Headline

Terus Alami Kenaikan, Presiden Jokowi Jelaskan Pentingnya Dana Desa

Eddy FloEddy Flo - Senin, 08 Oktober 2018
Terus Alami Kenaikan, Presiden Jokowi Jelaskan Pentingnya Dana Desa

Presiden Jokowi. Foto: Biro Pers

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Pemerintah setiap tahunnya terus meningkatkan anggaran dana desa. Presiden Jokowi menjelaskan kenaikan dana desa bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antara desa dan kota. Program dana membantu pembangunan infrastruktur di desa sekaligus meningkatkan sumber daya manusia pedesaan.

Presiden Jokowi lebih lanjut menyebutkan dana desa dikucurkan harus mampu membawa perubahan bagi masyarakat desa yang selama ini kerap mengalami kesulitan pendanaan dalam membangun fasilitas dan sarana lainnya.

"Untuk itu anggaran dana desa harus benar-benar tepat sasaran sesuai yang dibutuhkan desa masing-masing," katanya di Lubukpakam, Senin, (8/10) pada Rapat Koordinasi Pengendalian Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa 2018 yang dipusatkan di Balairung Pemkab Deliserdang, Sumatera Utara.

Presiden Jokowi
Presiden Jokowi (kedua kanan) didampingi Wapres Jusuf Kalla (kanan), di Istana Negara Jakarta (ANTARA FOTO/

Ia mengatakan, sejauh ini pemerintah sudah mengucurkan anggaran dana desa sebesar Rp187 triliun yang peruntukannya sudah dirasakan oleh masyarakat desa, seperti pembangunan jembatan, jalan desa, pembangunan sekolah PAUD, irigasi, maupun pembangunan desa lainnya.

Namun ia mengingatkan dana desa tersebut jangan sampai keluar desa dari desa dalam melakukan berbagai pembangunan infrastruktur tersebut seperti pembelian pasir, semen, kayu demikian juga tenaga kerjanya kalau bisa diupayakan masyarakat desa itu sendiri.

"Misalnya mau bangun jalan desa, pasir, semen, papan dan lainnya harus dibeli di desa itu sendiri. Jadi dana desa itu tetap berputar di desa itu sendiri, jangan sampai beli bahan material keluar dari desa. Artinya tetap semuanya masyarakat desa itu sendiri yang menikmatinya," kata Presiden sebagaimana dilansir Antara.

Demikian pekerja yang akan mengerjakan pembangunan jalan desa itu, kalau bisa mempekerjakan orang-orang di desa itu sendiri terutama yang tidak memiliki pekerjaan tetap.

Jadi dengan melibatkan pekerja dari desa itu sendiri, maka akan juga berdampak pada pengurangan angka penganguran, sehingga diharapkan kemiskinan dan ketimpangan akan hilang dari desa.

"Dari tahun ke tahun ada terjadi pengurangan kemiskinan yang cukup signifikan di desa. Jadi artinya dana desa yang sudah dikucurkan betul-betul untuk pembangunan desa termasuk membuat usaha asli desa seperti BUMdesa dan pusat kesehatan," tandas Presiden Jokowi.(*)

Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Amien Rais: Saya Akan Buka Kasus Korupsi yang Mengendap Lama di KPK

