Sulitnya Pemerintah Samakan Tingkat Pendapatan di Semua Daerah

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Kamis, 25 Juli 2024
Sulitnya Pemerintah Samakan Tingkat Pendapatan di Semua Daerah

Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, saat di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (12/2). Foto: ANTARA/Yashinta Difa

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto merayakan Hari Jadi Kemenko Perekonomian ke-58 di Selasar Kertagama Kemenko Perekonomian

Saat menghadiri perayaan ini, Airlangga mengakui mempunyai tantangan agar setiap daerah bisa seperti Jakarta atau seperti Kalimantan Timur, dalam hal pendapatan yang lolos middle income trap.

Airlangga mengklaim, tingkat pendapatan per kapita wilayah Jakarta hingga Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur telah lolos jebakan negara berpendapatan menengah atau middle income trap.

Dalam kesempatan tersebut, dia juga berterima kasih kepada seluruh jajaran Kemenko Perekonomian atas upaya optimal dalam mendorong peran Kemenko Perekonomian dalam panggung internasional.

Baca juga:

Legislator Beberkan Kunci Keluar dari Middle Income Trap

Airlangga menuturkan, Kemenko Perekonomian juga berada dalam sejarah di mana Indonesia menandatangani Indo-Pacific Economic Framework (IPEF) dengan Amerika Serikat, Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) serta Keketuaan ASEAN tahun 2023.

Selain itu, Kemenko Perekonomian juga berperan penting dalam diluncurkannya Digital Economic Framework Agreement (DEFA) yang merupakan perjanjian regional pertama mengenai digital.

“Ini yang menjadi tantangan kita di tahun 2025 untuk menjadikannya (DEFA) sebagai engine of growth agar pertumbuhan kita di atas 6 persen,” jelasnya.

Ia menerangkan, dengan DEFA, Pemerintah juga mendorong adanya interoperabilitas, keamanan data, National Single Window pengembangan UMKM.

Baca juga:

Gibran Konsisten Gaungkan Hilirisasi Agar Indonesia Keluar dari Middle Income Trap

Selain itu, digitalisasi turut mendorong Local Currency Transaction (LCT) yang mana QR Code rupiah bisa digunakan bertransaksi di 5 negara ASEAN. Di mana, mengurangi ketergantungan terhadap mata uang asing yang sangat mempengaruhi harga, nilai, dan nilai ekonomi Indonesia.

"Tantangan belum berakhir, PR jalan terus, dan kereta Kemenko Perekonomian juga jalan terus,” katanya.

#Pendapatan Negara #Pendapatan Domestik Bruto #Airlangga Hartarto
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Aturan Ekspor SDA Satu Pintu Berlaku Besok, Menko Airlangga Jamin Masa Transisi Tanpa Kendala
Pemerintah memastikan kebijakan ekspor Sumber Daya Alam (SDA) satu pintu akan mulai berlaku pada 1 Juni 2026.
Wisnu Cipto - Minggu, 31 Mei 2026
Aturan Ekspor SDA Satu Pintu Berlaku Besok, Menko Airlangga Jamin Masa Transisi Tanpa Kendala
Indonesia
Pemerintah Istimewakan AS, Dikecualikan Aturan Devisa Hasil Ekspor
Pemerintah menurunkan batas konversi DHE valuta asing ke rupiah dari sebelumnya 100 persen menjadi maksimal 50 persen.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 22 Mei 2026
Pemerintah Istimewakan AS, Dikecualikan Aturan Devisa Hasil Ekspor
Indonesia
Aturan Baru DHE SDA Berlaku 1 Juni 2026, Eksportir Wajib Simpan Devisa di RI
Pemerintah resmi merevisi aturan DHE SDA mulai 1 Juni 2026. Eksportir wajib menempatkan 100 persen devisa hasil ekspor ke sistem keuangan Indonesia.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 20 Mei 2026
Aturan Baru DHE SDA Berlaku 1 Juni 2026, Eksportir Wajib Simpan Devisa di RI
Indonesia
Pemerintah Bentuk Satgas Percepatan Ekonomi, Sikapi Penutupan Selat Hormuz
Mandat utama dari satgas itu mempercepat implementasi program prioritas pemerintah secara terintegrasi dan kolaboratif.
Dwi Astarini - Minggu, 03 Mei 2026
Pemerintah Bentuk Satgas Percepatan Ekonomi, Sikapi Penutupan Selat Hormuz
Indonesia
Pemerintah Nolkan Bea Masuk LPG dan Bahan Baku Plastik, Bantu Tekan Biaya Industri
Pemerintah menurunkan bea masuk LPG dari 5% menjadi 0% untuk menjaga daya beli dan mendukung industri. Kebijakan berlaku selama 6 bulan.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 28 April 2026
Pemerintah Nolkan Bea Masuk LPG dan Bahan Baku Plastik, Bantu Tekan Biaya Industri
Indonesia
Pemerintah Bebaskan Bea Masuk Bahan Baku Plastik Impor
kebijakan itu juga diterapkan guna menjaga stabilitas harga di sektor kemasan agar tidak mendorong kenaikan harga makanan dan minuman.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 28 April 2026
Pemerintah Bebaskan Bea Masuk Bahan Baku Plastik Impor
Indonesia
Dolar AS Makin Pedas Akibat Gejolak Global, Airlangga: Kita Monitor Saja
Airlangga menekankan bahwa pemerintah tidak akan mengambil langkah reaktif setiap hari
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 April 2026
Dolar AS Makin Pedas Akibat Gejolak Global, Airlangga: Kita Monitor Saja
Indonesia
ASN WFH Berlaku Hari ini, Airlangga Ingatkan Warga Hemat Energi
Kebijakan WFH ini sebagai langkah adaptif dan preventif dalam menghadapi dinamika global.
Dwi Astarini - Jumat, 10 April 2026
ASN WFH Berlaku Hari ini, Airlangga Ingatkan Warga Hemat Energi
Indonesia
Pemerintah Belum Bahas Rencana Pemotongan Gaji Menteri Buat Efisiensi Anggaran
Airlangga meminta wartawan untuk menanyakan kepada pihak yang pertama kali mengemukakannya wacana tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 08 April 2026
Pemerintah Belum Bahas Rencana Pemotongan Gaji Menteri Buat Efisiensi Anggaran
Berita Foto
Airlangga Hartarto: Pembatasan BBM Subsidi 50 Liter Berlaku hingga Akhir Mei 2026
Suasana kemacetan lalu-lintas saat jam pulang kerja di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta, Selasa (7/4/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 07 April 2026
Airlangga Hartarto: Pembatasan BBM Subsidi 50 Liter Berlaku hingga Akhir Mei 2026
Bagikan