Tiga Anak Buah Anies Enggak Hadir, Rapat BUMD Ditunda

Ketua Komisi B DPRD, Abdul Aziz (http://dprd-dkijakartaprov.go.id/)
Merahputih.com - Komisi B DPRD DKI Jakarta terpaksa menunda rapat kerja gabungan sinergi BUMD tentang rencana kerja tahun 2020 karena ketidakhadiran sejumlah pihak BUMD.
Sedianya rapat itu digelar pada Selasa (21/7) pukul 10.00 WIB dan dilanjutkan pada Rabu (22/7) besok di ruang rapat Serbaguna Lantai III Gedung Lama DPRD pukul 09:00 WIB.
"Rapat hari ini ditunda, dan akan digelar pada Rabu (22/7) pukul 09.00 WIB," kata Ketua Komisi B DPRD, Abdul Aziz di DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa (21/7).
Baca Juga
Bela Anies soal Perluasan Lahan Ancol, M Taufik: Makanya Baca Raperda
Ada tiga pejabat yang absen dalam rapat tersebut yakni Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI, Syafrin Liputo; Asisten Perekonomian dan Keuangan, Sri Haryati; serta Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayananan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Benni Aguscandra.
Meski absen, namun kehadiran mereka sebetulnya diwakilkan oleh anak buahnya.
"Ada empat yang nggak hadir. Dua asisten nggak hadir, Kadishub nggak hadir, kepala PTSP ngga hadir. Yang hadir pun diwakili oleh yang tidak kompetensinya kurang tau seperti apa," paparnya.

Politikus PKS ini menuturkan, rapat kerja dengan BUMD DKI menjadi amat penting. Soalnya empat BUMD yang hadir dalam rapat ini memiliki program kerjanya masing-masing. Empat BUMD itu di antaranya PT Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta, PT Pembangunan Jaya Ancol, PT Bank DKI dan PT Jakarta Propertindo (Jakpro).
Untuk memastikan program mereka berjalan dengan baik, Komisi B memandang perlu menggelar rapat sinergi.
Baca Juga
"Kehadiran mereka (tiga pejabat DKI) diwakili oleh orang yang kompetensinya kami kurang tahu seperti apa. Nah kami mau yang datang ini adalah pejabat pengambil keputusan (kepala dinas/kepala badan)," ungkapnya.
“Kami nggak mau rapat terhambat hanya karena yang hadir bukan pengambil keputusan. Tentu ini akan menjadi pemborosan waktu," lanjut Aziz. (Asp)
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
DPRD DKI Desak Pemprov Buat Strategi Khusus untuk Pangan Jelang Nataru, Jangan Sampai Warga Kekurangan Stok Beras Hingga Daging

IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan

DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas

Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan

DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta

DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan

Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat

Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih

Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat

DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah
