Andika Pratama
MerahPutih.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai Presiden Joko Widodo mengabaikan program Nawacita yang pertama, yakni menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara dengan memberlakukan Perppu Ormas No.2 Tahun 2017.
Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Departemen Politik DPP PKS Pipin Sopian, dalam diskusi Evaluasi Tiga Tahun Pemerintahan Jokowi-JK di Kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Selasa (24/10).
"Perppu ini telah memberikan rasa tidak aman terhadap warga Negara, mencederai prinsip-prinsip negara hukum, demokrasi, dan hak partisipasi publik dalam pengawasan jalannya pemerintahan," ujar Pipin.
Dia pun menuturkan lima alasan partai pimpinan Sohibul Iman itu menolak Perppu Ormas untuk dijadikan undang-undang yang kini tengah di paripurnakan di DPR.
Pertama, kata dia, tidak ada kegentingan yang memaksa dan kekosongan hukum. Kedua, Perpu Ormas memiliki banyak pasal karet yang dapat mengekang hak-hak sipil dan mengkriminalisasi Ormas yang kritis terhadap Pemerintah.
"Ketiga, Perppu ini menegasikan peran pengadilan dan memberikan subyektiiitas yang besar kepada pemerintah untuk memberikan sanksi kepada Ormas," jelas dia.
Keempat, sambung dia, Perppu ini bertentangan dengan Konstitusi karena mengkriminalisasi Ormas yang ingin mengubah Konstitusi yang dilegalkan dalam UUD NR1 Tahun 1945.
"Dan yang terakhir, karena banyaknya aspirasi dari masyarakat, para pakar, dan Ormas Islam yang tidak menyetujui Perppu Ormas," tandas Pipin.
Menurutnya, sikap fraksi-fraksi pendukung pemerintah, yang menyetujui Perppu ini dengan catatan perbaikan juga membuktikan bahwa Perppu ini dibuat tergesa-gesa dan tidak komprehensif.
"Solusi yang kami tawarkan adalah merevisi UU Ormas Nomor 17 Tahun 2013. Bukan dengan mengeluarkan Perppu," tegasnya.
Lebih lanjut dia menegaskan, sikap partainya tidak ada hubungannya dengan pembelaan kepada ormas tertentu. Semua ormas, jelas dia, yang bertentangan dengan Pancasila memang layak dan perlu dibubarkan dengan cara yang tidak semena-mena.
"Harus dengan melalui proses peradilan supaya tidak membuka peluang munculnya diktatorisme baru di NKRI," tutupnya. (Pon)
