Tanggapi Kasus Jantung WNA Australia yang Tertinggal di Bali, Komisi IX DPR: Pelanggaran Serius dan Harus Diusut!

Soffi AmiraSoffi Amira - Kamis, 25 September 2025
Tanggapi Kasus Jantung WNA Australia yang Tertinggal di Bali, Komisi IX DPR: Pelanggaran Serius dan Harus Diusut!

Gedung DPR RI. (Foto: MerahPutih.com/Dicke Prasetia)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh atau Ninik, angkat bicara terkait kasus tertinggalnya organ jantung warga negara Australia, Byron Haddow, setelah proses autopsi di RSUP Prof. dr. I.G.N.G. Ngoerah (RSUP Sanglah), Denpasar, Bali.

“Apapun alasannya, mengambil organ tubuh manusia tanpa persetujuan jelas tidak bisa dibenarkan. Dalih medis sekalipun tidak dapat menghapus kewajiban untuk menghormati hak dan martabat jenazah. Ini pelanggaran serius yang tidak boleh dianggap sepele,” tegas Ninik di Jakarta, Kamis (25/9).

Ketua Umum DPP Perempuan Bangsa itu menegaskan, bahwa kasus ini tidak boleh berhenti pada klarifikasi pihak rumah sakit semata.

“Saya mendesak aparat penegak hukum turun tangan mengusut kasus ini. Ada dugaan kuat prosedur medis dilanggar dan hak keluarga korban diabaikan. Jangan sampai kepercayaan publik, terutama dunia internasional, semakin terkikis terhadap layanan kesehatan kita,” ujarnya.

Baca juga:

Badan POM Tarik 19 Produk Herbal Ilegal, Komisi IX DPR Minta Sanksi Tegas bagi Produsen Nakal

Lebih lanjut, Ninik meminta Kementerian Kesehatan melakukan evaluasi serius terhadap standar prosedur di rumah sakit rujukan nasional, termasuk RSUP Sanglah.

Menurutnya, perbaikan menyeluruh perlu dilakukan agar kasus serupa tidak kembali terjadi.

“Indonesia harus membuktikan bahwa sistem kesehatannya profesional, transparan, dan berorientasi pada kemanusiaan. Kita tidak boleh membiarkan ada noda yang merusak citra bangsa di mata dunia,” pungkasnya.

Baca juga:

Disorot Karena Dugaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi MBG Fiktif, Begini Tanggapan Badan Gizi Nasional

Sebagai informasi, Byron ditemukan meninggal dunia di kolam renang vila pribadinya di Bali pada 26 Mei 2025. Autopsi pertama dilakukan oleh dr. Nola Margaret Gunawan di RSUP Sanglah, dengan pemeriksaan luar pada 30 Mei 2025 pukul 22.14 WITA dan pemeriksaan dalam pada 4 Juni 2025 pukul 10.43 WITA.

Jenazah baru dipulangkan ke Australia hampir empat minggu kemudian. Namun, ketika autopsi kedua dilakukan di Queensland, dua hari sebelum pemakaman, keluarga terkejut mendapati jantung Byron masih tertinggal di Bali tanpa sepengetahuan mereka. (Pon)

