Harga Komoditas Naik, Indonesia Waspadai Melonjaknya Subsidi Energi
SPBU. (Foto: Antara)
MerahPutih.com - Indonesia tengah mewaspadai ancaman krisis energi di tengah naiknya harga komoditas belakangan ini. COVID-19 menyebabkan disrupsi rantai nilai pasokan, sehingga berbagai harga termasuk minyak mentah, gas alam, batubara, tembaga, dan minyak sawit mengalami kenaikan.
Tercatat, harga minyak Brent telah melonjak hampir 60 persen tahun ini karena ekonomi bangkit kembali dari pandemi dan karena Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) dan sekutunya, yang dikenal sebagai OPEC+, hanya meningkatkan produksi secara bertahap.
Baca Juga:
Komite II DPD Kebut Penyusunan RUU Perubahan Energi
Pemerintah dari beberapa ekonomi terbesar dunia sedang mempertimbangkan untuk melepaskan minyak dari cadangan minyak strategis (SPR) menyusul permintaan dari Amerika Serikat, untuk langkah terkoordinasi mendinginkan harga.
"Diketahui memang harga komoditas energi sempat minus, namun kenaikan harga komoditas energi ini yang diperkirakan juga sangat berpengaruh terhadap negara, terutama terkait subsidi energi," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta, Senin (22/11).
Ia memaparkan, beberapa negara pun mengalami krisis energi terutama saat transisi dari energi berbasis fosil ke energi terbarukan yang tidak berjalan sesuai dengan harapan dan kenaikan harga energi dipicu oleh peningkatan harga komoditas energi di Tiongkok lantaran energi terbarukan yang lebih terbatas.
"Harus belajar dari transisi energi ini agar transisi energi ini tidak berdampak terhadap base load yang dipersiapkan, karena data base load ini penting untuk sektor produktif," ungkap dia.
Selain krisis energi, dirinya menyebutkan setidaknya ada beberapa tantangan lainnya yang akan dihadapi Indonesia ke depannya, yakni COVID-19 dan varian barunya, ketidakpastian geopolitik, pengurangan pembelian aset oleh Bank Sentral AS, serta perubahan iklim.
"Artinya gas dan rem ini tetap harus dijaga, karena kita ketahui COVID-19 belum berakhir dan masih terdapat beberapa risiko eksternal lainnya," ujar Menko Airlangga.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut transisi energi fosil menjadi energi hijau tidak dapat ditunda lagi. Peralihan menuju energi yang lebih ramah lingkungan adalah salah satu upaya pemerintah dalam mengendalikan perubahan iklim.
"Memang kita tahu bahwa transisi energi ini memang tidak bisa ditunda-tunda. Oleh sebab itu perencanaannya, grand design-nya, itu harus mulai disiapkan. Tahun depan kita akan apa, tahun depannya lagi akan apa? Lima tahun yang akan datang akan apa?,” kata Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor pada Selasa (16/11). (Asp)
Baca Juga:
Bertemu Joe Biden, Jokowi Minta AS Bantu Indonesia Dalam Transisi Energi
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Etanol 10 Persen di BBM Diwajibkan Mulai 2027
Bahlil Dikecam Karena 'Memaksa' SPBU Swasta Beli BBM Pertamina, Pengamat Nilai Ada Kekacauan Logika Tata Kelola Energi
Warga Berebut BBM dari Truk Tangki Terguling, 30 Orang Tewas 40 Luka-Luka
Nasib E10 Tergantung Tebu dan Pabrik Gula, Begini Peringatan Profesor ITB
Pakar Otomotif ITB Jelaskan Higroskopis Beda Jauh dari Korosif, Jamin E10 Ramah Mesin
BBM E10 Rusak Mesin? Guru Besar UB Bongkar Mitos yang Bikin Rugi
BBM 'Hijau' Bikin Was-Was, Kementerian ESDM 'Paksa' Industri Otomotif Uji Ketahanan E10
Bye-Bye Knocking! BBM E10 Bikin Mobil Modern Senyum, Mesin Tua Auto Menangis
Guru Besar ITB Sebut Campuran 10 Persen Etanol Langkah Visoner Optimalkan Bahan Naku Lokal Indonesia
BBM Baru Bikin Was-Was! DPR Tegaskan Mesin Mobil di Indonesia Belum Ramah Etanol 10 Persen