Subsidi Yang Digelontorkan Pemerintah Membengkak

SPBU. (Foto: Antara)

Ukuran text:

Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Meningkatnya harga minyak dunia membuat subsidi yang harus digelontorkan pemerintah perlahan naik. Tercatat, realisasi belanja subsidi energi sejak Januari hingga Oktober 2021 telah mencapai Rp 97,6 triliun atau naik 20 persen dari realisasi periode yang sama tahun 2020 yakni sebesar Rp 81,3 triliun.

Selain minyak, subsidi untuk harga minyak, peningkatan subsidi juga terjadi pada subsidi listrik. Paling tidak realisasi diskon listrik rumah tangga dan UMKM sebesar Rp 7,5 triliun. Sementara realisasi subsidi non energi juga meningkat 6,8 persen dari Rp 43,9 triliun pada Oktober 2020 menjadi Rp 46,9 triliun pada Oktober 2021.

Baca Juga:

Duplikasi Dengan Bansos, Banyak Pekerja Tidak Dapat Bantuan Subsidi Upah

"Subsidi non energi tinggi, karena kami ingin mencapai lebih dari Rp 240 triliun, semakin tinggi kreditnya maka subsidi bunganya akan makin tinggi," kata Sri Mulyani.

Realisasi subsidi non energi tercatat lebih tinggi, didukung oleh percepatan pelaksanaan terutama untuk program pemulihan ekonomi nasional (PEN), yakni subsidi bunga kredit usaha rakyat (KUR) dan subsidi upah.

Bendahara Negara menuturkan realisasi penyaluran subsidi non energi sejak Januari-Oktober 2021 diberikan dalam bentuk subsidi bunga KUR kepada 6,3 juta debitur, penyaluran kredit KUR senilai Rp37,2 triliun, dan subsidi bantuan uang muka (SBUM) untuk 104,2 ribu unit rumah.

"Subsidi rumah diharapkan bisa untuk membantu masyarakat berpendapat rendah dan mendorong pemulihan ekonomi nasional," ujarnya.

Selain itu, realisasi anggaran perlindungan sosial (perlinsos) mencapai Rp 338,2 triliun atau 91,85 terhadap APBN per Oktober 2021 yang digunakan sebagai bantalan bagi keluarga miskin dan rentan.

Realisasi ini berasal dari belanja K/L Rp 159,8 triliun, non-K/L Rp 160,5 triliun serta transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) Rp 18 triliun. Untuk belanja K/L Rp 159,8 triliun meliputi Kementerian Sosial mencapai Rp 73,8 triliun, Kementerian Koperasi dan UKM Rp15,25 triliun, dan Kementerian Ketenagakerjaan Rp 6,7 triliun.

Realisasi belanja perlinsos dari Kementerian Sosial yang sebesar Rp 73,8 triliun terdiri atas penyaluran bantuan PKH bagi 10 juta keluarga Rp 20,7 triliun dan kartu sembako bagi 17,6 juta KPM Rp 32,8 triliun.

Kemudian, penyaluran bantuan sosial tunai (BST) Rp17,23 triliun bagi 9,6 juta keluarga serta sembako PPKM sebesar Rp2,8 triliun bagi 4,8 juta keluarga. Realisasi belanja perlinsos dari Kemenkop dan UKM sebesar Rp 15,25 triliun digunakan untuk penyaluran bantuan produktif usaha mikro (BPUM) senilai Rp1,2 juta per usaha mikro kepada 12,71 juta penerima.

Realisasi dari Kemenaker Rp 6,7 triliun dimanfaatkan untuk penyaluran bantuan subsidi upah (BSU) selama dua bulan yang diberikan sekaligus Rp 1 juta bagi 6,7 juta pekerja. Selanjutnya, penyaluran bansos melalui TKDD yang mencapai Rp18 triliun digunakan untuk BLT Desa Rp18 triliun bagi 5,6 juta keluarga. (Asp)