Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Tujuh seri penyelenggaraan program Penguatan Antikorupsi Penyelenggara Negara Berintegritas (PAKU Integritas), telah dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Hari ini, KPK menggelar seri kedelapan executive briefing yang merupakan seri terakhir kegiatan tersebut pada jajaran Kemensos, yang dinilai sebagai salah satu kementerian yang memiliki peran penting dan strategis termasuk di masa pandemi.
Baca Juga:
Kemensos Laporkan Pencatutan Nama Pejabatnya ke Polda Metro Jaya
Executive briefing ini, upaya pencegahan korupsi melalui pendidikan dengan meningkatkan kesadaran dan pengetahuan antikorupsi. Seri ke-8 ini akan disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron secara luring di Gedung Merah Putih KPK dengan berbagai macam materi.
"Salah satunya terkait kajian tata kelola bantuan sosial (bansos) di tahun 2020," kata Plt Juru Bicara KPK Ipi Maryati dalam keterangan tertulisnya, Selasa (16/11).
Ipi melanjutkan, KPK dan Kemensos telah berkolaborasi dalam penanganan keluhan terkait bansos dengan memanfaatkan aplikasi JAGA Bansos yang diinisiasi KPK. Sejumlah rekomendasi KPK terkait penyelenggaraan bansos termasuk di dalamnya terkait penataan data telah disampaikan dan ditindaklanjuti Kemensos.
KPK, lanjut ia, sempat menyoroti terkait kualitas data penerima bantuan sosial, transparansi data, dan pemutakhiran data.
KPK berharap, dengan dilakukannya penguatan antikorupsi kepada jajaran Kemensos melalui program PAKU Integritas dapat menjadi benteng dan bekal dalam menjalankan tugas dengan penuh integritas.
"Demikian juga dengan peran pasangan masing-masing untuk mendukung terciptanya budaya antikorupsi yang dimulai dari keluarga," ujar Ipi.
Menteri Sosial Tri Rismaharini, Sekjen Kemensos Harry Hikmat, Inspektur Jenderal Dadang Iskandar, Dirjen Perlindungan Jaminan dan Sosial Pepen Nazarudin, Dirjen Pemberdayaan Sosial Edi Suharto, Dirjen Penanganan Fakir Miskin Asep Sasa Purnama, serta Kaban Pendidikan Pelatihan dan Penyuluhan Sosial Hartomo Laras beserta pasangan masing-masing dijadwalkan hadir.
PAKU Integritas merupakan salah satu program pendidikan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan antikorupsi khusus bagi para penyelenggara negara di kementerian/lembaga.
Program ini meliputi dua kegiatan utama, yaitu Pembekalan Antikorupsi (Executive Briefing) bagi penyelenggara negara beserta pasangannya dan Diklat Pembangunan Integritas bagi para penyelenggara negara.
Program PAKU Integritas melibatkan total 10 kementerian/lembaga, yaitu Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kelautan dan Perikanan, Hukum dan Hak Asasi Manusia, Keuangan, Perdagangan, Pertanian, Sosial, Kesehatan, Komisi Pemilihan Umum, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.
Kesepuluh kementerian/lembaga ini mewakili lima fokus area KPK pada periode ini, yaitu terkait sektor sumber daya alam, penegakan hukum, tata niaga, politik, dan pelayanan publik. (Pon)
Baca Juga:
Pemprov DKI Manut Kemensos Soal Pemberhentian Penyaluran Bansos COVID-19
