Survei LRP: Kiprah Yusril Bela Kelompok Islam Dongrak Elektabilitas PBB

Andika PratamaAndika Pratama - Minggu, 06 Januari 2019
Survei LRP: Kiprah Yusril Bela Kelompok Islam Dongrak Elektabilitas PBB

Ketum Partai Bulan Bintang, Yusril Ihza Mahendra. Foto: MP/Win

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pemilu Legislatif 2019 menyisakan waktu efektif kurang lebih tiga bulan. Partai peserta terus menyiapkan amunisinya demi meraup banyak suara.

Dalam pemilihan umum secara langsung, keberhasilan partai politik tergantung pada seberapa ia dikenal, disukai, dan dipilih. Kunci keberhasilan dan kemenangan partai dalam Pemilu ditentukan oleh pertimbangan dan keputusan pemilih.

Peneliti Lembaga Riset Publik Arfan Maulana. Foto: Humas LRP

Oleh karena itu, partai politik harus bekerja keras meyakinkan pemilih untuk mendapat dukungan minimum 4 persen agar bisa lolos ke parlemen

Berdasarkan hasil survei yang dirilis Lembaga Riset Publik (LRP), Minggu (6/1), Partai Bulan Bintang (PBB) menjadi salah satu partai yang elektabiltasnya naik signifikan dalam dua bulan terakhir.

Menurut Peneliti Lembaga Riset Publik Arfan Maulana dalam pemaparan hasil survei yang dilakukan di Sofyan Hotel Cut Meutia, Cikini, Jakarta Pusat, kenaikan tersebut tidak terlepas dari kiprah ketua umum PBB, Yusril Ihza Mahendra, yang belakangan aktif melakukan pembelaan hukum.

“Publik merekam dengan baik pembelaan Yusril ke ulama, organisasi atau kelompok Islam, seperti HTI, Muslim Uighur, dan itu positif,” kata Arfan dalam rilisnya di Jakarta.

Yang juga menarik dari temuan survei itu, ternyata kedekatan Yusril dengan Presiden Jokowi direspon positif oleh pemilih. Hal tersebut bahkan jadi salah faktor yang ikut memengaruhi sebagian pemilih Jokowi untuk mendukung Yusril dan PBB.

Ketua Umum PBB, Yusril Ihza Mahendra

“Tidak besar, tapi ada pengaruh,” tandasnya

Survei LRP dilakukan terhadap 1.200 responden yang dipilih secara acak bertingkat, multistage random sampling, dan tersebar di 34 Provinsi di Indonesia. Diperkirakan rentang kesalahan kurang lebih 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. (*)

#Yusril Ihza Mahendra #Partai Bulan Bintang
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Menko Yusril Jelaskan Proses Penggantian Gibran, Prabowo Wajib Usulkan 2 Kandidat Wapres
Yusril Ihza Mahendra menjelaskan mekanisme pengganti Gibran jika mundur. Prabowo harus mengajukan dua nama dan MPR punya waktu 60 hari.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Menko Yusril Jelaskan Proses Penggantian Gibran, Prabowo Wajib Usulkan 2 Kandidat Wapres
Indonesia
Polemik Ijazah Gibran, Yusril Tegaskan Putusan MK dan MA tak Bisa Diubah
Yusril Ihza Mahendra menyebut putusan MK dan MA terkait ijazah Gibran sudah final. Ia juga menjelaskan peluang langkah hukum yang dapat ditempuh Gibran.
Soffi Amira - Selasa, 10 November 2026
Polemik Ijazah Gibran, Yusril Tegaskan Putusan MK dan MA tak Bisa Diubah
Indonesia
Yusril Tegaskan tak Ada Satgas Khusus untuk Usut Kasus Penyadapan Prabowo, Diserahkan ke Polri
Yusril menegaskan, pemerintah tidak membentuk satgas kasus dugaan penyadapan Prabowo. Pengusutan sepenuhnya diserahkan kepada Bareskrim Polri.
Soffi Amira - Senin, 09 November 2026
Yusril Tegaskan tak Ada Satgas Khusus untuk Usut Kasus Penyadapan Prabowo, Diserahkan ke Polri
Indonesia
Yusril Sebut Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Mengarah ke Tindakan Makar
Yusril Ihza Mahendra menyebut kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo mulai mengarah ke tindak pidana makar. Penyidik mendalami Pasal 191 dan 193 KUHP.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 09 November 2026
Yusril Sebut Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Mengarah ke Tindakan Makar
Indonesia
LSP Tersandung Kasus Penyadapan, Yusril Bicara Sosok Plt Kepala KSP
Yusril Ihza Mahendra berbicara soal siapa pengganti LSP di Kepala Kantor Staf Presiden.
Soffi Amira - Rabu, 04 November 2026
LSP Tersandung Kasus Penyadapan, Yusril Bicara Sosok Plt Kepala KSP
Indonesia
Polri Tetapkan 3 Tersangka Kasus Penyadapan Ilegal, Menko Yusril Minta Kasus Diusut Tuntas
Yusril Ihza Mahendra meminta masyarakat mempercayakan Polri menangani kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo yang telah menetapkan tiga tersangka.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 04 November 2026
Polri Tetapkan 3 Tersangka Kasus Penyadapan Ilegal, Menko Yusril Minta Kasus Diusut Tuntas
Indonesia
Menko Yusril: Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Tidak Terindikasi Makar
Menko Yusril Ihza Mahendra pastikan kasus penyadapan ilegal Presiden Prabowo oleh Pati Polri (LSP) tak terindikasi makar. Cek pasal UU ITE & KUHP di sini!
Wisnu Cipto - Selasa, 03 November 2026
Menko Yusril: Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Tidak Terindikasi Makar
Indonesia
Yusril Soroti Underinvoicing Pertambangan, Kerugian Negara Disebut Tembus Ratusan Triliun
Yusril Ihza Mahendra mengatakan pemerintah mengkaji praktik underinvoicing dalam pemberantasan korupsi. Kerugian negara disebut mencapai ratusan triliun rupiah per tahun.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 27 Oktober 2026
Yusril Soroti Underinvoicing Pertambangan, Kerugian Negara Disebut Tembus Ratusan Triliun
Indonesia
Yusril Ingatkan Berpikir Bijak dan Hati-Hati Rumuskan Perubahan Definisi Korupsi Hanya Penyuapan
Pemahaman sejarah sangat penting karena sebuah peraturan tidak muncul tiba-tiba serta praktik penerapannya harus dievaluasi dengan kritis di mana kekuatan dan di mana kelemahannya.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 25 Oktober 2026
Yusril Ingatkan Berpikir Bijak dan Hati-Hati Rumuskan Perubahan Definisi Korupsi Hanya Penyuapan
Indonesia
Tok! Negara Larang Konser Israel di Jakarta 24 Oktober: Uang Tiket Wajib Dikembalikan!
Pemerintah resmi melarang konser penyanyi gospel AS Israel Houghton pada 24 Oktober 2026 di Jakarta demi keamanan dan menolak motif politik pro-Israel.
Wisnu Cipto - Senin, 05 Oktober 2026
Tok! Negara Larang Konser Israel di Jakarta 24 Oktober: Uang Tiket Wajib Dikembalikan!
Bagikan