Terkait Lolosnya Kapal Ilegal, KKP Segera Evaluasi


Menteri Susi Pudjiastuti gelar konferensi pers terkait Reklamasi Teluk Benoa, di kantor KKP, Jakarta Pusat, Selasa (26/7). (MP/Yohanes Abimanyu)
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan segera melakukan evaluasi terkait lolosnya kapal asing berukuran besar yang diduga sedang melakukan aktivitas ilegal mengambil barang muatan kapal tenggelam di perairan Riau, beberapa waktu lalu.
"Kementerian atau lembaga terkait harus duduk bersama dan mengevaluasi mekanisme pencegahan terhadap pelaku pencurian ikan atau barang muatan kapal tenggelam," kata Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan, Abdul Halim seperti dilansir dari Antaranews di Jakarta, Senin (24/4).
Menurut Abdul Halim, pihaknya menduga di balik lolosnya kapal pencuri barang muatan kapal tenggelam itu antara lain karena lambannya sistem koordinasi antar-aparat penegak hukum, atau bisa saja ada kemungkinan oknum yang terlibat.
Dia berpendapat, cukup ironis di tengah menguatnya upaya negara dalam memerangi pelanggar kedaulatan Indonesia, ternyata ada kapal bertonase besar yang mudah lolos begitu saja.
Sebelumnya, Menteri Susi berharap koordinasi antarlembaga pemerintah dapat diteruskan untuk menegakkan hukum dan menjaga kedaulatan negara, seperti salah satunya adalah saat penyidikan kasus penemuan kapal asing yang masuk ke perairan Indonesia pada Jumat (21/4) pagi di perairan Anambas, Kepulauan Riau.
Bagikan
Berita Terkait
Kementerian KKP Klaim Tanggul Beton di Cilincing Berizin Lengkap dan Tak Ganggu Nelayan

Rencana Pemerintah Akan Bangun 100 Kampung Nelayan Merah Putih pada Tahun 2025

Komisi IV DPR Desak Menteri KKP Tindak Tegas Praktik Penjualan Pulau Kecil

KKP Turunkan Tim Investigasi untuk Periksa Tambang Nikel yang Merusak Alam di Raja Ampat

Pencabutan Sisa Pagar Laut Tangerang Tetunda, tak Bisa Dilakukan Manual dengan Tenaga Manusia

Susi Pudjiastuti Jadi Tim Konsultan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Tanpa Dibayar

Pagar Laut Tangerang Tak Bisa Dibongkar Hanya 1-2 Hari, Keselamatan Personel Jadi Alasan

Polemik Pembongkaran Pagar Laut, DPR Instruksikan KKP Koordinasi dengan Institusi Terkait

Kementerian Kelautan dan Perikanan Dinilai Lalai soal Pagar Laut di Tangerang
