Eddy Flo
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tamsil Linrung menyatakan bahwa hampir tidak ada kejanggalan di Badan Anggaran DPR RI terkait proses awal pembahasan anggaran pengadaan KTP-elektronik.
KPK pada Selasa (11/7) memeriksa Tamsil Linrung sebagai saksi dalam penyidikan tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan secara nasional (KTP-e) untuk tersangka Andi Agustinus alias Andi Narogong.
Ada pun pada saat proses penganggaran proyek KTP-e tersebut, Tamsil Linrung menjabat sebagai Wakil Ketua Banggar DPR RI.
"Saat pembahasan di Banggar tidak ada tetapi di Komisi tidak tahu karena itu kan di Komisi. Kalau di Banggar itu hampir tidak ada," kata Tamsil saat tiba di gedung KPK, Jakarta, Selasa (11/7).
Politisi PKS ini pun mengaku saat dirinya menjadi pimpinan Banggar DPR RI hanya melakukan konsolidasi atas anggaran-anggaran yang ada terkait pembahasan proyek pengadaan KTP-e itu.
"Kemudian menanyakan pihak pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan apakah ada masalah, mereka jawab "tidak ada". Komisi II juga saya tanyakan tidak ada masalah," kata Tamsil Linrung.
Tamsil Linrung juga mengaku tidak mengenal pengusaha Andi Narogong dan mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Irman terkait proyek KTP-e itu.
"Tidak kenal baru dengar sekarang, Dirjennya juga tidak kenal," ucap Tamsil.
Dalam dakwaan disebut Tamsil Linrung yang saat itu sebagai Wakil Ketua Banggar DPR menerima sejumlah 700 ribu dolar AS. terkait proyek KTP-e sebesar Rp5,95 triliun itu.
Sumber: ANTARA
