Survei LSPP: Enos-Yudha Unggul di Pilkada Oku Timur

Andika PratamaAndika Pratama - Kamis, 11 Juni 2020
Survei LSPP: Enos-Yudha Unggul di Pilkada Oku Timur

Ilustrasi - Pilkada Serentak 2020. ANTARA/Kliwon

Ukuran:
14
Font:
Audio:

MerahPutih.com - Lembaga Studi Pemilu dan Politik (LSPP) merilis hasil survei pemetaan dan opini publik terkait tingkat popularitas dan elektabilitas kandidat di Pilkada Oku Timur.

LSPP menyebut jika pemilu digelar hari ini, maka pasangan Enos-Yudha diprediksi akan memenangkan kontestasi. Dengan prosentase pasangan Enos-Yudha sebesar 23,49 persen.

Baca Juga

Masjid Agung Keraton Surakarta Mulai Adakan Salat Jumat

Kemudian disusul pasangan Fery-Meilinda di angka 18,22 persen dan terkahir pasangan Ruslan-Herly di angka 15,51 persen. Sementara yang menjawab rahasia sebanyak 9,64 persen dan menjawab Tidak Tahu/Tidak Jawab sebanyak 33,14 persen.

Sendy menambahkan, sebanyak 66,86 persen sudah memutuskan memilih. Sebanyak 9,64 peraen sudah memituskan namun menyatakan rahasia. Sisanya 33,14 persen menyatakan belum memutuskan.

"Pilkada OKU Timur nanti akan berlangsung panas. Responden ternyata banyak yang mengetahui kalau tiga bakal paslon itu masih ada hubungan keluarga dengan Gubernur Sumsel Herman Deru,” ujarnya dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis (11/6)

Srube
Survei LSPP. Foto: istimewa

Di tempat terpisah, Pengamat Politik Sumsel, Bambang Kurniadi menilai hasil survei tersebut menunjukkan peta dukungan masyarakat Oku Timur pada Pilkada mendatang. Menurutnya, figur Enos yang dekat dengan masyarakat dan diketahui mendapat restu Herman Deru juga menjadi alasan masyarakat melabuhkan pilihannya.

"Temuan LSPP ini saya kira membuktikan bahwa Enos mampu merebut hati dan simpati masyarakat. Terlebih menurut hemat saya faktor kedekatan Enos dengan masyarakat dan ketokohan Deru yang sangat mengakar," ungkapnya pada awak media secara terpisah, Kamis (11/06).

Namun begitu, Bambang mengatakan hasil survei tersebut bisa saja berubah seiring dengan semakin gencarnya lawan politik Enos-Yudha di masyarakat. Senada dengan Sendy, Bambang pun mengakui bahwa figur Yudha sebagai wakilnya kurang begitu berpengaruh besar dalam mendongkrak elektabilitas pasangan tersebut.

"Sekalipun Yudha adalah anak kandung Bupati yang tengah menjabat, tapi saya pikir belum memberikan dampak elektoral yang signifikan. Hal ini menurut saya lantaran gerakannya yang belum maksimal. Jadi tidak ada solusi selain Yudha harus turun secara eksessif ke bawah," ujarnya.

Menurut Bambang, jika dalam waktu yang tersisa dimanfaatkan secara serius oleh pasangan tersebut, maka bisa dipastikan pasangan Enos-Yudha dapat meraih dukungan yang lebih signifikan.

Baca Juga

Purnomo Ditolak Mudur PDIP Solo, Gibran: Kompetitor Saya Adalah Teman dan Saudara

"Nampaknya situasinya masih sangat dinamis, perubahan eskalasi politik masih sangat mungkin terjadi. Apalagi jika kedua figur (Enos-Yudha) lebih maksimal merebut hati masyarakat, bisa jadi prosentase dukungan masyarakat lebih besar," pungkasnya.

