Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - 190 pohon di Monas ditebang lantaran untuk kepentingan revitalisasi. Lokasi yang ditebang antara lain di kawasan Monas Selatan.
Pengamat perkotaan Azas Tigor Nainggolan menilai, tindakan penebangan 190 pohon di Monas adalah tindakan pidana Lingkungan Hidup.
"Itu diatur oleh UU no 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup," kata Azas dalam keterangannya, Senin (20/1).
Penebangan pohon di Jakarta juga pernah dilakukan oleh gubernur Jakarta, Sutiyoso pada Oktober 2006. Atas penebangan itu pada tanggal 19 Oktober 2006 dirinya mengaku bersama mantan menteri Lingkungan Hidup saat itu Sonny Keraf melaporkan gubernur Sutiyoso ke Polda Metro Jaya.
Baca Juga:
DPRD Minta Pemprov DKI Kaji Ulang Konsep Penataan Jalan Sabang
Berangkat dari pengalaman pada tahun 2006 itu sudah seharusnya para warga Jakarta atau siapa saja yang memiliki perhatian khusus pada kepentingan lingkungan hidup di Jakarta dapat melaporkan ke polisi atau ke Polda Metro Jaya tindakan penebangan 190 pohon di Monas.
"Terutama para pihak yang mengaku dirinya pejuang lingkungan hidup dan aktivis kemanusiaan harusnya melaporkan gubernur Jakarta Anies Baswedan ke Polda Metro Jaya," jelas dia.
Dalam UU no 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam pasal 1 ayat 2 dan 3 bahwa (2) Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
Dalam ayat tiga disebut, pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
"Aturan di atas bahwa lingkungan hidup harus dijaga dan pelanggaran atas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah pelanggaran hukum. Tindakan pengrusakan atas lingkungan hidup itu berarti merusak dan menghancurkan kepentingan hidup generasi masa depan," imbuh Azas.
Ia menambahkan, di Jakarta saat ini baru memiliki sekitar 9% ruang terbuka hijau (RTH). Padahal harusnya sesuai ketetapan UU dan kebutuhan kota, Jakarta seharusnya memiliki 30% RTH.
''Kok RTH yang terbatas itu, masih sedikit malah ditebang dan dimusnahkan? Aneh kan tindakan dan cara berpikir gubernur Jakarta Anies Baswedan. Seharusnya Monas sebagai RTH dijaga baik bukan malah ditebangi pohonnya," ungkap dia.
Jelas bahwa taman Monas sudah dibangun sejak lama, memang sebagai paru-paru kota Jakarta. Keberadaan Monas sebagai paru-paru masih dirasakan hingga hari ini manfaatnya.
" Jadi setiap tindakan merusak keberadaan lingkungan taman Monas adalah pelanggaran hukum dan harus kita cegah," ungkap Azas.
Baca Juga:
Terinspirasi Lengsernya Soeharto, Dewi Tanjung Percaya Diri Turunkan Anies
Seperti diketahui, Monumen Nasional atau Monas tengah berbenah. Pemandangan berganti menjadi deretan pagar pembatas proyek. Hanya ada satu bangunan menonjol yang nampak seperti tugu.
Sisanya, sejumlah pekerja dan belasan truk pengaduk semen terlihat hilir mudik. Mereka keluar-masuk ke kawasan Monas melalui sisi lapangan parkir Ikatan Restoran dan Taman Indonesia (IRTI). Kehadiran beton yang mengganti pepohonan membuat suasana Monas yang dulu terasa rindang kini menjadi lebih gersang.
Pemandangan para pekerja proyek dan truk-truk kini menjadi bagian sehari-hari. Sebab, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang merevitalisasi kawasan Monas. Nantinya, ruang terbuka hijau terbesar di Jakarta Pusat ini akan disulap menjadi lebih modern. (Knu)
