Timnas Anies-Cak Imin akan Saring Pejabat Guna Cegah Impunitas

Mula AkmalMula Akmal - Minggu, 03 Desember 2023
Timnas Anies-Cak Imin akan Saring Pejabat Guna Cegah Impunitas

Anggota Bidang Riset dan Kajian Timnas Amin, Anang Zubaidy di Jakarta, Sabtu (2/12/2023). (ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Tim Nasional Pemenangan Anies-Muhaimin (Timnas AMIN) menyatakan akan menyaring para pejabat yang akan menduduki posisi penting untuk menghindari terjadinya impunitas dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

Anggota Bidang Riset dan Kajian Timnas AMIN Anang Zubaidy menegaskan bahwa hal tersebut merupakan komitmen pasangan Anies-Muhaimin untuk bisa menegakkan keadilan tanpa adanya konflik kepentingan.

Baca Juga:

Edy Rahmayadi hingga Rachmat Gobel Diumumkan jadi Timnas AMIN di Daerah

"Karena bagaimanapun juga ketika sudah terlibat dalam satu situasi di mana konflik kepentingan itu muncul, maka itu akan berat," kata Anang dalam kegiatan Diskusi dan Peluncuran Agenda HAM yang dilakukan Amnesty Internasional di Jakarta, Sabtu.

Anang mengklaim Anies-Muhaimin merupakan pasangan calon presiden-wakil presiden yang paling miskin di antara para pasangan lainnya. Karena itu menurut dia, para relawan yang ada di timnya itu merupakan orang-orang yang sudah tersaring.

"Karena visi dan komitmen kami adalah keadilan untuk semua, termasuk dalam konteks access to justice," kata dia.

Baca Juga:

Fokus di Jakarta Jadi Alasan Sahroni Tak Masuk Timnas AMIN

Sementara itu, Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti menilai bahwa impunitas terkait pelanggaran HAM berat masa lalu di Indonesia itu tidak bisa tuntas karena para pelanggarnya masuk ke dalam pemerintahan.

Dia pun menginginkan para capres-cawapres tak hanya berjanji untuk menuntaskan permasalahan HAM masa lalu, tapi juga benar-benar berkomitmen serta memaparkan cara untuk melakukannya.

"Pelanggar HAM berat itu tidak hanya yang di puncak pimpinan saja, tapi ada siapanya, ada om-nya, atau lainnya. Itu yang disebut konflik kepentingan," kata Bivitri.

Berdasarkan catatan organisasi non pemerintah yakni Amnesty Internasional Indonesia, sejak tahun 2019 hingga 2023 ada sebanyak 504 orang yang menjadi korban kriminalisasi UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Yang paling banyak, terjadi pada 2020 dengan sebanyak 176 orang korban. (*)

Baca Juga:

ks Kabasarnas M Syaugi Jadi Kapten Timnas AMIN

#Anies Baswedan #Muhaimin Iskandar
Bagikan
Ditulis Oleh

Mula Akmal

Jurnalis dan profesional komunikasi dengan pengalaman memimpin redaksi, menggarap strategi konten, dan menjembatani informasi publik lintas sektor. Bagi saya, setiap berita adalah peluang untuk menghadirkan akurasi, relevansi, dan dampak nyata bagi pembaca.

Berita Terkait

Indonesia
Puncak Haji 2026 Lancar, Menko PM Muhaimin Iskandar Terharu
Cak Imin mengaku terharu setelah mendengar langsung pengalaman para jemaah yang merasa puas terhadap pelayanan haji tahun ini.
Frengky Aruan - Jumat, 29 Mei 2026
Puncak Haji 2026 Lancar, Menko PM Muhaimin Iskandar Terharu
Indonesia
Cak Imin Ingin Reflikasi Mbloc Space Buat Anak Muda di Daerah Berdaya
Mbloc menjadi salah satu rujukan dan contoh yang positif, salah satu kolaborasi pemanfaatan fasilitas publik yang akhirnya memberikan ruang, ruang berkumpul para anak muda.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 04 Mei 2026
Cak Imin Ingin Reflikasi Mbloc Space Buat Anak Muda di Daerah Berdaya
Indonesia
Sekolah Rakyat Jadi Utama Pemutus Rantai Kemiskinan, Lulusan Diminta Jadi Agen Pemberdayaan Masyarakat
Setiap lulusan akan diarahkan sesuai potensi masing-masing, mulai dari jalur akademik hingga profesi tertentu. 

Dwi Astarini - Kamis, 30 April 2026
Sekolah Rakyat Jadi Utama Pemutus Rantai Kemiskinan, Lulusan Diminta Jadi Agen Pemberdayaan Masyarakat
Indonesia
Wacana Kemendikti Saintek Hapus Prodi di Universitas, Anies Baswedan: Harusnya Menjembatani, bukan Menggantikan
Jika negara hadir memanfaatkan alat kuasa lewat sekolah sebagai pencetak tenaga kerja, hal yang muncul ialah Indonesia hanya sebagai negara pengguna, alih-alih menghasilkan inovasi lewat lulusannya.
Dwi Astarini - Rabu, 29 April 2026
Wacana Kemendikti Saintek Hapus Prodi di Universitas, Anies Baswedan: Harusnya Menjembatani, bukan Menggantikan
Indonesia
Masyarakat Rentan Miskin Bertambah, Cak Imin Minta Warga Bersabar
"Akan ada saatnya kita bergerak untuk mengatasi yang rentan miskin. Sabar, kita akan terus bekerja keras."
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 28 April 2026
Masyarakat Rentan Miskin Bertambah, Cak Imin Minta Warga Bersabar
Indonesia
Cak Imin Terima Delegasi MCA, PKB Dorong Kolaborasi Indonesia-Malaysia
Cak Imin menerima delegasi MCA di Jakarta. PKB mendorong kerja sama Indonesia-Malaysia di bidang politik, ekonomi, hingga pendidikan.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 21 April 2026
Cak Imin Terima Delegasi MCA, PKB Dorong Kolaborasi Indonesia-Malaysia
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : Anies Bagikan Kuota Haji Gratis untuk Umat, Bisa Ganti dengan Uang Tunai jika Tak Mau
Konten yang beredar merupakan hasil rekayasa AI, probabilitas atau kemungkinannya mencapai 99,1 persen.
Dwi Astarini - Sabtu, 18 April 2026
[HOAKS atau FAKTA] : Anies Bagikan Kuota Haji Gratis untuk Umat, Bisa Ganti dengan Uang Tunai jika Tak Mau
Indonesia
Kasus Videografer Amsal Sitepu, Cak Imin: Kreativitas Tidak Boleh Dihargai Nol
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menyoroti kasus videografer Amsal Sitepu. Ia meminta kreativitas dihargai.
Soffi Amira - Selasa, 31 Maret 2026
Kasus Videografer Amsal Sitepu, Cak Imin: Kreativitas Tidak Boleh Dihargai Nol
Indonesia
Cak Imin Lantik Direksi Baru BPJS, Tekankan Pengelolaan Anggaran Rp 5 Triliun Tanpa Pemborosan
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, melantik Direksi baru BPJS. Ia pun meminta adanya transparansi anggaran.
Soffi Amira - Jumat, 20 Februari 2026
Cak Imin Lantik Direksi Baru BPJS, Tekankan Pengelolaan Anggaran Rp 5 Triliun Tanpa Pemborosan
Indonesia
Dirut BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan Dilantik Menko Muhaimin
Sesuai semangat Inpres 8/2025, jaminan sosial merupakan instrumen krusial dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 20 Februari 2026
Dirut BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan Dilantik Menko Muhaimin
Bagikan