Survei dilakukan secara tatap muka dengan 440 responden, sejak tanggal 2 Juni sampai tanggal 6 Juni 2020, menggunakan metode multistage random sampling dengan tingkat kepercayaan sebesar 95 persen dan margin error sebesar 4,8 persen. (*)

#Pilkada Serentak #Sumatera Selatan #Herman Deru
Bagikan
Ditulis Oleh

Andika Pratama

Berita Terkait

Indonesia
Pisahkan Pemilu Nasional dan Lokal Mulai 2029, MK: Agar Fokus dan Tak Tambah Beban Kerja
Putusan ini diucapkan dalam Sidang Pengucapan Putusan yang digelar pada Kamis (26/6) di Ruang Sidang Pleno MK.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 26 Juni 2025
Pisahkan Pemilu Nasional dan Lokal Mulai 2029, MK: Agar Fokus dan Tak Tambah Beban Kerja
Indonesia
Cabup Pilkada Boven Digul Nomor Urut 3 Diganti, Coblos Ulang 6 Agustus Anggaran Rp 21,2 M
Ada pergantian calon bupati (Cabup) nomor urut 3 Petrus Ricolombus Omba sesuai dengan amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK)
Wisnu Cipto - Jumat, 09 Mei 2025
Cabup Pilkada Boven Digul Nomor Urut 3 Diganti, Coblos Ulang 6 Agustus Anggaran Rp 21,2 M
Indonesia
Kerusuhan Lapas Narkotika Muara Beliti Sumsel, Semua Ruangan Dikuasai Napi
Mereka berontak karena selama ini merasa ditindas saat menjalani hukuman di dalam lapas.
Wisnu Cipto - Kamis, 08 Mei 2025
Kerusuhan Lapas Narkotika Muara Beliti Sumsel, Semua Ruangan Dikuasai Napi
Indonesia
KPU Tindaklanjuti Putusan MK Soal PSU di 24 Pilkada, Segera Koordinasi dengan Kemendagri
Baik dari sisi hukum dan teknis penyelenggaraan, serta konsekuensi anggarannya
Angga Yudha Pratama - Selasa, 25 Februari 2025
KPU Tindaklanjuti Putusan MK Soal PSU di 24 Pilkada, Segera Koordinasi dengan Kemendagri
Indonesia
Banjir Susulan Berpotensi Terjadi, Warga Muara Enim Harus Waspada
Warga di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan (Sumsel) diingatkan untuk terus waspada, mengingat banjir susulan berpotensi terjad
Frengky Aruan - Senin, 17 Februari 2025
Banjir Susulan Berpotensi Terjadi, Warga Muara Enim Harus Waspada
Indonesia
Profil Cik Ujang, Wagub Sumsel Terpilih yang Sebelumnya Jadi Pengusaha
Cik Ujang merupakan wakil gubernur terpilih Sumatera Selatan. Dulunya, ia merupakan seorang pengusaha yang bergerak di bidang properti dan konstruksi.
Soffi Amira - Minggu, 09 Februari 2025
Profil Cik Ujang, Wagub Sumsel Terpilih yang Sebelumnya Jadi Pengusaha
Indonesia
Herman Deru: Ketua Osis yang Menjelma Jadi Gubernur Sumsel 2 Periode
Sebagai catatan, nama Herman Deru menjadi salah satu Gubernur terkaya yang maju di Pilkada 2024
Angga Yudha Pratama - Jumat, 07 Februari 2025
Herman Deru: Ketua Osis yang Menjelma Jadi Gubernur Sumsel 2 Periode
Indonesia
Biar Patuh UU, Komisi II DPR Tawarkan Opsi Pelantikan Pilkada Non-Sengketa MK Tetap Februari
Komisi II DPR RI bakal mengundang Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), guna merumuskan opsi-opsi pelantikan kepala daerah.
Wisnu Cipto - Rabu, 15 Januari 2025
Biar Patuh UU, Komisi II DPR Tawarkan Opsi Pelantikan Pilkada Non-Sengketa MK Tetap Februari
Indonesia
MK Sesuaikan Panel Hakim Sengketa Pilkada Karena Anwar Usman Sakit, Janji Sesuai Tenggat Waktu
Mahkamah Konstitusi memastikan sidang perselisihan hasil pemilihan umum gubernur, bupati, dan wali kota atau sengketa Pilkada 2024 berjalan secara proporsional dan tepat waktu sesuai tenggat 45 hari kerja.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 08 Januari 2025
MK Sesuaikan Panel Hakim Sengketa Pilkada Karena Anwar Usman Sakit, Janji Sesuai Tenggat Waktu
Indonesia
Tunggu Putusan MK, Pelantikan Kepala Daerah Diundur Serempak ke Maret
"Itulah prinsip dasar pilkada serentak. Karena itu yang tidak sengketa pun harus menunggu selesainya yang bersengketa di MK."
Wisnu Cipto - Jumat, 03 Januari 2025
Tunggu Putusan MK, Pelantikan Kepala Daerah Diundur Serempak ke Maret
Bagikan