Eddy Flo
MerahPutih.Com - Partai Gerindra harus konsisten untuk mengusung Prabowo Subianto sebagai capres di Pilpres 2019. Jika tidak, hal itu akan meruntuhkan kekuatan elektoral partai.
Menurut pengamat politik Said Salahudin, Partai Gerindra melakukan tindakan "bunuh diri" bila nekat tidak mencalonkan Prabowo.
"Kecuali, misalnya, tokoh eksternal yang hendak dijadikan sebagai pengganti Prabowo sebagai capres, dipersyaratkan untuk terlebih dahulu menjadi anggota Gerindra karena di internal Gerindra belum ada tokoh lain yang potensial menjadi capres, selain Prabowo," kata Said, di Jakarta, Rabu (18/7).
Gerindra juga perlu berhitung jika ingin menggantikan Prabowo dengan tokoh yang lain, lanjut dia.
"Bila kalkulasi Gerindra sampai meleset, yang ada nantinya alih-alih bisa menang, persentase suara Prabowo di pilpres sebelumnya malah bisa menciut," kata Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) ini.
Menurut Said sebagaimana dilansir Antara, Jika Prabowo hanya menjadi 'king maker' dan menyerahkan posisi capres kepada tokoh dari parpol lain atau tokoh dari nonparpol, maka Gerindra jelas akan sangat merugi.
"Presidential effect untuk mendapatkan dan memperbanyak perolehan suara pileg dan kursi di legislatif tidak akan tercapai," katanya.
Jika parpol hanya menjadi pengusung dan tidak mendapatkan jatah capres atau cawapres, maka tentu saja mereka akan kehilangan kesempatan untuk lebih banyak meraup suara pileg dan mendudukan wakil-wakilnya di lembaga DPR dan DPRD, ucap Said.
Said menyebutkan dalam pemilu yang menyatukan pemilihan anggota legislatif (pileg) dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (pilpres), pemilih cenderung memberikan perhatian lebih pada pertarungan pilpres yang menentukan pucuk pimpinan eksekutif nasional, ketimbang pileg.
Sehingga, tambah dia, dalam praktik memilih, masyarakat sebagai pemilik suara memiliki kecenderungan untuk mencoblos partai politik yang mengusung capres-cawapres pilihan mereka. Lebih spesifik lagi, parpol yang kadernya menjadi capres atau cawapres-lah yang akan cenderung dicoblos oleh pemilih.
Oleh sebab itu, kata Said, tidak mengherankan jika dalam pembentukan koalisi parpol sekarang ini setiap partai politik berusaha keras memasukkan kadernya sebagai capres atau cawapres.
"Sebab, dengan menempatkan tokohnya sebagai capres atau cawapres, parpol berharap dapat memetik manfaat elektoral dari perilaku pemilih untuk memperbanyak perolehan suara pileg dan kursi di legislatif," kata Said Salahudin.(*)
Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Bukan Mahfud MD, Sri Mulyani atau TGB, Ini Kandidat Kuat Cawapres Jokowi
