Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Realisasi subsidi tarif pengguna kereta rel listrik (KRL) dalam bentuk Public Service Obligation (PSO) mencapai Rp 2,14triliun. PSO ini diberikan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
VP Corporate Secretary KAI Commuter Anne Purba mengatakan, jumlah subsidi yang dikucurkan Kemenhub terus bertambah tiap tahunnya. Pada tahun lalu, realisasinya juga meningkat dibanding tahun sebelumnya.
Baca Juga:
PT KCI Tegaskan Kenaikan Tarif KRL Baru Wacana
"Pada 2021 realisasi subsidi PSO bagi pengguna KRL mencapai Rp 2,14 triliun dari program senilai Rp 1,99 triliun. Sementara pada tahun sebelumnya realisasi subsidi pengguna KRL sebanyak Rp 1,65 triliun dari program senilai Rp 1,55 triliun," ujar Anne di Jakarta, Kamis (20/1).
Anne menyebut, semua layanan yang ada di stasiun dalam hal ini KRL, berasal dari pengguna baik melalui tiket harian yang datang dari pengguna ataupun subsidi pemerintah dalam pemenuhan Kewajiban Pelayanan Publik (PSO).
Menurutnya, KAI Commuter niscaya tidak melakukan upaya pengembangan sarana dan prasarana KRL. Misalnya, pengadaan KRL baru dan mengganti KRL yang sudah lama. Selain itu, pemerintah memikirkan semua kebutuhan untuk 2 hingga 10 tahun mendatang.
"Kita harus memikirkan 5-10 tahun ke depan apakah kita siap dengan perubahan dan kebutuhan masyarakat tentang transportasi publik khususnya KRL," ucap Anne.
Sementara itu, untuk tahun 2022 ini, Kemenhub mengalokasikan anggaran sebesar Rp 3,2 triliun lebih untuk penyelenggaran PSO dan subsidi kereta api perintis. Rinciannya, Rp 3.051 triliun untuk PSO dan Rp 186,7 miliar untuk subsidi kereta perintis.
Adapun dalam empat tahun terakhir, nilai kontrak anggaran PSO terus bertambah. Di antaranya pada 2018 senilai Rp 2,27 triliun, 2019 Rp 2,321 triliun, 2020 Rp 2,519 triliun, dan 2021 Rp 3,448 triliun.
Penyelenggaraan PSO dalam kontrak 2022 ini salah satunya ditujukan untuk KRL Jabodetabek dengan volume sebesar 220.332.388 penumpang dalam satu tahun dan KRL Yogyakarta dengan 3.074.391 penumpang.
Rencana kenaikan tarif kereta rel listrik commuter line menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat. Usulan kenaikan tarif KRL commuter line Jabodetabek sebenarnya dalam proses pengkajian oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
Kenaikan tarif sebesar Rp 2 ribu itu merupakan tarif dasar perjalanan 25 kilometer pertama. Sementara untuk 10 kilometer selanjutnya tetap dikenakan tambahan tarif seribu rupiah.
Dengan begitu, ke depan perjalanan awal dengan KRL untuk 25 kilometer pertama akan dikenakan tarif Rp 5 ribu. Jika sampai 35 kilometer maka tarifnya bakal menjadi Rp 6 ribu, sampai 45 kilometer bakal menjadi Rp 7 ribu dan seterusnya.
Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengatakan, sebagian besar masyarakat setuju dengan adanya rencana kenaikan tarif KRL asal diiringi dengan peningkatan pelayanan.
Hal tersebut berdasarkan survei yang dilakukan oleh YLKI pada Oktober 2021 terhadap 2 ribu responden di Jabodetabek dan Rangkasbitung.
Terdapat dua aspek penting bagi pemerintah untuk mempertimbangkan kenaikan tarif KRL. Yaitu ability to pay (ATP) atau kemampuan untuk membayar dan Willingness To Pay (WTP) atau keinginan untuk membayar.
Dari hasil survei tersebut, ada ruang bagi pemerintah untuk menaikkan tarif KRL menjadi Rp 5 ribu pada 25 kilometer pertama. Sedangkan untuk tarif 10 kilometer pertama direkomendasikan agar tidak naik tarifnya.
"Karena aspek ATP-nya lebih rendah daripada tarif eksisting," kata Tulus Abadi dalam keterangannya, Minggu (16/1). (Knu)
Baca Juga:
Rencana Kenaikan Tarif KRL Dinilai Belum Tepat dan Berpotensi Bebani Warga
