Eddy Flo
MerahPutih.Com - Tiga tahun pemerintahan Jokowi-JK identik dengan pembangunan infrastruktur. Tapi bagaimana dengan sektor lain? Ekonom Universitas Andalas Prof. Dr. Elfindri menyebutkan pembangunan infrastruktur ada yang jalan dan ada pula yang masih terseok-seok. Begitu pula, sektor perumahan, penyediaan sarana dan prasarana umum lainnya, serta air bersih.
Sebagaimana dilansir Antara, Elfindri mengatakan bahwa pemerataan tampaknya sudah membaik. Akan tetapi, antara Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa masih ada masalah. Angka kemiskinan justru tidak banyak membaik. Hal ini menunjukkan bahwa kelompok kaya lebih banyak merasakan pembangunan infastruktur daripada kelompok miskin dan petani.
Dilemanya pengembangan SDM justru masih jalan di tempat, dan belum jelas programnya bagaimana memperbaiki mutu pendidikan, katanya.
Menurut Elfindri, infrastruktur tidak hanya dilihat dari kinerja pembangunan sektor perumahan dan sanitasi lingkungan, tetapi juga harus dipertimbangkan infrastruktur sosial dan fasilitas kesehatan. Untuk program noninfrastruktur jalan, masih jauh dari yang diharapkan.
Memang benar banyak studi yang menunjukkan bahwa infrastruktur positif untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Namun, juga berpengaruh terhadap ketimpangan, seperti di daerah terpencil yang pembangunan infrastrukturnya belum terjangkau maksimal.
Banyak persoalan yang harus mendapatkan penyelesaiaannya, khususnya di daerah terpencil. Masyarakat juga berharap adanya upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia di samping pembangunan infrastruktur.
Belum maksimalnya tempat sandar kapal di Pelabuhan Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, misalnya. Hal ini perlu pembenahan agar masyarakat di sana cepat mendapatkan bahan kebutuhan pangan, papan, dan lainnya.
Sesungguhnya memang pembangunan menjadi tanggung jawab pemerintah. Namun, juga perlu melibatkan masyarakat secara bergotong royong. Aneka program fisik jangan sampai bocor anggaran, serta kualitas tetap harus terjaga.
Menurut Ekonom Universitas Andalas ini, yang kasihan adalah Kementerian Keuangan, mencari dana untuk pembangunan berbagai proyek infrastuktur. Diakui memang masih terjadi kualitas pengerjaan fisik proyek rendah dan penyebabnya masih dipicu oleh kebijakan pembangunan yang mengalami kebocoran hingga berlanjut ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Oleh karena itu, harus saling terbuka. Di sisi lain, masyarakat harus juga mengontrol pelaksanaan proyek itu. Jika ditemukan penyimpangan, masyarakat harus berani mengadukannya pada aparat penegak hukum, lebih hanya untuk mendorong percepatan pelaksanaan proyek yang tepat waktu dan berkualitas. Ia menyayangkan “mark-up” proyek masih saja terjadi di tubuh birokrat Indonesia.
Pemerhati masalah ekonomi dari Universitas Andalas Benny Dwika Leo Nanda berpendapat bahwa Pemerintah terkesan mengabaikan pembangunan ekonomi dalam negeri. Banyak sektor ekonomi yang belum maksimal diurus. Perusahaan alami kemunduran, relokasi, dan banyak tutup, atau bangkrut yang terindikasi muncul sejak 2014.
Akibatnya, kata dia, sebagian penduduk Indonesia kehilangan pekerjaan dan/atau mengalihkan profesi ke bidang lain yang jelas tidak lebih baik daripada pekerjaan sebelumnya.
Mirisnya pembangunan infrastruktur yang dibangun pemerintah saat ini hasilnya hanya dalam jangka panjang. Sementara itu, pembangunan dengan dana asing masih belum maksimal menggerakkan ekonomi dalam negeri.
Hal ini, katanya lagi, terlihat dari rendahnya pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam kisaran 5, dan inflasi di bawah 4 persen dalam 3 tahun terakhir.
Mirisnya, masyarakat cenderung menyimpan uang di bank dan/atau membeli emas, sedangkan konsumsi masyarakat masih relatif sangat rendah, atau berbanding terbalik dengan masa pemerintahan sebelumnya. Tentunya masyarakat melakukan efisiensi dalam mengelola keuangan mereka, dan mencari alternatif yang membutuhkan biaya terkecil dalam kemenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari.(*)
