Tak Kunjung Pindah ke IKN, Jokowi: Banyak yang Belum Selesai


Presiden Joko Widodo. (Dok. Presiden RI)
MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkap alasannya tak kunjung pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Jokowi menuturkan, keputusan untuk mulai berkantor di ibu kota baru tersebut perlu mempertimbangkan kondisi lapangan yang ada.
"Karena memang banyak hal yang belum selesai. Misalnya, bandara belum. (Menunggu) airport," kata Jokowi kepada wartawan usai meresmikan infrastruktur di Yogyakarta, Rabu (28/8).
Menurut Jokowi, keberadaan bandara akan memudahkan mobilitasnya saat melakukan kunjungan kerja (kunker) ke berbagai daerah.
Ia berharap, setelah pindah ke IKN, perjalanan ke daerah-daerah seperti Papua, NTT, atau Aceh bisa dilakukan langsung dari sana.
Baca juga:
"Kalau sudah pindah ke sana semestinya kalau kita mau ke Papua, dari IKN. Kalau mau ke NTT, dari IKN. Ke Aceh juga dari IKN. Kalau Airportnya belum jadi?" tutur Jokowi.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu berjanji, andai pembangunan infrastruktur itu selesai, maka dia akan berkantor lebih lama bahkan secara permanen di ibu kota baru.
Sekadar informasi, pembangunan IKN saat ini masih memerlukan investasi dari banyak pihak. Sebab, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hanya digunakan untuk pembangunan kawasan inti pemerintahan.
Pemerintah juga mengejar minat investasi tersebut dari para investor, baik dari dalam maupun luar negeri. (Knu)
Bagikan
Joseph Kanugrahan
Berita Terkait
Pemindahan ASN ke IKN Terus Berlanjut, Tahapan Persiapan Pembangunan Tahap Ke-2 Telah Rampung

Tunggu Arahan Prabowo untuk Pindah Kantor, Gibran: Kemarin Diminta di Papua, Sekarang di IKN

Demi Selamatkan Anggaran Negara, Wapres Gibran Didesak Segera Berkantor di IKN

IKN Bakal Terus Diguyur Dana, DPR Jamin Tak Akan Layu Sebelum Berkembang

Prabowo Tak Kunjung Putuskan Ibu Kota Pindah karena Proyek IKN Belum Rampung

Banggar DPR Janjikan Tiap Tahun IKN Dapat Anggaran, Proyek Tidak Boleh Mangkrak

Puan Beberkan Dua Poin Penting Hasil Rapat Pimpinan DPR dengan Kepala OIKN

DPR Dukung Usul IKN Jadi Kantor BUMN, Bisa Tampung 15 Ribu ASN

DPR Beberkan 2 Alasan HUT ke-80 RI Tak di IKN, Belum Ada Keppres dan Efisiensi Anggaran

Komisi II DPR Bakal Kaji Moratorium Pembangunan Ibu Kota, Termasuk Minta Wapres Berkantor di IKN
