Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Kelompok Cipayung Plus angkat bicara soal lolosnya Djoko Tjandra dari jerat aparat penegak hukum di Indonesia.
Membaca runtutan kronologi sejak asal masuk seperti pembuatan dokumen kependudukan administrasi dan perkara yang sedang dijalani mengindikasikan bahwa kinerja aparat penegak hukum kurang maksimal. Terlebih lagi adanya keterlibatan oknum dari internal penegak hukum itu sendiri merupakan tamparan yang telak.
"Sekaligus menjadi cambuk bagi lembaga maupun institusi untuk melakulan evaluasi secara total agar tidak terulang lagi," ujar salah satu perwakilan Kelompok Cipayung Plus yang juga Ketua Umum PB PMII Agus Herlambang, Selasa (28/7).
Baca Juga:
Pengacara Sesumbar Djoko Tjandra tidak Takut Dicokok, Tapi kok Sidang Mangkir Terus?
Polri, menjadi salah satu lembaga yang disorot publik karena kejadian ini mengingat salah satu oknum Polri yang dirasa memuluskan jalan Djoko Tjandra dapat bebas. Brigjen Prasetyo Utomo pun akhirnya dicopot dari jabatannya.
Hal itu sesuai dengan janji Kabareskrim Polri Komjen Pol Listyo Sigit yang dalam beberapa keterangannya bakal melakukan penelusuran terkait seluruh dugaan penyalahgunaan wewenang termasuk potensi pidana yang berkaitan dengan lembaganya dalam kasus lolosnya Djoko Tjandra.
"Dalam komitmennya untuk melakukan upaya bersih-bersih di lembaganya, Kabareskrim mencopot Brigjen Prasetyo ditahan Provost Mabes Polri," jelas dia.
Ia juga menganggap lolosnya Djoko Tjandra sebagai momentum bagi Polri untuk berbenah demi membangun kredibilitas lembaga.
"Celah-celah ini kemudian dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk mencapai kepentingan pribadi dan mengambil keuntungan atas celah tersebut," jelasnya.
Baca Juga:
Polri Selidiki Foto Djoko Tjandra, Brigjen Prasetijo dan Pengacaranya di Depan Private Jet
"Kami meminta Kapolri dan Kabareskrim untuk mengusut hingga tuntas terkait siapa saja aktor yang terlibat dalam kasus lolosnya Djoko Tjandra. Hal ini penting dilakukan oleh Polri dan bareskrim demi tercapainya penegakan hukum yang adil transparan serta menjadi pengayom dan pemberi layanan terbaik kepada masyarakat," sambungnya. (Knu)