#Dana Desa #Presiden Jokowi #Proyek Infrastruktur #Anggaran Daerah
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Bank Jakarta dan PT SMI Siapkan Rp 2,11 Triliun untuk 7 Proyek Infrastruktur
Bank Jakarta dan PT SMI menyiapkan Rp 2,11 triliun untuk membantu tujuh proyek infrastruktur.
Soffi Amira - Sabtu, 26 September 2026
Bank Jakarta dan PT SMI Siapkan Rp 2,11 Triliun untuk 7 Proyek Infrastruktur
Indonesia
Pangkas Dana Transfer ke Daerah, Presiden Prabowo: Banyak Pemda tak Gunakan Anggaran dengan Baik
Presiden mencontohkan masih adanya anggaran pemerintah daerah yang justru tersimpan di perbankan atau tidak dapat digunakan akibat persoalan di tingkat daerah.
Dwi Astarini - Kamis, 17 September 2026
Pangkas Dana Transfer ke Daerah, Presiden Prabowo: Banyak Pemda tak Gunakan Anggaran dengan Baik
Indonesia
Dana Desa Sudah Mengalir, Tapi Jembatan tak Terbangun, Presiden Prabowo: Ke Mana Uang Itu?
Prabowo mempertanyakan mengapa kebutuhan dasar masyarakat masih belum seluruhnya terpenuhi meski pemerintah telah mengalokasikan anggaran ke daerah dan desa
Dwi Astarini - Kamis, 17 September 2026
Dana Desa Sudah Mengalir, Tapi Jembatan tak Terbangun, Presiden Prabowo: Ke Mana Uang Itu?
Indonesia
Dinas-Dinas Pemkab Puncak Papua Dibakar Massa Imbas Ricuh Dana Desa
Massa membakar sejumlah kantor Pemkab Puncak di Ilaga, Papua Tengah, akibat protes penyaluran dana desa tahap I 2026.
Wisnu Cipto - Selasa, 11 Agustus 2026
Dinas-Dinas Pemkab Puncak Papua Dibakar Massa Imbas Ricuh Dana Desa
Indonesia
Komisi II Gelar Rapat Dengarkan Keluh Kesah Masalah Kepala Daerah, Ada 3 Isu Yang Dibahas
Rapat tersebut memfasilitasi tiga pokok pembahasan, yakni remunerasi kepala daerah dan wakil kepala daerah, sistematika dana bagi hasil, serta peningkatan pendapatan asli daerah.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 30 Juli 2026
 Komisi II Gelar Rapat Dengarkan Keluh Kesah Masalah Kepala Daerah, Ada 3 Isu Yang Dibahas
Indonesia
Banggar DPR Minta Tata Kelola Koperasi Desa Merah Putih Diperkuat, Jangan Ulangi Kasus BGN
Banggar DPR menyoroti tata kelola Koperasi Desa Merah Putih. Jangan sampai nasibnya sama seperti BGN.
Soffi Amira - Selasa, 30 Juni 2026
Banggar DPR Minta Tata Kelola Koperasi Desa Merah Putih Diperkuat, Jangan Ulangi Kasus BGN
Indonesia
Izin Perjalanan Dinas ASN DKI Jakarta Diperketat demi Efisiensi Anggaran, Bye-Bye SPPD Mewah
Langkah tegas ini selaras dengan instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian melalui Surat Edaran Nomor 800.1.5/3349/SJ
Angga Yudha Pratama - Kamis, 02 April 2026
Izin Perjalanan Dinas ASN DKI Jakarta Diperketat demi Efisiensi Anggaran, Bye-Bye SPPD Mewah
Indonesia
Jaksa Nilai Ide Kreatif Rp 0, Cak Imin: Kekeliruan Serius Rusak Fondasi Ekonomi Kreatif
Cak Imin mengingatkan bahwa arah kebijakan hari ini akan menentukan masa depan ekosistem kreatif Indonesia.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 31 Maret 2026
Jaksa Nilai Ide Kreatif Rp 0, Cak Imin: Kekeliruan Serius Rusak Fondasi Ekonomi Kreatif
Indonesia
BGN Gandeng Kejaksaan Agung Awasi Anggaran MBG, SPPG Nakal Terancam Ditutup
Anggaran MBG kini akan diawasi oleh Kejagung. SPPG nakal pun terancam bakal ditutup jika ketahuan tak sesuai menggunakan anggaran MBG.
Soffi Amira - Selasa, 17 Maret 2026
BGN Gandeng Kejaksaan Agung Awasi Anggaran MBG, SPPG Nakal Terancam Ditutup
Indonesia
Anggaran Meja Biliar DPRD Sumsel Rp 486 Juta Disorot, Pimpinan Janji Evaluasi
Rencana pengadaan dua meja biliar senilai Rp486 juta oleh DPRD Sumatra Selatan menuai sorotan publik. luasi anggaran tersebut.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 09 Maret 2026
Anggaran Meja Biliar DPRD Sumsel Rp 486 Juta Disorot, Pimpinan Janji Evaluasi
Bagikan