Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1
Headline

Terus Alami Kenaikan, Presiden Jokowi Jelaskan Pentingnya Dana Desa

Eddy FloEddy Flo - Senin, 08 Oktober 2018
Terus Alami Kenaikan, Presiden Jokowi Jelaskan Pentingnya Dana Desa

Presiden Jokowi. Foto: Biro Pers

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Pemerintah setiap tahunnya terus meningkatkan anggaran dana desa. Presiden Jokowi menjelaskan kenaikan dana desa bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antara desa dan kota. Program dana membantu pembangunan infrastruktur di desa sekaligus meningkatkan sumber daya manusia pedesaan.

Presiden Jokowi lebih lanjut menyebutkan dana desa dikucurkan harus mampu membawa perubahan bagi masyarakat desa yang selama ini kerap mengalami kesulitan pendanaan dalam membangun fasilitas dan sarana lainnya.

"Untuk itu anggaran dana desa harus benar-benar tepat sasaran sesuai yang dibutuhkan desa masing-masing," katanya di Lubukpakam, Senin, (8/10) pada Rapat Koordinasi Pengendalian Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa 2018 yang dipusatkan di Balairung Pemkab Deliserdang, Sumatera Utara.

Presiden Jokowi
Presiden Jokowi (kedua kanan) didampingi Wapres Jusuf Kalla (kanan), di Istana Negara Jakarta (ANTARA FOTO/

Ia mengatakan, sejauh ini pemerintah sudah mengucurkan anggaran dana desa sebesar Rp187 triliun yang peruntukannya sudah dirasakan oleh masyarakat desa, seperti pembangunan jembatan, jalan desa, pembangunan sekolah PAUD, irigasi, maupun pembangunan desa lainnya.

Namun ia mengingatkan dana desa tersebut jangan sampai keluar desa dari desa dalam melakukan berbagai pembangunan infrastruktur tersebut seperti pembelian pasir, semen, kayu demikian juga tenaga kerjanya kalau bisa diupayakan masyarakat desa itu sendiri.

"Misalnya mau bangun jalan desa, pasir, semen, papan dan lainnya harus dibeli di desa itu sendiri. Jadi dana desa itu tetap berputar di desa itu sendiri, jangan sampai beli bahan material keluar dari desa. Artinya tetap semuanya masyarakat desa itu sendiri yang menikmatinya," kata Presiden sebagaimana dilansir Antara.

Demikian pekerja yang akan mengerjakan pembangunan jalan desa itu, kalau bisa mempekerjakan orang-orang di desa itu sendiri terutama yang tidak memiliki pekerjaan tetap.

Jadi dengan melibatkan pekerja dari desa itu sendiri, maka akan juga berdampak pada pengurangan angka penganguran, sehingga diharapkan kemiskinan dan ketimpangan akan hilang dari desa.

"Dari tahun ke tahun ada terjadi pengurangan kemiskinan yang cukup signifikan di desa. Jadi artinya dana desa yang sudah dikucurkan betul-betul untuk pembangunan desa termasuk membuat usaha asli desa seperti BUMdesa dan pusat kesehatan," tandas Presiden Jokowi.(*)

Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Amien Rais: Saya Akan Buka Kasus Korupsi yang Mengendap Lama di KPK

