Survei INES, AHY Ungguli Tokoh Lain Sebagai Cawapres Potensial di Pilpres 2019

Merahputih.com - Lembaga survei Indonesia Network Election Survei (INES) kembali menguji kepuasaan masyarakat terhadap kepemimpinan Jokowi-JK serta peluang Jokowi kembali menjadi calon Presiden 2019 mendatang.

Penelitian INES dilakukan di 33 Provinsi di Indonesia pada 12 -28 April 2018. Jumlah responden yang dilibatkan adalah sebanyak 2.180 orang. Para responden pada penelitian ini tersebar secara proposional di 408 kabupaten/kota. Dengan Margin of error ± 2,1 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Dari 2.180 responden 19,5 persen yang menyatakan janji Jokowi-JK dipenuhi. Sedangkan sebanyak 68,2 persen mengatakan Jokowi tidak menepati janji. Sisanya 12,3 persen tidak menjawab. Dari hasil itu, masyarakat menyatakan tidak puas atas kepemimpinan Jokowi-JK.

"Dari kinerja pemerintahan Jokowi - JK sudah barang tentu akan punya pengaruh dengan pilihan masyarakat terhadap Parpol yang akan berlaga di Pileg 2019 dan tingkat keterpilihan Jokowi jika mencalonkan diri kembali sebagai Capres di Pilpres 2019," kata Direktur INES, Oskar Vitriano, minggu (6/5).

Penelitian menggunakan instrumen data berupa angket yang bersifat terbuka dan tertutup. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara tatap muka dengan responden menggunakan kuesioner yang sebelumnya sudah dirumuskan oleh para peneliti.

Dalam survei ini, pihaknya menguji tokoh-tokoh nasional dan Jokowi sebagai bakal calon Presiden pada Pilpres 2019. Salah satu pertanyaannya yaitu, Hastag Ganti Presiden 2019 yang akhir-akhir ini ramai di media sosial, 67,3 persen responden menginginkan Presiden Baru pada 2019. Sementara 21,3 persen responden menjawab dilanjutkan kepemimpinan sekarang dan sisanya sebesar 11,4 persen menjawab Tidak Tahu.

INES juga menempatkan partai Gerindra di posisi teratas dengan raihan 26,2 persen. Sedangkan PDIP di posisi kedua dengan 14,3 persen. Sementara Golkar di posisi ketiga 8,2 persen, PKS 7,1 persen, Perindo 5,8 persen, PKB 5,7 persen.

PAN menyusul di posisi enam dengan 5,3, Demokrat 4,6 persen, PPP 3,1 persen, NasDem 3,1 persen, Hanura 2,3 persen, PBB 2,1 persen, PKPI 0,9 persen, Berkarya 0,7 persen, Garuda 0,4 persen dan PSI 0,1 persen. “Sedangkan tak menjawab 10,1persen," ujarnya.

Sementara itu, untuk calon Presiden jika menggunakan Top Of Mind, Prabowo mengalahkan Jokowi dengan perbandingan Prabowo Subianto 50,1 persen dan Joko Widodo 27,7 persen. “Gatot Nurmantyo 7,4 persen, dan tokoh lain 14 persen," jelasnya.

Jika dilakukan secara tertutup, Prabowo masih mengungguli Jokowi. Dimana Prabowo meraih 54,5 persen. "Sedangkan Joko Widodo meraih 26,1 persen, Gatot Nurmantyo 9,1 persen, dan tokoh lain 10,3 persen," katanya.

Sementara itu, untuk tokoh pilihan publik sebagai Cawapres pada Pemilu 2019 yang dipilih jika berpasangan dengan Jokowi atau Prabowo, yang dinilai memiliki kemampuan adalah Agus Harimurti Yudhoyono 2,1 persen, Zulkifli Hasan 2,6 persen, Rohmahurmuzy 2,2 persen, Airlangga Hartanto 17,4 persen, Muhaimin Iskandar 20,2 persen, Gatot Nurmantyo 9,2 persen, Said Agil Sirajd 5,1 persen, Puan Maharani 7,5 persen, Anies Baswedan 9,7 persen, TGB Muhammad Zainul Majdi 4,8 persen dan tidak Memilih 19,2 persen.

"Anjloknya Tingkat keterpilihan (Elektabilitas) Joko Widodo oleh Masyarakat hingga dibawah 30 persen atau hanya 27,7 persen menunjukan jawaban responden tidak berubah, artinya mereka menginginkan Presiden Baru pada 2019," ulasnya.

Anjloknya Tingkat Elektabilitas Joko Widodo dianggap tidak memenuhi janji-janjinya semasa kampanye. Padahal salah satu alasan responden memilih Joko Widodo adalah janji-janji kampanyenya.

Dalam hal pemenuhan janji, Joko Widodo dianggap gagal. Alih-alih menaikan tingkat kesejahteraan masyarakat, yang terjadi justru sebaliknya. Trend menurunnya daya beli masyarakat ini akan semakin dirasakan masyarakat seiring dengan laju kenaikan harga-harga yang tak terbendung, apalagi menjelang bulan puasa dan lebaran yang tak lama lagi. Sedangkan penghasilan masyarakat justru stagnan bahkan menurun.

"Ditengah tekanan akan kenaikan TDL dan BBM. Sehingga masyarakat harus mengurangi konsumsi untuk kebutuhan hidup sehari-harinya. Proyek-proyek infrastruktur pemerintahan Jokowi-JK tidak membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat. Justru yang ada keresahan di masyarakat akan isu membanjirnya tenaga kerja asing (TKA) yang akan mengambil porsi kerja masyarakat," paparnya.

Buruknya kinerja pemerintah membuat masyarakat berpaling kepada Prabowo Subianto. Dimana sebanyak 50,2 persen masyarakat Indonesia yang diwakili oleh 2.180 responden. "Dan saat diajukan pertanyaan yang sama, Tingkat Elektabilitas Prabowo Subianto justru meningkat hingga 54,5 persen," pungkasnya.