Survei IndEX: Elektabilitas PDIP Melorot, Persaingan Empat Besar Partai Politik Makin Kompetitif

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Kamis, 07 Oktober 2021
Survei IndEX: Elektabilitas PDIP Melorot, Persaingan Empat Besar Partai Politik Makin Kompetitif

Ilustrasi - Persiapan logistik kotak suara Pemilu 2019 di Gedung Serba Guna (GSG) Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten, Rabu, (10/4/2019). (Foto: MP/Rizki Fitrianto)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Survei Indonesia Elections and Strategic (indEX) Research menyebutkan empat besar partai politik makin kompetitif dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang berada di papan tengah berpeluang menjadi kuda hitam.

Peta kekuatan empat besar partai politik juga makin merata. Partai Demokrat memantapkan diri dengan menembus elektabilitas dua digit.

Temuan survei Indonesia Elections and Strategic (indEX) Research itu menunjukkan elektabilitas Demokrat mencapai 10,6 persen. Sebelumnya, posisi papan atas hanya dikuasai tiga parpol, yaitu PDIP, Gerindra, dan Golkar.

Baca Juga

[Hoaks atau Fakta]: Ketum PBNU Anak Aktivis PKI



PDIP masih unggul tetapi elektabilitasnya turun di bawah 20 persen, kini hanya 17,8 persen, disusul Gerindra sebesar 13,9 persen. Golkar masih berada pada peringkat keempat setelah sebelumnya tersalip Demokrat dengan elektabilitas 8,7 persen.

"Persaingan empat besar partai politik makin kompetitif, sedangkan pada papan tengah PSI menjadi kuda hitam," kata Peneliti indEX Research Hendri Kurniawan dalam siaran pers di Jakarta, Kamis (7/10).

Meratanya kekuatan pada posisi empat besar membuka peluang kompetisi dalam membangun poros koalisi untuk mengusung pasangan calon presiden/wakil presiden.

PDIP dan Gerindra sebagai dua parpol utama di kubu pemerintah masih menjagokan masing-masing tokohnya, yaitu Prabowo Subianto dan Puan Maharani. "Ganjar Pranowo masih sulit didukung PDIP yang masih dikuasai oleh trah Soekarno," kata Hendri.

Poros berikutnya adalah Golkar yang menjagokan ketua umumnya, Airlangga Hartarto. Hanya saja menurut dia elektabilitas Airlangga masih sangat rendah.

"Golkar tampak sedang menjajaki koalisi dan mencari figur dengan elektabilitas yang tinggi," ucap Hendri.

Di luar kubu pemerintah, kata Hendri, poros oposisi potensial digalang oleh Demokrat. Partai ini akan mengusung ketua umumnya, Agus Harimurti Yudhoyono, sebagai peserta Pilpres 2024.

Survei Indonesia Elections and Strategic (indEX) Research soal elektabilitas partai politik. ANTARA/HO-indEX

Selain itu, kata dia, dengan menggaet figur lain dan koalisi untuk memenuhi presidential threshold (ambang batas presiden).

Parpol-parpol papan tengah berpeluang menjadi mitra koalisi dari ketiga poros tersebut. PKB memimpin dengan elektabilitas 5,8 persen, disusul PSI dengan 5,2 persen, dan PKS sebesar 5,0 persen.

"PSI memantapkan diri di atas parliamentary threshold (ambang batas parlemen) 4 persen," kata Hendri.

Berikutnya, NasDem (3,8 persen), PPP (2,3 persen), dan PAN (1,3 persen). Selain itu, ada dua parpol baru, Partai Ummat (1,5 persen) dan Gelora (1,1 persen), yang memiliki basis pendukung dari pecahan PKS dan PAN.

Sisanya, parpol papan bawah dengan raihan elektabilitas di bawah 1 persen, atau kecil peluangnya bisa lolos ambang batas parlemen jika memperhitungkan margin of error, yaitu Hanura (0,8 persen), Perindo (0,7 persen), PBB (0,5 persen), Berkarya (0,3 persen), PKPI (0,2 persen), dan Garuda (0,1 persen).

Baca Juga

[HOAKS atau FAKTA]: Masjid Istiqlal Tak Gelar Salat Jumat akibat Dikuasai PKI

Ia menyebut parpol baru Masyumi Reborn nihil dukungan. Belakangan, kata dia, bermunculan parpol-parpol baru lainnya. Akan tetapi, secara keseluruhan hanya didukung 0,8 persen.

