Headline

Tarik Ulur Wagub DKI Jakarta dan Siasat 'Matikan Mesin' PKS

Eddy FloEddy Flo - Selasa, 30 Oktober 2018
Tarik Ulur Wagub DKI Jakarta dan Siasat 'Matikan Mesin' PKS

Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Abdurrahman Suhaimi. Foto:http://jakarta.pks.id

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Alotnya negosiasi politik antara Gerindra dan PKS terkait wakil gubernur DKI Jakarta berpeluang 'mematikan mesin' PKS dalam memenangkan pasangan Prabowo-Sandi di Pilpres 2019. Menurut pengurus PKS DKI Jakarta, mencari pengganti Sandiaga juga berpotensi menimbulkan polemik.

Hal tersebut, kata Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi, karena kader muda PKS di DKI Jakarta kecewa akibat dirasakan mereka janji Gerindra soal Wagub DKI tidak terpenuhi.

"Kekecewaan itu sudah terasa di bawah, terutama kader-kader muda yang kecewa terkait janji soal wagub DKI tidak dipenuhi. Jika sudah kecewa, otomatis 'mesin partai pasti mati' karena PKS partai kader," kata Suhaimi ketika dihubungi di Jakarta, Selasa (30/10).

Suhaimi menjelaskan, sejak awal kader PKS di tingkat paling bawah memahami bahwa pemilihan cawagub sebagai komitmen antara Presiden PKS Sohibul Iman dan Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto yang menyebut bahwa posisi wagub DKI Jakarta diserahkan kepada PKS.

Di internal PKS, komitmen apa pun yang dibuat pimpinan partai akan langsung diikuti kader di tingkatan bawah.

Hal ini berbeda dengan yang terjadi di internal Partai Gerindra. Komitmen antara Prabowo dan Sohibul tidak bisa serta merta diikuti kepengurusan partai di tingkat DKI Jakarta.

Ahmad Syaikhu
Kader PKS Ahmad Syaikhu. (MP/Mauritz)

Bahkan faktanya sampai hari ini Gerindra DKI di bawah pimpinan M Taufik masih bersikukuh untuk menyodorkan kadernya menjadi wakil Anies empat tahun ke depan.

"Keputusan tingkat pusat ada komitmen soal wagub akan diserahkan pada PKS. Namun sampai hari ini kader-kader melihat urusan wagub ini seperti tidak ada komitmen. Akhirnya ada komentar di bawah 'jika seperti ini Pilpres silahkan Gerindra urus sendiri' ini kekecewaan kader," kata Suhaimi sebagaimana dilansir Antara.

Suhaimi menambahkan jika masalah wagub DKI ini terus terulur, maka nuansa koalisi Gerindra-PKS dari Jakarta hingga pusat dipastikan akan rusak.

Faktor itu, kata Suhaini, membuat kader PKS semakin risih, pasalnya mereka berpikir peranan PKS terhadap kemenangan Anies-Sandi mengalahkan pasangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 sudah total.

"Perdebatan sepertinya akan terus terjadi panjang. Sekarang tinggal tergantung Gerindra, sementara PKS sudah selesai, karena tinggal selesaikan apa yang sudah dijanjikan. Kami sudah punya dua nama, Agung Yulianto dan Ahmas Syaikhu," ucap Suhaimi Jabatan Wagub DKI sudah kosong sejak Sandiaga Uno mengundurkan diri karena memilih maju sebagai calon wakil presiden dalam Pemilihan Presiden 2019. Terkait mekanisme penentuan pengganti Sandiaga, partai pengusung harus mengajukan dua nama pengganti kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Setelah itu, Anies Baswedan tinggal mengantarkan dua nama tersebut kepada DPRD DKI Jakarta. Kemudian DPRD DKI Jakarta akan memilih satu orang dari dua kandidat itu yang akan dipilih menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta pengganti Sandiaga Uno.(*)

Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Wakil Ketua TKN KIK Prihatin Masih Ada Yang Hubungkan Musibah dengan Jokowi

#PKS #Partai Gerindra #Wakil Gubernur DKI Jakarta #Anies Baswedan
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
DPR Tolak Rencana Pembangunan Sekolah Rakyat di Hutan Kota UI, Dinilai Berisiko Picu Banjir
Anggota DPR, Muhammad Kholid, menolak rencana pembangunan Sekolah Rakyat di kawasan Hutan Kota UI. Ia meminta pemerintah memprioritaskan kelestarian lingkungan.
Soffi Amira - Rabu, 18 November 2026
DPR Tolak Rencana Pembangunan Sekolah Rakyat di Hutan Kota UI, Dinilai Berisiko Picu Banjir
Indonesia
Mensos Diminta Cari Lokasi Alternatif Sekolah Rakyat, Hutan UI tak Boleh Digunakan
Pemerintah masih memiliki sejumlah pilihan lokasi lain yang dapat dimanfaatkan tanpa harus mengalihfungsikan kawasan hutan kota.
Dwi Astarini - Rabu, 18 November 2026
Mensos Diminta Cari Lokasi Alternatif Sekolah Rakyat, Hutan UI tak Boleh Digunakan
Indonesia
PKS Harap Calon Wapres Pengganti Gibran Punya Integritas dan Kapasitas
Kriteria tersebut penting agar calon wakil presiden mampu menjalankan amanah kenegaraan sekaligus membantu Presiden dalam menjalankan roda pemerintahan.
Dwi Astarini - Senin, 16 November 2026
PKS Harap Calon Wapres Pengganti Gibran Punya Integritas dan Kapasitas
Indonesia
Wagub Rano Karno Tekankan Keterbukaan Informasi demi Bangun Kepercayaan Publik
Keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban pemerintah, melainkan juga bagian penting dari kepemimpinan dan tata kelola pemerintahan yang baik.
Dwi Astarini - Kamis, 12 November 2026
Wagub Rano Karno Tekankan Keterbukaan Informasi demi Bangun Kepercayaan Publik
Indonesia
Politkus PKS Minta Pemerintah Bebaskan Pajak Pembalut, Tegaskan sebagai Kebutuhan Dasar Perempuan
Kebijakan perpajakan terhadap pembalut perlu mempertimbangkan aspek keadilan, kesehatan, serta kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.
Dwi Astarini - Selasa, 03 November 2026
Politkus PKS Minta Pemerintah Bebaskan Pajak Pembalut, Tegaskan sebagai Kebutuhan Dasar Perempuan
Indonesia
Buntut Pesta Narkoba di Hotel Surabaya, Gerindra Resmi Pecat 3 Anggota DPRD Jatim!
Tiga anggota DPRD Jatim resmi dipecat Partai Gerindra usai terciduk pesta narkoba di sebuah hotel di Surabaya. Cek kronologi dan fakta lengkapnya di sini!
Angga Yudha Pratama - Selasa, 03 November 2026
Buntut Pesta Narkoba di Hotel Surabaya, Gerindra Resmi Pecat 3 Anggota DPRD Jatim!
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui proses pidana, tetapi juga harus menyasar izin usaha dan kewajiban pemulihan lingkungan.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Indonesia
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Mendesak penegakan hukum dilakukan hingga tuntas dengan menjatuhkan hukuman maksimal kepada pihak yang terbukti bersalah.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Indonesia
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Almuzzammil Yusuf menginstruksikan pejabat partai menyisihkan gaji untuk korban karhutla, menyiapkan layanan kesehatan darurat, dan mendesak penegakan hukum.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 20 Oktober 2026
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Berita
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Perkembangan kasus ijazah Gibran terkini mencakup putusan MK, wacana pansus dan hak angket DPR, respons Jokowi, hingga pengaduan ke Bareskrim.
ImanK - Minggu, 11 Oktober 2026
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Bagikan