Frengky Aruan
MerahPutih.com - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menanggapi keputusan mundur Airlangga Hartarto dari posisi sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Baginya, keputusan tersebut mengejutkan.
Apalagi dalam masa menuju Pilkada Serentak pada 2024. Dalam keterangannya, Airlangga menyebut untuk menjaga keutuhan Partai Golkar dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat.
Airlangga juga menyatakan bahwa pengunduran dirinya sebagai ketum Golkar terhitung resmi berlaku sejak Sabtu malam (10/8). Dia pun menegaskan DPP Partai Golkar akan menyiapkan mekanisme organisasi sesuai ketentuan AD/ART.
"Hal tersebut sangat mengejutkan karena ini dalam rangka pilkada serentak, dan muncul kejadian politik yang dalam kategori kami suatu hal yang luar biasa yang menyentuh aspek kedaulatan partai," kata Hasto di kawasan Senayan, Jakarta, Minggu (11/8), dikutip dari Antara.
Baca juga:
Airlangga Mundur dari Posisi Ketum Golkar, Agus Gumiwang Diprediksi Akan Menggantikan
Hasto menilai bahwa Airlangga merupakan sosok komunikator maupun rekan yang membangun kerja sama politik yang baik.
"Di dalam pilkada, kami banyak bekerja sama dengan Partai Golkar, selain dengan partai yang lain seperti Gerindra, PKB, PPP, Perindo, Hanura, dan juga Partai Amanat Nasional," ujarnya.
Hasto telah melapor kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri terkait dengan dinamika politik nasional, termasuk Airlangga mundur dari jabatan ketua umum. Ia juga menekankan bahwa partainya tidak mau mencampuri rumah tangga partai politik lain.
"Akan tetapi, tentu saja terhadap apa yang terjadi itu sangat mengejutkan, dan kami prihatin karena kami juga bisa merasakan suasana kebatinan di balik itu," jelasnya.
Hasto menyatakan bahwa keputusan Airlangga mundur termasuk sebagai tantangan bagi bangsa dan partai politik untuk menunjukkan kedaulatan untuk mengemban amanah dari rakyat.
"PDI Perjuangan memiliki pengalaman buruk pada masa Orde Baru ketika berbagai intervensi-intervensi kekuasaan itu dilakukan yang tujuannya adalah untuk mengkerdilkan demokrasi, menjauhkan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat," katanya. (*)
