Tiga Anak Buah Anies Enggak Hadir, Rapat BUMD Ditunda

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Selasa, 21 Juli 2020
Tiga Anak Buah Anies Enggak Hadir, Rapat BUMD Ditunda

Ketua Komisi B DPRD, Abdul Aziz (http://dprd-dkijakartaprov.go.id/)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Komisi B DPRD DKI Jakarta terpaksa menunda rapat kerja gabungan sinergi BUMD tentang rencana kerja tahun 2020 karena ketidakhadiran sejumlah pihak BUMD.

Sedianya rapat itu digelar pada Selasa (21/7) pukul 10.00 WIB dan dilanjutkan pada Rabu (22/7) besok di ruang rapat Serbaguna Lantai III Gedung Lama DPRD pukul 09:00 WIB.

"Rapat hari ini ditunda, dan akan digelar pada Rabu (22/7) pukul 09.00 WIB," kata Ketua Komisi B DPRD, Abdul Aziz di DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa (21/7).

Baca Juga

Bela Anies soal Perluasan Lahan Ancol, M Taufik: Makanya Baca Raperda

Ada tiga pejabat yang absen dalam rapat tersebut yakni Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI, Syafrin Liputo; Asisten Perekonomian dan Keuangan, Sri Haryati; serta Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayananan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Benni Aguscandra.

Meski absen, namun kehadiran mereka sebetulnya diwakilkan oleh anak buahnya.

"Ada empat yang nggak hadir. Dua asisten nggak hadir, Kadishub nggak hadir, kepala PTSP ngga hadir. Yang hadir pun diwakili oleh yang tidak kompetensinya kurang tau seperti apa," paparnya.

Ketua Komisi B DPRD, Abdul Aziz (http://dprd-dkijakartaprov.go.id/)

Politikus PKS ini menuturkan, rapat kerja dengan BUMD DKI menjadi amat penting. Soalnya empat BUMD yang hadir dalam rapat ini memiliki program kerjanya masing-masing. Empat BUMD itu di antaranya PT Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta, PT Pembangunan Jaya Ancol, PT Bank DKI dan PT Jakarta Propertindo (Jakpro).

Untuk memastikan program mereka berjalan dengan baik, Komisi B memandang perlu menggelar rapat sinergi.

Baca Juga

PJJA Sebut Perluasan Ancol Bukan Reklamasi

"Kehadiran mereka (tiga pejabat DKI) diwakili oleh orang yang kompetensinya kami kurang tahu seperti apa. Nah kami mau yang datang ini adalah pejabat pengambil keputusan (kepala dinas/kepala badan)," ungkapnya.

“Kami nggak mau rapat terhambat hanya karena yang hadir bukan pengambil keputusan. Tentu ini akan menjadi pemborosan waktu," lanjut Aziz. (Asp)

#DPRD DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Wacana Pembangunan Monorel di Ragunan, DPRD DKI: Belum Ada Anggaran Khusus dalam APBD
Pembangunan monorel di Ragunan ternyata masih sebatas wacana. DPRD DKI Jakarta mengatakan, bahwa belum ada anggaran khusus dalam APBD.
Soffi Amira - Kamis, 15 Januari 2026
Wacana Pembangunan Monorel di Ragunan, DPRD DKI: Belum Ada Anggaran Khusus dalam APBD
Indonesia
Plafon Rusak dan Rawan Ambruk, DPRD DKI Soroti Bangunan Pasar Sunan Giri Jaktim
Anggota DPRD DKI dari PSI menyoroti kondisi Pasar Sunan Giri Pulogadung yang dinilai berbahaya. Pasar Jaya diminta melakukan revitalisasi total.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 15 Januari 2026
Plafon Rusak dan Rawan Ambruk, DPRD DKI Soroti Bangunan Pasar Sunan Giri Jaktim
Indonesia
DPRD DKI Minta Revitalisasi Pasar Rakyat Jangan Cuma Proyek Seremonial Belaka
Ismail menyarankan agar Perumda Pasar Jaya menerapkan konsep pengembangan kawasan
Angga Yudha Pratama - Kamis, 15 Januari 2026
DPRD DKI Minta Revitalisasi Pasar Rakyat Jangan Cuma Proyek Seremonial Belaka
Indonesia
No Mercy untuk Bandar! Raperda P4GN Jadi Benteng Terakhir Lindungi Generasi Emas Jakarta dari Sabu Hingga Ekstasi
Secara sosiologis, meluasnya penyalahgunaan narkoba di Jakarta memerlukan kebijakan yang adaptif
Angga Yudha Pratama - Kamis, 15 Januari 2026
No Mercy untuk Bandar! Raperda P4GN Jadi Benteng Terakhir Lindungi Generasi Emas Jakarta dari Sabu Hingga Ekstasi
Indonesia
Masih Punya Nilai Ekonomis, Bongkaran Besi Tiang Monorel Dinilai Jadi Urusan Adhi Karya
Judistira mengingatkan agar eksekusi di lapangan tetap mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku
Angga Yudha Pratama - Kamis, 15 Januari 2026
Masih Punya Nilai Ekonomis, Bongkaran Besi Tiang Monorel Dinilai Jadi Urusan Adhi Karya
Indonesia
3 Warga Cilincing Tewas Tersengat Listrik saat Banjir, DPRD DKI Soroti Anggaran Rp 2,8 Triliun
Tiga warga Cilincing tewas tersengat listrik saat banjir. DPRD DKI pun menyoroti anggaran Pemprov DKI senilai Rp 2,8 triliun.
Soffi Amira - Selasa, 13 Januari 2026
3 Warga Cilincing Tewas Tersengat Listrik saat Banjir, DPRD DKI Soroti Anggaran Rp 2,8 Triliun
Indonesia
Tiang Monorel Rasuna Said Mau Dibongkar, Dewan PSI Pertanyakan APBD dan Prosedur
Fraksi PSI DPRD DKI menyoroti rencana pembongkaran tiang monorel Rasuna Said yang menelan anggaran Rp 100 miliar dari APBD.
Ananda Dimas Prasetya - Minggu, 11 Januari 2026
Tiang Monorel Rasuna Said Mau Dibongkar, Dewan PSI Pertanyakan APBD dan Prosedur
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Godok Pembentukan 5 Pansus Strategis untuk Tahun 2026
DPRD DKI berharap dapat melakukan bedah masalah secara lebih mendalam dan komprehensif
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 10 Januari 2026
DPRD DKI Jakarta Godok Pembentukan 5 Pansus Strategis untuk Tahun 2026
Indonesia
Pemprov DKI Siap Bongkar Tiang Monorel, DPRD Malah Sebut belum Pernah Diajak Pembahasan
Tidak ada penjelasan yang diterima Komisi D terkait sumber pendanaan, termasuk besaran anggaran yang disebut-sebut mencapai ratusan miliar rupiah.
Dwi Astarini - Kamis, 08 Januari 2026
Pemprov DKI Siap Bongkar Tiang Monorel, DPRD Malah Sebut belum Pernah Diajak Pembahasan
Indonesia
Pimpinan DPRD DKI Minta Pembongkaran Tiang Monorel Rasuna Said Dilakukan Malam Hari
Mengingatkan agar Pemprov DKI mengutamakan aspek keamanan dalam proses pembongkaran.
Dwi Astarini - Rabu, 07 Januari 2026
Pimpinan DPRD DKI Minta Pembongkaran Tiang Monorel Rasuna Said Dilakukan Malam Hari
Bagikan