Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Tidak Ada Razia Selama Operasi Zebra, Ini Cara Polisi Tindak Pelanggar Lantas

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Selasa, 16 November 2021
Tidak Ada Razia Selama Operasi Zebra, Ini Cara Polisi Tindak Pelanggar Lantas

Operasi Zebra. (Ilustrasi: MP/Rizki Fitrianto)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Razia di jalanan dipastikan tidak dilaksakan selama Operasi Zebra Jaya 2021. Alasannya, karena berpotensi kontraproduktif selama pandemi COVID-19.

"Khawatir akan menimbulkan kerumunan," kata Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yogo, Selasa (16/11).

Baca Juga:

Operasi Zebra 2021, Anies: Kedisiplinan Prokes Kita Terapkan dalam Berlalu Lintas

Sambodo menuturkan, penindakan tetap dilakukan secara mobile. Petugas akan berputar dan jika menemukan pelanggar lalu lintas (Lantas) bakal ditilang sesuai UU LLAJ.

Ia menegaskan, ada sejumlah pelanggaran yang menjadi perhatian polisi dalam Operasi Zebra Jaya 2021, antara lain penggunaan sirene atau rotator yang tidak pada tempatnya. Operasi ini juga menyasar pelanggaran seperti penggunaan knalpot bising. Kemudian, pengguna pelat nomor tak sesuai peruntukkan juga bakal ditindak.

Lulusan AKPOL 1994 ini menyebut, target operasi tersebut yakni untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 dengan beragam upaya. Di antaranya melakukan pembubaran kerumunan, menyampaikan imbauan protokol kesehatan, dan pembagian masker.

Sama halnya dengan Polda Metro Jaya, Direktur Lalu Lintas Polda Jawa Barat Kombes Eddy Djunaedi mengatakan, Operasi Zebra kali ini lebih fokus kepada tindakan preventif. Tujuannya guna memastikan keselamatan masyarakat saat berkendara.

Sehingga, kata dia, pengawasan polisi saat Operasi Zebra tidak akan bersifat stasioner seperti menggelar razia. Menurutnya kegiatan tersebut bersifat simpatik dan edukatif.

"Dengan adanya kegiatan simpatik yang dilaksanakan, dengan adanya pembagian masker, polisi berempati kepada masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19 ini," kata Eddy. (Knu)

Baca Juga:

Alasan Polisi Tak Gelar Razia Selama Operasi Zebra Jaya 2020

#Pelanggaran Lalu Lintas #Polisi #Reformasi Birokrasi #Kapolri
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Kasat di Tangerang Diduga Terlibat Peredaran Narkoba, DPR Desak Pemecatan
Kasus tersebut harus menjadi momentum bagi Polri untuk melakukan evaluasi dan pembenahan internal secara menyeluruh.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 28 Juli 2026
Kasat di Tangerang Diduga Terlibat Peredaran Narkoba, DPR Desak Pemecatan
Indonesia
Warga Diduga Maling Ayam Dikeroyok Hingga Meninggal, DPR Desak Proses Hukum Transparan
Peristiwa yang diduga bermula dari tuduhan pencurian ayam itu merupakan tragedi kemanusiaan yang tidak dapat dipandang sebagai kejadian biasa.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 28 Juli 2026
Warga Diduga Maling Ayam Dikeroyok Hingga Meninggal, DPR Desak Proses Hukum Transparan
Indonesia
3 Polisi Polda Jabar Terlibat Cekcok Alphard Bundaran HI ke Tetap Diseret ke Sidang Etik
Alphard, Polda Jabar, cekcok Bundaran HI, kode etik Polri, Propam, Ipda DG, Bripka BS, Briptu RPW, satpam MRT, Fiktor Harefa
Wisnu Cipto - Minggu, 26 Juli 2026
3 Polisi Polda Jabar Terlibat Cekcok Alphard Bundaran HI ke Tetap Diseret ke Sidang Etik
Indonesia
Ketika Polisi Bawa Alphard Kena Tilang Akali Ganjil-Genap Pakai Pelat Aspal
Polisi ungkap Alphard hitam di Bundaran HI gunakan pelat palsu D 1828 XHQ untuk akali ganjil-genap. Pengemudi Brigadir Raka dijatuhi tilang dua pasal UU LLAJ.
Wisnu Cipto - Minggu, 26 Juli 2026
Ketika Polisi Bawa Alphard Kena Tilang Akali Ganjil-Genap Pakai Pelat Aspal
Indonesia
Sopir Alphard yang Terobos Lampu Merah di Bundaran HI Ditilang, Pelat Nomor Tak Sesuai Peruntukan
Sopir Toyota Alphard yang menerobos lampu merah zebra cross di Bundaran HI ditilang. Polisi juga menemukan pelat nomor tak sesuai peruntukan.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 Juli 2026
Sopir Alphard yang Terobos Lampu Merah di Bundaran HI Ditilang, Pelat Nomor Tak Sesuai Peruntukan
Indonesia
TNI AD Ngaku Belum Keluarkan Perintah Babinsa Urus Pajak Masyarakat
Surat edaran yang dikeluarkan DJP itu hanya bagian dari upaya koordinasi dan kolaborasi antarinstansi dalam menjalankan tugas negara.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 22 Juli 2026
TNI AD Ngaku Belum Keluarkan Perintah Babinsa Urus Pajak Masyarakat
Indonesia
Jelang Pidato Kenegaraan, Presiden Prabowo Minta Kabinet Percepat Reformasi Birokrasi dan Berantas Korupsi Tanpa Tebang Pilih
Presiden meminta Kabinet Merah Putih menjadikan evaluasi kinerja sebagai momentum mempercepat penyelesaian berbagai persoalan nasional.
Dwi Astarini - Selasa, 21 Juli 2026
Jelang Pidato Kenegaraan, Presiden Prabowo Minta Kabinet Percepat Reformasi Birokrasi dan Berantas Korupsi Tanpa Tebang Pilih
Indonesia
Prabowo Dorong Reformasi Birokrasi, Percepat Digitalisasi Pemerintahan dan Single National Identity Card
Prabowo menegaskan percepatan reformasi birokrasi melalui penyederhanaan regulasi, digitalisasi pemerintahan lewat GovTech, serta implementasi Single National Identity Card.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 20 Juli 2026
Prabowo Dorong Reformasi Birokrasi, Percepat Digitalisasi Pemerintahan dan Single National Identity Card
Indonesia
Pertemuan Kapolri, Jaksa Agung, dan Panglima TNI, Komisi III DPR: jangan Ada Narasi Keretakan
Kerja sama tersebut dibutuhkan, terutama dalam penegakan hukum, pemberantasan korupsi, serta penguatan pertahanan negara.
Dwi Astarini - Rabu, 15 Juli 2026
Pertemuan Kapolri, Jaksa Agung, dan Panglima TNI, Komisi III DPR: jangan Ada Narasi Keretakan
Indonesia
DPR Anggap Pertemuan Kapolri, Jaksa Agung, dan Panglima TNI Bukti Hubungan Tetap Solid
Sinergi antarlembaga penting untuk mendukung berbagai program pemerintah, termasuk di bidang penegakan hukum dan keamanan.
Dwi Astarini - Rabu, 15 Juli 2026
DPR Anggap Pertemuan Kapolri, Jaksa Agung, dan Panglima TNI Bukti Hubungan Tetap Solid
Bagikan