Zaimul Haq Elfan Habib
MerahPutih.com - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mempertanyakan sikap Presiden Joko Widodo yang terkesan tidak mempunyai sikap tegas perihal impor beras 500 ton.
Pasalnya, KSPI melihat Jokowi terkesan membiarkan antar menterinya bersilang pendapat terkait data-data ketersediaan stock beras.
"Sangat disayangkan, data yang dimiliki oleh Bulog, Kemendag, dan Kementan berbeda-beda tentang ketersediaan beras. Padahal urusan beras adalah urusan perut rakyat, termasuk buruh," kata Ketua Umum KSPI, Said Iqbal dalam siaran pers yang diterima merahputih.com, Jumat (26/1).
KPSI, kata Said, juga tidak sependapat dengan statement Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menyatakan 500 ribu ton impor beras adalah untuk meningkatkan daya beli masyarakat serta untuk menjaga stabilitas harga beras.
"Karena faktanya, sebelum harga beras naik, daya naik beli masyarakat sudah turun. Dengan naiknya harga beras sekarang ini, daya beli masyarakat makin turun," ujar Said.
"Bahkan dalam hitungan KSPI daya beli buruh turun 20–25 persen dengan kebijakan upah murah dan naiknya harga beras seperti saat ini,” tambah Said.
Karena itu, Said menyebut pihaknya akan melakukan aksi pada 6 Februari mendatang. Aksi itu untuk menyuarakan tiga tuntutan buruh dan rakyat (TRITURA).
Ketiga tuntutan itu yakni menunut pemerintah untuk segera menurunkan harga beras dan listrik dengan tolak impor beras dan wujudkan kedaulatan pangan. Kemudian tolak upah murah dengan mencabut PP 78/2015 tentang Pengupahan. Serta tuntutan untuk memilih calon pimpinan saat pilkada dan pilpres yang pro buruh dan anti PP 78/2015.
"Puluhan ribu buruh akan melakukan aksi unjuk rasa di 50 kota pada tanggal 6 Februari 2018 yang juga bertepatan dengan perayaan HUT Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI)," tegas Said.
Lebih lanjut, Said menyebut aksi 6 Februari merupakan aksi pemanasan menjelang aksi besar pada 1 Mei 2018 yang bertepatan dengan peringatan May Day.
“Puncaknya dalam peringatan hari buruh tanggal 1 Mei 2018 nanti, ratusan ribu buruh akan masuk ke Jakarta untuk menyuarakan aspirasinya di Istana Negara sebagai pusat pemerintahan,” pungkasnya. (Pon)
