Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Gedung Kejaksaan Agung (Kejagung) kini dalam penjagaan ketat Polisi Militer TNI, setelah insiden dugaan penguntitan pada Jampidsus mengeruak ke publik.
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen Nugraha Gumilar menjelaskan keberadaan polisi militer menjaga Gedung Kejaksaan Agung berikut beberapa pejabat Kejaksaan merupakan tindak lanjut dari MoU (memorandum of understanding). Aturan itu ditandatangani oleh kedua lembaga itu pada 6 April 2023.
Dia memastikan sampai saat ini bantuan personel polisi militer untuk menjaga keamanan di lingkungan Kejagung berjalan seperti biasa.
“Pengamanan Kejaksaan Agung oleh Polisi Militer TNI dilaksanakan dengan dasar Kejaksaan Agung dan TNI menandatangani MoU Nomor 4 Tahun 2023 dan MoU Nomor NK/6/IV/2023/TNI pada tanggal 6 April 2023,” kata Nugraha Gumilar kepada wartawan di Jakarta, Minggu (26/5).
Baca juga:
Komjak Minta Kejagung Buru Aset-aset Besar Milik Tersangka Kasus PT Timah
Nugraha menegaskan, bantuan pengamanan dari POM TNI di Kejaksaan Agung juga telah berjalan lama, setidaknya sejak MoU itu diteken oleh Kejagung dan TNI pada 2023.
“Bantuan pengamanan sudah dilaksanakan jauh sebelumnya dalam rangka mendukung giat penegakan hukum, karena kita di sana ada Jampidmil,” jelas Nugraha.
Kerja sama dalam MoU itu mencakup penugasan prajurit TNI di lingkungan Kejaksaan, misalnya seperti Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Militer (Jampidmil), dan dukungan bantuan personel TNI dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan.
“Itu ada dalam Pasal 7,” kata Nugraha.
Baca juga:
Kejagung Sita Mobil Hingga Surat Berharga Usai Geledah Rumah Sandra Dewi
Ia meluruskan bantuan pengamanan oleh polisi militer tak ada kaitannya dengan kasus dugaan oknum Densus 88 membuntuti petinggi Kejaksaan.
“Tidak ada kaitannya dengan kasus yang ramai dibicarakan, pelaksanaan pengamanan yang dilakukan normal seperti biasanya. Tidak ada yang istimewa,” katanya. (*)
