Andika Pratama
MerahPutih.com - Surat Dirjen Ketenaganlistrikan yang meminta PT PLN (Persero) untuk meninjau ulang seluruh kontrak yang sudah menandatangani kontrak jual beli listrik (Power Purchase Agreement/PPA) dinilai tidak punya landasan hukum.
Pernyataan tegas ini disampaikan pengamat Energi Listrik, Fabby Tumiwa. Menurutnya, surat tersebut sangat lemah, sehingga dapat diabaikan oleh PLN.
“Saya sudah baca suratnya. (Surat) itu tidak punya landasan hukum,” ujar Fabby dalam rilis yang diterima pada Selasa (21/11).
Lebih lanjut, dia mengatakan, surat tersebut menimbulkan kekhawatiran dunia usaha. Peninjauan itu dinilai dapat berdampak luas ke mana-mana termasuk mengancam pembangkit berskala kecil, milik usaha kecil dan menengah (UKM).
Sebab itu, PLN dapat saja mengabaikan surat tersebut. Sebagaimana diketahui, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyurati Direktur Utama PLN Sofyan Basir.
Kementerian ESDM pun meminta agar PLN meninjau kembali kontrak jual beli PLTU berskala besar yang berlokasi di Jawa. Peninjauan kontrak jual-beli pembangkit listrik ini hanya untuk proyek yang belum masuk tahap konstruksi atau belum mendapatkan Surat Jaminan Kelayakan Usaha (SJKU) dari Kementerian Keuangan.
Fabby mengatakan, evaluasi tersebut dapat berdampak ke pembangkit-pembangkit berskala kecil, milik pelaku usaha kecil dan lokal.
"Yang besar saja bisa dievaluasi, apalagi cuma yang kecil,” ujar dia.
Fabby mengatakan, peninjauan ini memberikan kesan yang buruk terhadap masa depan investasi kelistrikan di Tanah Air. Pasalnya, peninjauan atau evaluasi ini juga akan berdampak pada pelaku usaha kelistrikan yang kecil.
“Yang gede saja bisa di-gituin, apalagi yang kecil,” pungkas dia.
Sebagaimana diketahui, PLN siap mengevaluasi sejumlah PPA yang dibangun di Pulau Jawa dan belum memasuki tahap konstruksi atau belum mendapatkan surat jaminan Kelayakan Usaha (SKJU) dari Kementerian Keuangan.
Ada dua pembangkit yang sudah dalam tahap evaluasi yakni ke PLTU Jawa 3 berkapasitas 1.200 Megawatt (MW) dan PLTU Cirebon Expansion 2 dengan kapasitas 1.000 MW. PLN melobi agar IPP pembangun pembangkit menjual listriknya dengan harga di bawah US$ 6 sen per kWh. (*)
