Tanggapi Keputusan Pemindahan Ibu Kota, DPR: Ada Apa dengan Jokowi?

Zaimul Haq Elfan HabibZaimul Haq Elfan Habib - Jumat, 30 Agustus 2019
Tanggapi Keputusan Pemindahan Ibu Kota, DPR: Ada Apa dengan Jokowi?

Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond Junaidi Mahesa. (Merahputih.com / Rizki Fitrianto)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Anggota DPR Desmond Junaidi Mahesa mengkritik keputusan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Ia menilai pemerintah tidak melibatkan elemen lain dalam keputusan tersebut.

"Usulan ini usulan sepihak pemerintah, sudah dibicarakan belum sama DPR?," kata Desmond kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Kamis (29/8).

Baca Juga:

Jokowi Perintahkan Anak Buahnya Tindak Tegas Pelanggar Hukum di Papua

Menurut Desmond, seharusnya pemerintah menyerahkan draf tentang perencanaan hingga pembiayaan pemindahan ibu kota kepada DPR sebelum mengumumkan rencana tersebut.

Joko Widodo. (Antaranews)
Joko Widodo. (Antaranews)

"Hari ini seolah-olah pemerintah ngomong di depan, kita harus ikut. Ini kekuasaan yang nggak bener. Zaman Soeharto aja tidak seperti ini, gitu loh. Ada apa dengan Jokowi?," kata Desmond.

Desmond yang juga berasal dari Kalimantam berharap pemindahan ibu kota tak sekedar janji palsu.

"Yang jadi soal hari ini, saya sebagai orang Kalimantan seneng gitu loh (kalau ibu kota pindah), tiba-tiba ketipu. Nah ini jadi soal," jelas dia.

Baca Juga:

Peneliti Senior: Jokowi Bisa Terancam Jika Pansel Salah Pilih Capim KPK

Dia lalu menyinggung soal 'bius politik' yang tidak sehat dalam rencana pemindahan ibu kota. "Orang yang mengkritik seolah-olah tidak suka dengan pemerintahan sekarang. Ini jadi sakit kita kan," ucap Desmond.

Diberitakan sebelumnya, pemerintah telah mengumumkan rencana pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke sebagian wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. (Knu)

Baca Juga:

Lagi, Fadli Zon Tegaskan Pemindahan Ibu Kota Tak Ada Urgensinya

#Joko Widodo #Pemindahan Ibu Kota
Bagikan
Ditulis Oleh

Zaimul Haq Elfan Habib

Low Profile

Berita Terkait

Indonesia
Sekjen PDIP: Tantangan Pemerintahan Prabowo Warisan Era Jokowi
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menilai tantangan yang dihadapi Presiden Prabowo Subianto merupakan warisan dari pemerintahan Jokowi.
Wisnu Cipto - Senin, 01 Juni 2026
Sekjen PDIP: Tantangan Pemerintahan Prabowo Warisan Era Jokowi
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Dinobatkan Jadi Alumni Terbaik UGM
Beredar informasi yang menyebut Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dinobatkan sebagai lulusan terbaik UGM. Cek kebenaran informasinya.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 27 Mei 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Dinobatkan Jadi Alumni Terbaik UGM
Berita Foto
Gubernur DKI Pramono Anung: Jakarta Tetap Ibu Kota Negara Sebelum Terbit Keppres
Suasana kepadatan lalu-lintas di Kawasan Simpang Susun Semanggi, Jalan Gatot Soebroto, Jakarta Pusat, Rabu (13/5/2026).
Didik Setiawan - Rabu, 13 Mei 2026
Gubernur DKI Pramono Anung: Jakarta Tetap Ibu Kota Negara Sebelum Terbit Keppres
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Pembuat Ijazah Jokowi Buat Pengakuan soal Adanya Modifikasi
Beredar informasi yang menyebut, pembuat ijazah Jokowi muncul ke publik dan membuat pengakuan.
Frengky Aruan - Sabtu, 09 Mei 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Pembuat Ijazah Jokowi Buat Pengakuan soal Adanya Modifikasi
Indonesia
Kabar Jokowi 'Caplok' Partai NasDem, Jubir PSI Bestari: Tidak Benar, Coba Bentuk Opini Publik Negatif
Jubir PSI yang merupakan mantan kader NasDem heran Jokowi selalu disebut-sebut.
Frengky Aruan - Senin, 13 April 2026
Kabar Jokowi 'Caplok' Partai NasDem, Jubir PSI Bestari: Tidak Benar, Coba Bentuk Opini Publik Negatif
Indonesia
Bantah Isu Ambil Alih NasDem, Jokowi: Jangan Menuduh yang Tidak Benar
Jokowi membantah isu ingin mengambil alih Partai NasDem dan NasDem Tower. Ia menegaskan tudingan tersebut tidak benar dan tidak masuk akal.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 13 April 2026
Bantah Isu Ambil Alih NasDem, Jokowi: Jangan Menuduh yang Tidak Benar
Indonesia
Rismon Sianipar Harus Memohon Langsung ke Jokowi, Restorative Justice-nya Masih Dikaji
Polda Metro Jaya mengungkapkan syarat utama yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak, sehingga restorative justice Rismon Sianipar bisa terpenuhi
Frengky Aruan - Minggu, 12 April 2026
Rismon Sianipar Harus Memohon Langsung ke Jokowi, Restorative Justice-nya Masih Dikaji
Indonesia
Jokowi Bantah Kasih Rp 50 Miliar untuk Restorative Justice, Sebut tak Masuk Akal
Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, membantah isu memberikan Rp 50 miliar untuk restorative justice. Ia mengatakan, hal tersebut tak masuk akal.
Soffi Amira - Sabtu, 11 April 2026
Jokowi Bantah Kasih Rp 50 Miliar untuk Restorative Justice, Sebut tak Masuk Akal
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Buang Anggaran, Jokowi Tidak Setuju Program Koperasi Merah Putih
Jokowi melarang Purbaya membangun program Koperasi Merah Putih karena lebih baik anggarannya diberikan kepada rakyat.
Frengky Aruan - Rabu, 08 April 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Buang Anggaran, Jokowi Tidak Setuju Program Koperasi Merah Putih
Indonesia
Jokowi Angkat Bicara Soal Gugurnya Tiga Prajurit TNI di Lebanon Akibat Serangan Israel
Dalam situasi normal, perjalanan udara Beirut menuju Jakarta memakan waktu minimal 17 jam
Angga Yudha Pratama - Jumat, 03 April 2026
Jokowi Angkat Bicara Soal Gugurnya Tiga Prajurit TNI di Lebanon Akibat Serangan Israel
Bagikan