Sisanya, konstituen menyatakan tidak tahu/tidak jawab (19,6 persen). Survei Index Research dilakukan pada tanggal 21—30 September 2021 terhadap 1.200 orang mewakili seluruh provinsi di Indonesia.

Survei dilakukan melalui telepon kepada responden yang dipilih acak dari survei sebelumnya sejak 2018. Margin of error plus minus 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. (Pon)

#Survei #Hasil Survei #Partai Politik
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Gus Najmi Jadi Ketua Harian DPP PKB, Diberikan Tugas Perkuat Konsolidasi
Penunjukan Gus Najmi tersebut adalah bagian dari penguatan konsolidasi organisasi dan persiapan PKB menghadapi agenda-agenda strategis menuju Pemilu 2029.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 11 Juni 2026
Gus Najmi Jadi Ketua Harian DPP PKB, Diberikan Tugas Perkuat Konsolidasi
Indonesia
Survei NRI: Elektabilitas Gerindra Meroket 27,25 Persen, Dampak Kepuasan Publik pada Prabowo-Gibran
Survei yang berlangsung pada 13–22 April 2026 ini melibatkan 1.200 responden di 38 provinsi melalui metode multi-stage random sampling
Angga Yudha Pratama - Rabu, 06 Mei 2026
Survei NRI: Elektabilitas Gerindra Meroket 27,25 Persen, Dampak Kepuasan Publik pada Prabowo-Gibran
Indonesia
DPR Siap Rombak Aturan Main Keuangan Partai Politik di Tengah Desakan Revisi UU Parpol
Upaya perombakan ini juga sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang mengamanatkan penguatan sistem politik melalui kodifikasi UU Pemilu, UU Pilkada, dan UU Parpol
Angga Yudha Pratama - Kamis, 30 April 2026
DPR Siap Rombak Aturan Main Keuangan Partai Politik di Tengah Desakan Revisi UU Parpol
Indonesia
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
PAN menolak usulan KPK soal pembentukan lembaga pengawas kaderisasi partai. Hal itu dinilai bisa melanggar konstitusi.
Soffi Amira - Kamis, 30 April 2026
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
Indonesia
Menko Yusril Usul Ambang Batas Parpol Sama dengan Jumlah Komisi di DPR
Menko Hukum Yusril Ihza Mahendra usulkan ambang batas parpol di DPR minimal 13 kursi sesuai jumlah komisi. Partai kecil bisa berkoalisi agar suara rakyat tetap terwakili.
Wisnu Cipto - Kamis, 30 April 2026
Menko Yusril Usul Ambang Batas Parpol Sama dengan Jumlah Komisi di DPR
Indonesia
Revisi UU Parpol Dinilai Mendesak, DPR Soroti Transparansi Pendanaan
DPR menilai UU Partai Politik perlu direvisi karena sudah tidak relevan. Ahmad Doli Kurnia menyoroti pentingnya transparansi pendanaan parpol.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 28 April 2026
Revisi UU Parpol Dinilai Mendesak, DPR Soroti Transparansi Pendanaan
Indonesia
Usul Capres dari Kader Parpol, KPK Bantah Punya Motif Ubah Konstitusi
KPK menegaskan kajian yang mereka lakukan terkait usulan capres-cawapres dari kader partai politik merupakan bagian dari strategi pencegahan korupsi di sektor politik.
Wisnu Cipto - Selasa, 28 April 2026
Usul Capres dari Kader Parpol, KPK Bantah Punya Motif Ubah Konstitusi
Indonesia
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
KPK mengusulkan klausul kaderisasi dalam pencalonan presiden hingga kepala daerah. Langkah ini dinilai penting untuk mencetak pemimpin berkualitas.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
Indonesia
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
KPK mengungkap akar korupsi politik berasal dari internal partai. Soroti mahar politik, biaya Pemilu tinggi, hingga lemahnya transparansi keuangan.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
Indonesia
Kumpulan Mantan Pegawai KPK, Dukung Masa Jabatan Ketum Partai Dibatasi
Ketua IM57+ Institute periode 2021-2024 ini menilai, usulan KPK tersebut memiliki dasar yang kuat, baik secara teori maupun praktik.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 25 April 2026
Kumpulan Mantan Pegawai KPK, Dukung Masa Jabatan Ketum Partai Dibatasi
Bagikan