Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta membeberkan soal dana subsidi daging yang belum diterima Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Dharma Jaya.
Kepala BPKD DKI Jakarta Michael Rolandi mengatakan belum diterimanya dana subsidi daging tersebut karena BUMD belum melengkapi data administrasi, sehingga pihaknya belum bisa mencairkannya.
"Ngomong-ngomong di rapat, kan rapat enggak bisa dibuat berita acara untuk administrasi pencairan. Kan harus ada pergub, pergubnya dulu nih untuk bayar," ujar Michael di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Kamis (15/3).
Menurut Michael, dalam memberikan dana tersebut harus menunggu peraturan gubernur (Pergub). Tapi, pergub itu baru turun pada Februari lalu.
"Itu kan untuk pembayaran November, Desember, dibuatlah pergub. Terbit Pergub Nomor 6 Tahun 2018 tanggal 2 Februari," kata Michael.
Lebih lanjut, Michael menuturkan, setelah terbit pergub maka Dharma Jaya harus membuat surat perjanjian kerja sama (PKS) dengan Dinas Kelautan, Pertanian, dan Ketahanan Pangan (KPKP). Setelah ia memeriksa surat yang dilayangkan, ternyata ada mereka masih menggunakan pergub yang lama.
"Baru masuk lagi tanggal 13 Maret ke BPKD. Baru 13 Maret ya saya proses kemarin, hari ini mungkin baru bisa cair kalau lengkap semua," bebernya.
Lebih lanjut ia menjelaskan, total dana yang akan dicairkan nanti adalah Rp 54 miliar. Itu untuk pembayaran daging sejak November lalu.
"Jadi kan ada tagihan November, Sepember mau dibayar Rp 13 miliar. Terus ada uang muka yang 2018 Rp 41 miliar, jadi Rp 54 yang mau dicairin," pungkasnya.
Seperti diketahui, Dharma Jaya mengutang untuk menyuplai daging bersubsidi dan subsidi tersebut macet karena belum cair.
"Jadi PSO belum keluar. Pada waktu November Wagub minta dibantu, dan sekarang belum cair," kata Dirut Dharma Jaya Marina Ratna di Balai Kota DKI Jakarta Pusat, Rabu (14/3) kemarin. (Asp)
Baca juga berita lainnya dalam artikel: Di Kota Ini Harga Ikan Asin Lebih Tinggi dari Daging Sapi
