, mengecam sikap PBNU yang mengundang tokoh akademisi Israel, Peter Berkowitz. Hal itu tak bisa dibenarkan.
Soffi Amira - Kamis, 04 September 2025
Tokoh Palestina Kecam PBNU Undang Pendukung Israel, Sikapnya tak Bisa Dibenarkan
Indonesia
Ribuan Ojol hingga Anies Antarkan Jenazah Affan Kurniawan yang Dilindas Mobil Rantis Brimob ke Liang Lahat
Adapula sejumlah direksi dari Gojek ikut mengantarkan pemakaman korban.
Frengky Aruan - Jumat, 29 Agustus 2025
Ribuan Ojol hingga Anies Antarkan Jenazah Affan Kurniawan yang Dilindas Mobil Rantis Brimob ke Liang Lahat
Indonesia
Anggota PKB di DPR Usul Gerbong Perokok di Kereta, Cak Imin Sebut itu Urusan Pribadi Itu
Usul itu bukan sikap partai.
Dwi Astarini - Selasa, 26 Agustus 2025
Anggota PKB di DPR Usul Gerbong Perokok di Kereta, Cak Imin Sebut itu Urusan Pribadi Itu
Indonesia
Tanggapi Aksi Demo Ricuh di DPR, Cak Imin: Ya Selalu Begitu, Dinamika Politik
Cak Imin meminta dewan parlemen Senayan untuk meningkatkan kinerja dengan menjalankan aspirasi masyarakat, jangan membuat kebijakan yang selalu menguntungkan golongannya.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 26 Agustus 2025
Tanggapi Aksi Demo Ricuh di DPR, Cak Imin: Ya Selalu Begitu, Dinamika Politik
Indonesia
Komisi IX DPR: Migran Center Langkah Konkret Lindungi PMI secara Menyeluruh
Sebelumnya, Menko PM Abdul Muhaimin Iskandar menggagas pembentukan Migran Center sebagai pusat pelayanan dan informasi untuk menciptakan para Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) berdaya saing global.
Frengky Aruan - Senin, 11 Agustus 2025
Komisi IX DPR: Migran Center Langkah Konkret Lindungi PMI secara Menyeluruh
Indonesia
Prabowo Bergerak Cepat Jadi 'Penata Baret', Dua Pejabat Penting Kena Koreksi Langsung di Muka Umum
Beberapa perwira yang mendapatkan tanda kehormatan adalah Letjen TNI Djon Afriandi (Pangkopassus), Letjen TNI (Mar) Endi Supardi (Pangkormar), Marsekal Madya TNI Deny Muis (Pangkopasgat), dan Marsekal Madya TNI Andyawan Martono Putra (Pangkoopsudnas).
Angga Yudha Pratama - Minggu, 10 Agustus 2025
Prabowo Bergerak Cepat Jadi 'Penata Baret', Dua Pejabat Penting Kena Koreksi Langsung di Muka Umum
Indonesia
Anies Minta Jangan Dulu Undang Tom Lembong ke Berbagai Acara, Biarkan Nikmati Bersama Keluarga
Anies mengajak seluruh pihak memberi ruang untuk membiarkan Tom Lembong menikmati hari-hari pertama bebas dan berkumpul kembali dengan keluarga.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 02 Agustus 2025
Anies Minta Jangan Dulu Undang Tom Lembong ke Berbagai Acara, Biarkan Nikmati Bersama Keluarga
Indonesia
Anies akan Temui Tom Lembong di Rutan Cipinang dan Beri Waktu untuk Curhat
Anies enggan mengomentari lebih lanjut soal abolisi tersebut.
Angga Yudha Pratama - Jumat, 01 Agustus 2025
Anies akan Temui Tom Lembong di Rutan Cipinang dan Beri Waktu untuk Curhat
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Giring Peringatkan Anies Tak Lagi Terjun ke Politik karena Kerap Bikin Gaduh
Informasi ini diunggah akun Facebook “PETIR ICE”.
Frengky Aruan - Selasa, 29 Juli 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Giring Peringatkan Anies Tak Lagi Terjun ke Politik karena Kerap Bikin Gaduh
Indonesia
Cak Imin Usul Pilkada Dipilih DPRD, Komisi II DPR: Sesuai Koridor Konstitusi
Komisi II sebut usulan Cak Imin sah untuk dikaji dan bisa dimasukkan dalam daftar inventarisasi masalah (DIM) dalam proses revisi Undang-Undang Pemilu.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 24 Juli 2025
Cak Imin Usul Pilkada Dipilih DPRD, Komisi II DPR: Sesuai Koridor Konstitusi
Bagikan