Dwi Astarini
MERAHPUTIH.COM - KEBIJAKAN pemerintah melarang permainan digital seperti Roblox dinilai sebagai bentuk perlindungan terhadap keamanan psikososial anak di ruang digital. Ketua DPR RI Puan Maharani menilai kebijakan pelarangan tersebut juga harus disertai strategi literasi digital yang sistemis dan berkelanjutan. Dengan begitu, diperlukan adanya reformasi literasi digital anak.
“Diperlukan adanya reformasi literasi digital anak di tengah maraknya konten-konten yang sering kali tak cocok bagi anak-anak, tapi bisa diakses dengan mudah oleh mereka,” kata Puan kepada wartawan di Jakarta, Jumat (8/8).
Ia menilai larangan terhadap platform atau gim digital tertentu perlu diiringi dengan edukasi yang mencakup tiga elemen kunci yakni anak, orangtua, dan tenaga pendidik. "Orangtua dan guru pun perlu dibekali dengan kemampuan membimbing anak menghadapi konten digital, bukan hanya mengawasi,” tegasnya.
Oleh sebab itu, pihaknya menekankan pentingnya sebuah sistem terpadu untuk memberikan perlindungan bagi anak di ruang digital, dan mendorong agar Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah segera menjalin kemitraan lintas sektor termasuk dengan Komdigi, dan KPAI.
Baca juga:
Daripada Melarang Roblox, Pemerintah Harusnya Mau ‘Kerjasama’ dengan Penyedia Platfrom Game
Pihaknya juga berkomitmen mendukung upaya tersebut, baik melalui dukungan legislasi maupun penganggaran agar kebijakan perlindungan anak di dunia digital tidak berhenti pada instruksi sektoral semata.
"Bukan hanya melarang, melainkan mempersiapkan mereka untuk menjadi pengguna digital yang cerdas, kritis, dan aman,” tandasnya.(knu)
Baca juga:
Tak Melulu Negatif, Roblox Tawarkan Manfaat Pengembangan Kreavitas untuk Pemain
