Tahapan Pemilu Berjalan, KPU Sudah Siapkan Jutaan Logistik

MerahPutih.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan bahwa tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024 akan terus berjalan.

Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari menyatakan, logistik saat ini sudah disiapkan, dengan dibuktikan segera akan teken kontrak dan penyediaan barang tahap pertama.

"Ini penting kami sampaikan untuk menginformasikan kepada masyarakat luas bahwa Pemilu jalan terus," kata Hasyim di Jakarta, Rabu (20/9).

Baca Juga:

Bawaslu Desak TikTok Gerak Cepat Hapus Konten Hoaks dan Misinformasi Soal Pemilu

Hasyim mengatakan bahwa logistik tahap pertama yaitu sebanyak 4,1 juta kotak suara, 3,2 juta bilik suara, 24,3 juta segel, 24,3 juta tinta, dan 93,8 juta segel.

Kemudian, Hasyim juga menjelaskan, jika sebagian logistik yang sedang proses produksi, nantinya juga akan didistribusikan untuk pemilihan di luar negeri.

"Ada 3 metode, TPS luar negeri di kantor perwakilan Indonesia di luar negeri, bisa di kedubes, konsultan, sekolah. Lalu kotak suara keliling. Lalu pos ke alamat pemilih yang diidentifikasi. Setidaknya, pengiriman pos harus dilakukan 1 bulan sebelum pemungutan suara," tutur Hasyim.

Selanjutnya, Hasyim pun menjelaskan adanya sejumlah hambatan logistik yakni banyaknya jumlah daftar pemilih tetap (DPT) mencapai 204,8 juta orang.

Selain itu di tahap dua, surat suara harus didesain dengan keragaman dapil dan daftar calon tetap (DCT) caleg.

Dengan demikian, Hasyim pun mengatakan bahwa desain logistik tahap dua yang termasuk surat suara, sudah diperkirakan berdasarkan simulasi 2 hingga 3 paslon capres-cawapres, hingga simulasi dapil caleg DPR, DPRD, hingga DPD.

"Kebutuhan logistik tahap dua yaitu surat suara termasuk cadangan sebanyak 1,2 miliar lembar, sampul 61 ribu lembar, formulir 8,1 juta set, alat bantu tunanetra 1,6 juta lembar, dan daftar paslon dan DCT untuk TPS 820,1 ribu lembar," imbuhnya.

KPU mengklaim berhasil lakukan efisiensi anggaran logistik tahap pertama. Yakni dari pagu anggaran Rp 527 miliar menjadi Rp 225 miliar.

KPU juga menetapkan sistem zonasi yang diterapkan adalah memproduksi logistik Pemilu di daerah-daerah untuk menekan dampak dari kendala cuaca hingga kondisi geografis.

Baca Juga:

Prajurit TNI Dilarang Komentar Hingga Foto Bareng dengan Kontestan Pemilu di Medsos

Berikut daftar zonasi produksi logistik Pemilu 2024 menurut kebutuhannya:

Zonasi pengadaan tinta, segel, kabel ties, surat pilpres, sampul, formulir, alat bantu tunanetra, cetak daftar pasangan dan calon tetap:

1. Aceh, Sumatera Utara, Riau, dan Kepulauan Riau

2. Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Lampung, dan Sumatera Barat

3. Banten, DKI Jakarta, Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Barat Daya

4. Jawa Barat I

5. Jawa Barat II

6. Jawa Tengah dan Yogyakarta

7. Jawa Timur I

8. Jawa Timur II

9. Bali, NTT, NTB, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Selatan

10. Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Maluku Maluku, dan Maluku Utara.

Zonasi pengadaan surat suara pileg, kotak, dan bilik suara:

1. Aceh dan Sumatera Utara

2. Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau

3. Jambi dan Bengkulu

4. Sumatera Selatan dan Bangka Belitung

5. Lampung

6. Jawa Barat I

7. Jawa Barat II

8. Jawa Tengah I

9. Yogyakarta dan Jawa Tengah II

10. Jawa Timur I

11. Jawa Timur II

12. Banten dan DKI Jakarta

13. Bali, NTB, dan NTT

14. Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Selatan

15. Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo

16. Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat

17. Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Barat Daya. (Knu)

Baca Juga:

Bawaslu Minta KPU Pastikan Tak ada Keterlambatan Distribusi Logistik Pemilu 2024