#Jantung #Komisi IX DPR #Warga Negara Asing (WNA) #Bali
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Komisi IX DPR Dukung Perluasan Program MBG untuk Lansia dan Disabilitas, Ingatkan Pemerintah Benahi Tata Kelola
Anggota DPR Arzeti Bilbina mendukung perluasan program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk lansia dan penyandang disabilitas.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 07 November 2025
Komisi IX DPR Dukung Perluasan Program MBG untuk Lansia dan Disabilitas, Ingatkan Pemerintah Benahi Tata Kelola
Indonesia
Waspada Potensi Banjir Rob di 7 Pesisir di Bali pada 5-9 November
Potensi banjir rob seperti disampaikan Balai Besar Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BBMKG) Wilayah III Denpasar.
Frengky Aruan - Selasa, 04 November 2025
Waspada Potensi Banjir Rob di 7 Pesisir di Bali pada 5-9 November
Indonesia
Viral Lift Rp 200 Miliar di Tebing Pantai Kelingking Nusa Penida, DPR Minta Proyek Tak Rusak Alam
Proyek pembangunan lift senilai Rp 200 miliar di tebing Pantai Kelingking tuai kontroversi, DPR RI meminta agar proyek tak merusak lingkungan dan dilakukan dengan sosialisasi terbuka.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 30 Oktober 2025
Viral Lift Rp 200 Miliar di Tebing Pantai Kelingking Nusa Penida, DPR Minta Proyek Tak Rusak Alam
Indonesia
Pemerintah Mau Hapus Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan, DPR: Jangan Sampai Picu Konflik
Pemerintah berencana hapus tunggakan iuran BPJS Kesehatan. Komisi IX DPR pun mengingatkan jangan sampai hal itu memicu konflik.
Soffi Amira - Kamis, 23 Oktober 2025
Pemerintah Mau Hapus Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan, DPR: Jangan Sampai Picu Konflik
Indonesia
Prabowo Jadikan WNA Bos BUMN, Pengamat: Bukti Kualitas Pejabat BUMN Sekarang Tidak Kompeten
Cerminan lemahnya kualitas sumber daya manusia di lingkungan BUMN.
Wisnu Cipto - Senin, 20 Oktober 2025
Prabowo Jadikan WNA Bos BUMN, Pengamat: Bukti Kualitas Pejabat BUMN Sekarang Tidak Kompeten
Indonesia
WNA Boleh Pimpin BUMN, Kejagung Sebut Tetap Bisa Diproses Hukum jika Rugikan Negara
Kejaksaan Agung menyebutkan, bahwa WNA yang memimpin BUMN masih tetap bisa diproses hukum. Apalagi, jika mereka merugikan negara.
Soffi Amira - Jumat, 17 Oktober 2025
WNA Boleh Pimpin BUMN, Kejagung Sebut Tetap Bisa Diproses Hukum jika Rugikan Negara
Indonesia
Kejagung Tegaskan WNA Bos BUMN tidak Kebal Hukum di Indonesia, Apalagi Kasus Korupsi
Sistem hukum positif Indonesia berlaku universal, termasuk bagi WNA yang bekerja atau tinggal di Indonesia.
Wisnu Cipto - Jumat, 17 Oktober 2025
Kejagung Tegaskan WNA Bos BUMN tidak Kebal Hukum di Indonesia, Apalagi Kasus Korupsi
Indonesia
KPK Tegaskan WNA yang Pimpin BUMN Tetap Wajib Lapor LHKPN dan Bisa Diusut jika Korupsi
KPK tetap memiliki kewenangan untuk menindak WNA yang menjabat di BUMN apabila terlibat dalam tindak pidana korupsi.
Dwi Astarini - Jumat, 17 Oktober 2025
KPK Tegaskan WNA yang Pimpin BUMN Tetap Wajib Lapor LHKPN dan Bisa Diusut jika Korupsi
Indonesia
Pemerintah Salahkan Undang-Undang Cipta Kerja Bikin Mudahnya Alih Fungsi Lahan di Bali
Regulasi yang tumpang tindih antara kebijakan pemerintah pusat dan peraturan daerah ini yang membuat Pemprov Bali maupun kabupaten/kota sulit mengontrol alih fungsi lahan.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 15 Oktober 2025
Pemerintah Salahkan Undang-Undang Cipta Kerja Bikin Mudahnya Alih Fungsi Lahan di Bali
Indonesia
DPR Ingatkan Kemenhan: Distribusi Multivitamin ke SPPG Harus Sesuai Regulasi Kesehatan
Kemenkes dan BPOM perlu dilibatkan dalam pendistribusian multivitamin ke SPPG.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 08 Oktober 2025
DPR Ingatkan Kemenhan: Distribusi Multivitamin ke SPPG Harus Sesuai Regulasi Kesehatan
Bagikan