Eddy Flo
MerahPutih Bisnis - Wakil Ketua Komisi VII DPR, Satya Wira Yudha kecewa dengan perilaku manajemen Pertamina yang terkesan menolak kunjungan Panja Migas. Peristiwaa itu terjadi seminggu yang lalu, ketika para wakil rakyat dari Komisi VII hendak melakukan kunjungan dan inspeksi ke kantor pusat PT.PERTAMINA (Persero) untuk melihat kesiapan Integreted Supply Chain(ISC) yang menggantikan peran Pertamina Energy Trade Ltd (Petral). Saat itu pegawai dan manajemen Pertamina enggan membukakan pintu dan bahkan terkesan menelantarkan para anggota dewan dalam hal ini Tim Panja Migas, DPR.
Akibat ulah manajemen Pertamina tersebut, anggota legislatif dari partai Golongan Karya itu menumpahkan kekesalannya melalui akun twitter @satyawidyayudha.
"3/Panja Migas kecewa @PTPERTAMINA bersikap tak koopreatif. Jajaran direksi BUMN ini menelantarkan Panja Migas selama 1 jam," cuit @satyawidyayudha dalam akun twitternya, Jakarta, Selasa, (16/6).
Lebih lanjut dia mengatakan tidak ada satupun jajaran Direksi Pertamina yang menemui Panja Migas Komisi VII DPR RI.
Satya Wira Yudha menyarankan, sebagai perusahaan nasional yang cukup besar seharusnya Pertamina memberikan prioritas terhadap kunjungan para wakil rakyat. Apalagi dengan status sebagai Tim Panja seyogyanya Pertamina menempatkan kunjungan itu sebagai agenda utama korporasi.
"6/@PTPERTAMINA tidak memprioritaskan kunjungan tersebut. Padahal, kegiatan ini sudah dijadwalkam jauh sebelumnya," cuit @satyawidyayudha.
Satya menambahkan, bahwa kunjungan Panja Migas didampingi liaison officer dari Pertamina, dengan alasan manajemen dan direksi Pertamina sudah siap menerima kunjungan Panja Migas.
"9/ padahal, kami berangkat ditemani liaison officee @PTPERTAMINA yang meminta kita segera berangkat ditunggu direksi," tambahnya.
Dalam kenyataan direksi dan manajemen perusahaan pelat merah itu sama sekali tidak mau membukakan pintu bagi tim panja Migas dan terkesan tidak siap menerima anggota DPR.
Satya menyimpulkan, bahwa ini merupakan ketidaksiapan Pertamuna dalam menerima Panja Migas Komisi VII DPR RI. Sehingga, Panja Migas Komisi VII DPR RI akan meminta bantuan BKPRI untuk mngaudit investigasi Pertamina. Tidak hanya itu, BKPRI juga akan mengaudit tentang penyimpangan yang terjadi serta keberadaan Petral yang dipindahtangankan ke ISC.
"13/Kita minta @BKPRI membantu agar kita tahu permasalahan import dan eksport minyak mentah (crude), tutupnya. (rfd)
