Tambah Utang Rp 385 Triliun, Pengamat Pertanyakan Belanja Alutsista Bekas oleh Kemhan

MerahPutih.com - Anggaran besar yang kerap digunakan Kementerian Pertahanan (Kemhan) hanya untuk membeli Alat Utama Sistem Senjata Tentara Nasional Indonesia (Alutsista) bekas mendapat sorotan dari sejumlah pengamat.

“Sekarang gini dulu ya, pertanyaan besarnya adalah pembelian pesawat-pesawat itu tujuannya apa? Kalau katanya ini untuk mengganti pesawat TNI karena masa baktinya sudah habis, kenapa membeli pesawat bekas?,” tanya pengamat politik Ikrar Nusa Bhakti, di Jakarta, Jumat (5/1).

Baca Juga:

Jokowi Imbau TNI Pakai Skala Prioritas dalam Membeli Alutsista

Berdasarkan catatan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), belanja modal Kementerian Pertahanan (Kemhan) sepanjang tahun 2023 mencapai Rp 70,9 triliun atau naik 36% dibandingkan tahun 2022, yang sebesar Rp 52,1 triliun.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati sebelumnya menyebutkan, di luar anggaran yang diberikan pemerintah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Kemhan juga melakukan belanja alutsista dari pinjaman luar negeri untuk periode 2020-2024 senilai US$25 miliar atau setara Rp 385 triliun.

Masalah anggaran pertahanan dan membengkaknya utang pinjaman luar negeri Indonesia dipertanyakan Ikrar menyusul rencana Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyelenggarakan debat ketiga capres dan cawapres di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/1).

Adapun tema debatnya adalah soal pertahanan, keamanan, hubungan internasional, globalisasi, geopolitik dan politik luar negeri.

Lebih lanjut, Ikrar juga mempertanyakan, apakah benar pembelian Alutsista bekas karena dinamika geopolitik di Laut Tiongkok Selatan. Padahal, kata dia, situasi sedang tidak perang.

Baca Juga:

Jokowi Sebut Modernisasi Alutsista Diperlukan, tapi APBN Terbatas

“Harus diingat, Indonesia bukan negara preclaimed seperti Filipina. Walaupun kita mempunyai Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di Kepulauan Natuna, hubungan Indonesia dan Tiongkok sangat baik, tidak bermusuhan. Dan, Indonesia juga menentang ketegangan di Laut Tiongkok Selatan,” ujarnya.

Menurut Ikrar, pertanyaan besarnya adalah apa tujuan pembelian pesawat bekas? Kalau hanya untuk mengganti armada pesawat tempur TNI yang masa baktinya sudah habis, kenapa membeli pesawat bekas.

Pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Indonesia pernah menolak hibah pesawat Mirage bekas dari Qatar. Hal itu atas pertimbangan biaya perawatan yang mahal dan besar serta Indonesia menjadi tergantung pada ketersediaan suku cadang pesawat di negara itu.

“Dulu, menolak Mirage karena biaya maintenance mahal, pembelian pesawat lain yang juga bekas, sama saja usianya paling lama berapa tahun? Kemudian, berapa biaya empowering pesawat-pesawat bekas itu? Dari pada memperbaiki kenapa tidak beli pesawat tempur F16 yang baru, mungkin harganya mahal, tapi masih baru. Dari pada empower pesawat tua,” pungkasnya. (Pon)

Baca Juga:

Jokowi Bersama Prabowo dan Erick Thohir Tinjau Alutsista di Jawa Timur