Tarif Terintegrasi JakLingko Jangan Rugikan BUMD

MerahPutih.com - Moda transportasi di Jakarta kian hari semakin berkembang di DKI Jakarta. Keberadaan transportasi publik yang nyaman, aman dan terjangkau secara tarif akan mendorong orang beralih dari transportasi pribadi.

Pemerintah DKI direncakan akan membuat kebijakan baru soal tarif transportasi publik atau JakLingko yang terintegrasi.

Baca Juga:

Tujuan PT JakLingko Gandeng KPK

Anggota DPRD Fraksi PSI DKI Jakarta, Eneng Malianasari, langkah tersebut sudah seharusnya dilakukan oleh jajaran Gubernur Anies Baswedan.

"Kami menyambut baik ide tarif yang terintegrasi ini. Memang sudah seharusnya. Kalau dihitung, jadi sangat hemat 3 moda transportasi hanya bayar Rp 10.000. Begini harusnya sejak awal," papar Eneng di Jakarta, Jumat (18/3).

Hanya saja, kata dia, tetap ada catatan penting yang perlu diperhatikan. Dalam aturan tarif integrasi perencanaan program harus matang dan cermat.

Nantinya, lanjut ia, jangan sampai memberi subsidi ke warga dengan membuat tarif yang murah. Perlu dipikir secara jernih sehingga tidak bermasalah pada APBD.

"Jangan sampai BUMD merugi. Kalau begitu, ya sama saja bohong,” ujar Eneng.

Eneng mengatakan,masih banyak PR yang perlu dikejar Pemprov DKI dalam aspek perbaikan kualitas transportasi umum. Menurutnya, Pemprov harus selalu melakukan pemantauan kualitas pelayanan Jaklinko.

"Misalnya, mulai perbanyak armada. Mulai cek kualitas kendaraan. Ini demi keselamatan dan kenyamanan penumpang. Jangan karena murah, hal-hal seperti ini disepelekan. Kalau Pemprov DKI berhasil mengerjakan PRnya, maka program integrasi tarif ini akan menjadi ideal," urainya.

Bahkan, bisa meminimalisir polusi udara. Masyarakat jadi lebih suka naik transportasi umum ketimbang kendaraan pribadi. Yang paling penting adalh pelayanan harus prima.

Selain itu, Eneng kembali mengingatkan Pemprov DKI Jakarta agar berhati-hati dalam menentukan tarif. Ia menilai Pemprov tidak boleh gegabah hanya karena dikejar masa jabatan Gubernur yang tinggal sebentar lagi.

"Kami memahami bahwasannya ini merupakan langkah Pemprov DKI untuk mewujudkan program terbaik. Bahkan mungkin juga yang terbaik bagi masyarakat Jakarta. Hanya saja, hal ini harus bisa dipikirkan dengan sehati-hati mungkin. Jangan sampai karena terburu-buru masa jabatan Gubernur yang tinggal sedikit lagi, penghitungan tarif malah bikin masalah baru," ungkapnya.

Sebab, menurut Anggota Komisi C DPRD DKI ini, Jakarta masih punya banyak program prioritas yang harus dipikirkan. Jangan sampai Pemprov DKI gagal karena perhitungan yang tidak tepat. (Asp)

Baca Juga:

2 Juta Warga Pengguna Transportasi Umum Diharapkan Unduh JakLingko