Yusuf Abdillah
Merahputih.com - Rencana pemerintah memberikan insentif pembelian motor listrik hingga kini belum memiliki kepastian.
Memasuki September 2026, pemerintah masih membahas skema program tersebut karena diperlukan Peraturan Presiden (Perpres) sebagai payung hukum.
Baca juga:
Dibandrol Rp 139,7 Juta, Beda Spek Motor Listrik Kawasaki Ninja E-1 Sama Saudaranya Versi Bensin
Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, mengatakan konsep insentif masih dibahas bersama sejumlah pemangku kepentingan.
Intinya harus ada Perpres yang menaungi, untuk insentifnya. Kemarin keputusannya perlu Perpres,
kata Eniya.
Pemerintah Masih Bahas Skema Insentif
Eniya menjelaskan pembahasan dilakukan bersama Sekretariat Negara (Setneg), pengembang, Kementerian Perindustrian (Kemenperin), dan Kementerian Keuangan.
Pembahasan tersebut berlangsung melalui Satuan Tugas (Satgas) Transisi Energi, termasuk untuk menentukan skema dan mekanisme pemberian insentif kepada masyarakat.
Baca juga:
Diskon Motor Listrik Arahan Presiden Prabowo Belum Jalan, Bolanya Tertahan di Menkeu
Kebutuhan Perpres baru muncul karena aturan yang saat ini menjadi dasar pengembangan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) belum secara spesifik mengatur pemberian insentif pembelian motor listrik.
Aturan yang dimaksud adalah Perpres Nomor 79 Tahun 2023, yang merupakan perubahan atas Perpres Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program KBLBB untuk Transportasi Jalan.
Karena regulasi yang selama ini tidak menyebutkan insentif, Perpres 55 yang kemudian direvisi menjadi 79. Nah, ini nanti kita adakan perubahan lagi,
ujar Eniya.
Pemerintah kini masih menyusun konsep perubahan regulasi tersebut agar program insentif memiliki dasar hukum yang jelas.
Besaran Insentif Motor Listrik Berubah
Selain persoalan regulasi, pemerintah juga masih membahas besaran insentif yang akan diberikan kepada konsumen.
Sebelumnya, pemerintah sempat mewacanakan insentif pembelian motor listrik sebesar Rp5 juta per unit. Namun, angka tersebut kemudian berubah menjadi Rp3 juta per unit.
Baca juga:
Danantara Siapkan DP 0 Persen untuk Dorong Adopsi Motor Listrik Nasional
Nilai tersebut lebih rendah dibandingkan subsidi motor listrik yang diberikan pemerintah pada periode 2023-2024, yakni mencapai Rp7 juta per unit.
Program insentif baru tersebut sebelumnya direncanakan dapat mulai berlaku paling cepat pada September 2026. Namun, hingga memasuki bulan tersebut, pemerintah masih menyelesaikan pembahasan mengenai payung hukum dan skema program.
