Suasana di Timur Tengah Makin Intens, Komisi XI DPR: Pemerintah Harus Miliki Skenario Krisis Hadapi Gejolak Global

MerahPutih.com - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Hanif Dhakiri, mengingatkan pemerintah tidak meremehkan dampak ekonomi dari eskalasi konflik antara Israel dan Iran yang kini melibatkan langsung Amerika Serikat.

Ia menilai ketegangan geopolitik ini berpotensi menimbulkan guncangan serius terhadap ekonomi global dan dapat berdampak sistemik ke perekonomian Indonesia.

“Perang ini bukan sekadar konflik regional. Ini adalah guncangan geopolitik yang bisa memicu krisis energi global, memperlemah rupiah, mendorong inflasi, dan memperbesar beban fiskal. Pemerintah harus memiliki skenario krisis yang terukur,” ujar Hanif di Jakarta, Selasa (24/6).

Baca juga:

Harga Minyak Bisa Melonjak Akibat Perang Iran dan Israel, Indonesia Harus Segera Amankan Pasokan

Ekonomi Indonesia Rentan Akibat Perang Israel - Iran, Daya Beli Masyarakat Tertekan hingga Harga Minyak Melonjak

Lonjakan harga minyak dunia yang telah menembus angka USD78 per barel disebut Hanif sebagai sinyal bahaya pertama.

Sebagai negara pengimpor minyak, Indonesia sangat rentan terhadap tekanan harga energi yang tinggi. Hal ini dapat berdampak pada lonjakan subsidi energi dan memperlebar defisit anggaran negara.

“Kita menghadapi risiko ganda. Nilai tukar rupiah bisa tertekan karena penguatan dolar AS, sementara beban subsidi energi melonjak. Jika tidak diantisipasi, tekanan ini bisa mengguncang APBN 2025 dan memukul daya beli masyarakat,” ucapnya.

Baca juga:

Imbas Konflik AS-Israel Lawan Iran, APBN Indonesia Terancam Makin ‘Menjerit’

Hanif mendorong pemerintah untuk segera menyesuaikan asumsi makroekonomi dalam penyusunan RAPBN 2025. Ia juga menekankan pentingnya penguatan koordinasi antara otoritas fiskal dan moneter untuk menjaga stabilitas makroekonomi di tengah ketidakpastian global.

“Bank Indonesia harus menjaga kredibilitas kebijakan moneter dan stabilitas nilai tukar, sementara pemerintah perlu memperkuat cadangan energi dan jaring pengaman sosial,” tuturnya.

Lebih lanjut, Hanif menyoroti pentingnya langkah diplomatik dan strategi jangka menengah untuk mempercepat transisi energi dan mengurangi ketergantungan pada impor.

“Stabilitas global memang di luar kendali kita. Tapi menjaga ketahanan nasional, mencakup ketahanan ekonomi, energi, dan pangan, adalah tanggung jawab kita bersama. Jangan sampai kita hanya bersikap reaktif. Kita harus punya rencana darurat sejak sekarang,” pungkasnya. (Pon)