#Dana Desa #Presiden Jokowi #Proyek Infrastruktur #Anggaran Daerah
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Komisi II Gelar Rapat Dengarkan Keluh Kesah Masalah Kepala Daerah, Ada 3 Isu Yang Dibahas
Rapat tersebut memfasilitasi tiga pokok pembahasan, yakni remunerasi kepala daerah dan wakil kepala daerah, sistematika dana bagi hasil, serta peningkatan pendapatan asli daerah.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 30 Juli 2026
 Komisi II Gelar Rapat Dengarkan Keluh Kesah Masalah Kepala Daerah, Ada 3 Isu Yang Dibahas
Indonesia
Banggar DPR Minta Tata Kelola Koperasi Desa Merah Putih Diperkuat, Jangan Ulangi Kasus BGN
Banggar DPR menyoroti tata kelola Koperasi Desa Merah Putih. Jangan sampai nasibnya sama seperti BGN.
Soffi Amira - Selasa, 30 Juni 2026
Banggar DPR Minta Tata Kelola Koperasi Desa Merah Putih Diperkuat, Jangan Ulangi Kasus BGN
Indonesia
Izin Perjalanan Dinas ASN DKI Jakarta Diperketat demi Efisiensi Anggaran, Bye-Bye SPPD Mewah
Langkah tegas ini selaras dengan instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian melalui Surat Edaran Nomor 800.1.5/3349/SJ
Angga Yudha Pratama - Kamis, 02 April 2026
Izin Perjalanan Dinas ASN DKI Jakarta Diperketat demi Efisiensi Anggaran, Bye-Bye SPPD Mewah
Indonesia
Jaksa Nilai Ide Kreatif Rp 0, Cak Imin: Kekeliruan Serius Rusak Fondasi Ekonomi Kreatif
Cak Imin mengingatkan bahwa arah kebijakan hari ini akan menentukan masa depan ekosistem kreatif Indonesia.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 31 Maret 2026
Jaksa Nilai Ide Kreatif Rp 0, Cak Imin: Kekeliruan Serius Rusak Fondasi Ekonomi Kreatif
Indonesia
BGN Gandeng Kejaksaan Agung Awasi Anggaran MBG, SPPG Nakal Terancam Ditutup
Anggaran MBG kini akan diawasi oleh Kejagung. SPPG nakal pun terancam bakal ditutup jika ketahuan tak sesuai menggunakan anggaran MBG.
Soffi Amira - Selasa, 17 Maret 2026
BGN Gandeng Kejaksaan Agung Awasi Anggaran MBG, SPPG Nakal Terancam Ditutup
Indonesia
Anggaran Meja Biliar DPRD Sumsel Rp 486 Juta Disorot, Pimpinan Janji Evaluasi
Rencana pengadaan dua meja biliar senilai Rp486 juta oleh DPRD Sumatra Selatan menuai sorotan publik. luasi anggaran tersebut.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 09 Maret 2026
Anggaran Meja Biliar DPRD Sumsel Rp 486 Juta Disorot, Pimpinan Janji Evaluasi
Indonesia
BUMDes Umbul Pelem Untung Rp 5,1 Miliar, Ribuan Warga Terima THR Rp 250 Ribu Per Orang
Untuk pembagian THR pada warga, Pemdes mengalokasikan anggaran sebesar Rp 585.250.000. Masing-masingnya warga mendapatkan THR sebesar Rp 250.000.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 06 Maret 2026
BUMDes Umbul Pelem Untung Rp 5,1 Miliar, Ribuan Warga Terima THR Rp 250 Ribu Per Orang
Indonesia
Prabowo Undang Para Mantan Presiden ke Istana, Bahas Situasi Global dan Konsolidasi Nasional
Presiden Prabowo mengundang para mantan presiden dan wakil presiden RI ke Istana Kepresidenan, bahas situasi nasional dan geopolitik global.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 03 Maret 2026
Prabowo Undang Para Mantan Presiden ke Istana, Bahas Situasi Global dan Konsolidasi Nasional
Indonesia
Bau Got Menyengat di Kalideres, Pemkot Jabar Salahkan PAM Jaya
Genangan air got berwarna hitam dan berbau menyengat di Jalan Satu Maret, Pegadungan, Kalideres, Jakarta Barat, menimbulkan keresahan warga.
Wisnu Cipto - Selasa, 03 Maret 2026
Bau Got Menyengat di Kalideres, Pemkot Jabar Salahkan PAM Jaya
Indonesia
Wacana LPDP Jakarta, DPRD Ingatkan Pemprov DKI Prioritaskan Bansos dan KJP-KJMU
Pemprov DKI diminta untuk berhati-hati dalam mengelola anggaran LDPD ke luar negeri. Sebab, ada pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) sekitar Rp 15 triliun.
Soffi Amira - Jumat, 27 Februari 2026
Wacana LPDP Jakarta, DPRD Ingatkan Pemprov DKI Prioritaskan Bansos dan KJP-KJMU
Bagikan