Era Jokowi Gaji TNI-Polri Naik Pas Pemilu, Anies Janji Tiap Tahun Naik

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Minggu, 07 Januari 2024
Era Jokowi Gaji TNI-Polri Naik Pas Pemilu, Anies Janji Tiap Tahun Naik

apres RI Anies Baswedan menyampaikan pandangannya saat debat ketiga Pilpres 2024 di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/1/2024). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra

Ukuran:
14
Font:
Audio:

MerahPutih.com - Urusan gaji aparat TNI-Polri dibawa-bawa dalam debat Calon Presiden, Minggu (7/1) malam. Calon Presiden (Capres) nomor urut 1 Anies Baswedan pun mengungkap keprihatinan terhadap kondisi prajurit TNI yang masih butuh perhatian.

Anies menyinggung kenaikan gaji aparat TNI-Polri yang pernah dilakukan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tiga kali lipat lebih banyak dibandingkan kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini.

Baca Juga:

Debat Pilpres Panas, Prabowo Sebut Anies Profesor yang Menyesatkan

Menurut dia, SBY sampai sembilan kali menaikkan gaji mereka selama dua periode menjabat, atau dalam 10 tahun.

"Selama ini (era Jokowi) hanya tiga kali, dan naik lagi tahun ini kemungkinan karena mau pemilu," ujar Anies dalam paparan di debat pilper 2024 di Istora Senayan, Jakarta Pusat.

Anies merinci tiga kali kenaikan gaji di era Jokowi terjadi pada 2015 sebesar 5 persen, 2019 sebesar 5 persen, dan 2024 sebesar 8 persen. Padahal, lanjut dia, TNI hingga kepolisian telah bekerja luar biasa di lapangan dan harus diberikan rasa hormat dengan kenaikan gaji yang mumpuni.

Di samping itu, Anies juga menyoroti keselamatan TNI yang dianggap berisiko karena alat-alat alutsista bekas saat capres nomor urut 3 Prabowo Subianto menjabat sebagai Menteri Pertahanan (Menhan) RI.

Baca Juga:

Anies Kembali Sentil Gibran Soal Etika, Prabowo: Anda Tidak Pantas Bicara Etik

"Lalu kita lihat alutsista yang bekas yang itu resikonya adalah keselamatan TNI kita, mereka bekerja keras menjaga setiap jengkal tanah republik ini, tetapi mereka tidak didukung dengan policy," ucapnya.

Lebih lanjut, Anies pun menjanjikan adanya kenaikan gaji setiap tahun dan jaminan ketersedian perumahan parjurit TNI jika terpilih jadi presiden nanti. "Bila saya ditugasi maka kenaikan gaji dilakukan tiap tahun,” tegas duet Cawapres Muhaimin Iskandar itu. (Knu)

Baca Juga:

Prabowo: Saya Kok Banyak Setuju dengan Pak Ganjar

#Pemilu 2024
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Surat Suara Bekas Pemilu 2024 Laku Dijual Rp 210 Juta dalam Lelang Daring
Seluruh hasil lelang surat suara bekas itu akan disetor ke Kas Negara.
Wisnu Cipto - Senin, 24 Maret 2025
Surat Suara Bekas Pemilu 2024 Laku Dijual Rp 210 Juta dalam Lelang Daring
Indonesia
DKPP akan Luncurkan IKEPP 24 Oktober 2024
IKEPP adalah instrumen pengukuran untuk memetakan secara kuantitatif dan kualitatif kepatuhan Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP).
Dwi Astarini - Rabu, 09 Oktober 2024
DKPP akan Luncurkan IKEPP 24 Oktober 2024
Indonesia
Artis Jadi Ketua Tim Sukses Pilkada Hanya Buat Naikkan Popularitas
Para artis yang menjadi ketua timses sebaiknya harus mengerti harapan dan cita-cita masyarakat daerah tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 13 September 2024
Artis Jadi Ketua Tim Sukses Pilkada Hanya Buat Naikkan Popularitas
Berita Foto
Suka Cita Rayakan Pelantikan Anggota DPRD DKI Jakarta Periode 2024-2029
Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Nasdem Fatimah Tania Nadira Alatas berfoto bersama keluarga usai mengikuti Rapat Paripurna pelantikan Anggota DPRD DKI Jakarta masa jabatan 2024-2029 di Gedung DPRD Jakarta, Senin (26/8/2024).
Didik Setiawan - Senin, 26 Agustus 2024
Suka Cita Rayakan Pelantikan Anggota DPRD DKI Jakarta Periode 2024-2029
Indonesia
Puan Sebut Pemilu 2024 Harus Menjadi Koreksi
"Rakyat tidak dapat disalahkan atas pilihannya, apa pun yang mendasari pertimbangannya," urai Puan.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 16 Agustus 2024
 Puan Sebut Pemilu 2024 Harus Menjadi Koreksi
Indonesia
Puan Sesalkan Rakyat tidak Pernah Benar-Benar Berkuasa
Konstitusi Indonesia telah meletakkan prinsip dasar berdemokrasi yaitu bahwa kedaulatan harusnya berada di tangan rakyat.
Wisnu Cipto - Jumat, 16 Agustus 2024
Puan Sesalkan Rakyat tidak Pernah Benar-Benar Berkuasa
Indonesia
Jamin Keselamatan Petugas Ad Hoc di Pilkada, Pemprov DKI Diminta Gandeng BPJS
Mereka perlu diberikan jaminan keselamatan kerja berupa dana santunan kematian hingga beasiswa untuk dua orang anak.
Dwi Astarini - Jumat, 26 Juli 2024
Jamin Keselamatan Petugas Ad Hoc di Pilkada, Pemprov DKI Diminta Gandeng BPJS
Indonesia
Tak Setorkan LHKPN, 6.969 Caleg Terpilih Pemilu 2024 Berpotensi Gagal Dilantik
Batas waktu untuk caleg terpilih melaporkan harta kekayaannya 21 hari sebelum pelantikan pada 1 Oktober 2024.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 18 Juli 2024
Tak Setorkan LHKPN, 6.969 Caleg Terpilih Pemilu 2024 Berpotensi Gagal Dilantik
Indonesia
Caleg Terpilih Pemilu 2024 Belum Lapor LHKPN Terancam Batal Dilantik
Tanda terima pelaporan harta kekayaan wajib disampaikan caleg terpilih kepada KPU di masing-masing jajaran paling lambat 21 hari sebelum pelantikan.
Wisnu Cipto - Rabu, 17 Juli 2024
Caleg Terpilih Pemilu 2024 Belum Lapor LHKPN Terancam Batal Dilantik
Indonesia
KPU DKI Rekapitulasi Ulang Pileg DPRD di 233 TPS Cilincing
Rekapitulasi suara ulang jenis perolehan suara Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi DKI Jakarta.
Dwi Astarini - Senin, 01 Juli 2024
KPU DKI Rekapitulasi Ulang Pileg DPRD di 233 TPS Cilincing
Bagikan