Terlambat Jelaskan Respons terhadap Konten Teror dan Pelecehan, Telegram Kena Denda Rp 9 M di Australia atas

Dwi AstariniDwi Astarini - Selasa, 25 Februari 2025
Terlambat Jelaskan Respons terhadap Konten Teror dan Pelecehan, Telegram Kena Denda Rp 9 M di Australia atas

Aplikasi pesan Telegram. (Foto: Unsplash/Dimas olomin)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM - BADAN pengawas daring Australia mengumumkan mereka telah mendenda Telegram lebih dari USD 600.000 atau sekira Rp 9 miliar, Senin (24/2). Denda dijatuhkan karena mereka melewatkan tenggat untuk mengungkap bagaimana platform tersebut menangani konten teroris dan pelecehan seksual terhadap anak.

Komisaris eSafety Julie Inman Grant mengatakan perusahaan perpesanan terenkripsi itu baru merespons lebih dari lima bulan setelah batas waktu 6 Mei 2024 untuk mengungkap kepatuhannya terhadap keamanan daring.

Pada Maret 2024, badan pengawas tersebut meminta Telegram dan platform lainnya untuk menjelaskan apa yang mereka lakukan dalam mendeteksi konten teroris, ekstremisme kekerasan, dan eksploitasi seksual anak. Namun, Telegram tidak memberikan tanggapan hingga 13 Oktober 2024. Hal itu menghambat pekerjaan komisi selama hampir setengah tahun.

"Mengungkap bagaimana dan pada bagian mana beberapa platform mungkin gagal, atau berhasil, dalam menangani konten ini sangat penting untuk melindungi masyarakat dan meningkatkan standar keselamatan di seluruh industri, terutama dalam kasus konten yang paling mengerikan ini,” katanya, dikutip The Korea Times.

Baca juga:

Pratik Jual-Beli Pornografi Anak di Telegram Terbongkar, Langganan 3 Bulan Cuma Bayar Rp 15 Ribu


Telegram, yang didenda USD 613.000, memiliki waktu 28 hari untuk membayar denda, meminta perpanjangan waktu pembayaran atau mencoba membatalkannya. Jika Telegram memutuskan untuk tidak membayar, komisi dapat mengajukan tuntutan di pengadilan federal.

Pendiri dan CEO of Telegram yang lahir di Rusia, Pavel Durov, ditangkap pada Agustus tahun lalu di sebuah bandara di Paris dan kemudian didakwa dengan beberapa tuduhan karena gagal mengekang konten ekstremis dan teroris di aplikasinya. Jaksa Prancis mengklaim platform yang berbasis di Dubai itu gagal mengambil tindakan terhadap gambar pelecehan seksual terhadap anak.

Durov, yang dibebaskan dengan jaminan USD 5,3 juta sekira Rp 79,5 miliar, kemudian mengumumkan tindakan tegas terhadap konten ilegal.(dwi)

Baca juga:

Telegram Izinkan Pihak Berwenang Buat Ambil Data Pengguna yang Terlibat Kriminal

#Australia #Telegram #Serangan Siber
Bagikan
Ditulis Oleh

Dwi Astarini

Love to read, enjoy writing, and so in to music.

Berita Terkait

Indonesia
DPR Ingatkan Pentingnya AI dan Cyber Defense untuk Fungsi Pertahanan Modern di Tubuh TNI
Nurul mengusulkan agar pemerintah melengkapi peralatan siber yang memadai
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 11 Oktober 2025
DPR Ingatkan Pentingnya AI dan Cyber Defense untuk Fungsi Pertahanan Modern di Tubuh TNI
Indonesia
Pemerintah Segera Susun Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber
Apabila telah selesai disusun, kata dia, pemerintah akan mengajukan draf tersebut ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI untuk dibahas bersama.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 03 Oktober 2025
Pemerintah Segera Susun Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber
Dunia
Perubahan Iklim makin Nyata, Kenaikan Permukaan Laut Ancam 1,5 Juta Warga Australia pada 2050
Tidak ada komunitas di Australia yang akan bebas dari risiko iklim yang berhubungan, saling memperkuat, dan terjadi secara bersamaan.
Dwi Astarini - Rabu, 17 September 2025
Perubahan Iklim makin Nyata, Kenaikan Permukaan Laut Ancam 1,5 Juta Warga Australia pada 2050
Fun
Kebocoran Data Gmail dan Cara Melindungi Akun dari Serangan Phishing
Google baru-baru ini mengeluarkan peringatan penting bagi sekitar 2,5 miliar pengguna Gmail di seluruh dunia terkait serangan siber
ImanK - Sabtu, 30 Agustus 2025
Kebocoran Data Gmail dan Cara Melindungi Akun dari Serangan Phishing
Dunia
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu Meradang, Tuduh PM Australia Berkhianat
Benjamin Netanyahu mengatakan sejarah akan mengingat PM Australia Anthony Albanese sebagai seorang politisi lemah.
Dwi Astarini - Rabu, 20 Agustus 2025
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu Meradang, Tuduh PM Australia Berkhianat
Berita
Era Baru Kejahatan Digital, CrowdStrike Sebut Serangan AI Makin Meningkat di 2025
Era baru kejahatan digital kini sudah mulai terlihat. CrowdStrike menemukan adanya serangan siber melalui AI generatif.
Soffi Amira - Jumat, 15 Agustus 2025
Era Baru Kejahatan Digital, CrowdStrike Sebut Serangan AI Makin Meningkat di 2025
Indonesia
Australia dan Negara Eropa Bakal Akui Negara Palestina, Selandia Baru Menyusul
Langkah Selandia Baru tersebut bertepatan dengan pengumuman Australia yang akan mengakui negara Palestina pada Sidang Majelis Umum PBB di bulan September.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 12 Agustus 2025
Australia dan Negara Eropa Bakal Akui Negara Palestina, Selandia Baru Menyusul
Dunia
Australia akan Umumkan Pengakuan terhadap Negara Palestina, Tinggalkan Amerika Serikat
Rencana ini diumumkan di tengah meningkatnya kecaman dan kemarahan internasional atas tindakan Israel di Gaza.
Dwi Astarini - Senin, 11 Agustus 2025
 Australia akan Umumkan Pengakuan terhadap Negara Palestina, Tinggalkan Amerika Serikat
Dunia
Bertambah Lagi! Australia Bakal Akui Negara Palestina di Sidang Umum PBB September 2025
Sejauh ini sudah 147 negara di dunia mengakui Palestina sebagai negara berdaulat. Sejak awal 2024, sepuluh negara baru bergabung dalam daftar tersebut, termasuk Irlandia, Norwegia, Spanyol, dan Armenia.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 11 Agustus 2025
Bertambah Lagi! Australia Bakal Akui Negara Palestina di Sidang Umum PBB September 2025
Dunia
Australia Masukkan YouTube ke Larangan Media Sosial untuk Anak-Anak di Bawah 16 Tahun
Ini bukanlah satu-satunya solusi, tapi ini akan membuat perbedaan.
Dwi Astarini - Kamis, 31 Juli 2025
  Australia Masukkan YouTube ke Larangan Media Sosial untuk Anak-Anak di Bawah 16 Tahun
Bagikan