Eddy Flo
MerahPutih.Com - Intimidasi yang dilakukan sejumlah orang yang memakai kaos #2019GantiPresiden terhadap perempuan dan anaknya yang menggunakan kaos #DiaSibukKerja, pada acara Car Free Day, di Bundaran Hotel Indonesia, Minggu ( 29/4) pagi, mendapat kecaman keras.
Salah satunya datang dari PROJO, organisasi relawan pendukung Joko Widodo. Ketua Umum PROJO, Budi Arie Setiadi mengecam keras intimidasi tersebut. Budi menilai, insiden tersebut telah mencoreng nilai-nilai demokrasi.
"Kejadian itu sangat memalukan. Kami mengutuk keras insiden itu dan tidak sepantasnya dilakukan oleh pihak- pihak yang punya aspirasi berbeda," ujar Budi di Jakarta, Senin (30/4).
"Keadaban dan nilai- nilai demokrasi menjadi sangat tercoreng. Kesannya jadi menghalalkan segala cara untuk jadi presiden. Apa sih yang dicari dan dikejar?" kata dia menambahkan.
Menurut Budi, dalam negara demokrasi perbedaan pendapat dalam menyampaikan aspirasi dilindungi oleh konstitusi.Demokrasi, kata dia, akan kehilangan kualitasnya jika cara- cara kekerasan diberi ruang.
"Kita menghormati kebebasan berpendapat. Karena itu dijamin konstitusi. Tapi kita juga harus menjaga terwujudnya tertib sosial," tegasnya.
Untuk itu, Budi mengimbau kepada semua pihak untuk menahan diri dan tidak terprovokasi. Pasalnya, Pemilu 2019 yang merupakan manifestasi kedaulatan rakyat akan digelar dalam waktu dekat.
"Jangan kita korbankan bangsa dan negara yang kita cintai bersama dengan terus menebarkan aroma permusuhan dan kebencian sesama anak bangsa," tutur mantan aktivis Universitas Indonesia ini.
Sementara itu, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Zulkifli Hasan mengimbau kepada semua pihak untuk menyampaikan aspirasi dengan tertib dan damai.
"Sampaikan saja aspirasinya dengan tertib dan damai. Jangan sampai menghalalkan segala cara, apalagi merusak persatuan," kata Zulkifli, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (30/4).
Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini mengaku khawatir, insiden tersebut dapat menjadi pemantik aksi-aksi intoleransi seperti yang terjadi di Pilkada DKI.
"Yang berkontestasi kan anak-anak negeri. Kita ngga lawan orang lain. Nah ini pilpres jangan sampai meninggalkan luka yang dalam. Kan kita tetep berkawan, bersahabat, kita tetep Indonesia," ujar Zulikifli.
Menurut dia, sah-sah saja jika masyarakat menggelar acara bermuatan politik, saat Car Free Day (CFD) di Bundaran Hotel Indonesia. Asalkan tidak menggunakan atribut partai untuk berkampanye.
"Kalau enggak kampanye kan silakan aja. Yang saya dengar inisiatif orang per orang katanya. Bahkan yang mendukung Pak Jokowi juga ada," tutur mantan Menteri Kehutanan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini.
"Tapi yang penting jangan sampai persatuan koyak. Ada cara yang baik, ada cara yang terhormat. Tidak perlu saling menghabisi satu sama lain," kata Zulkifli menambahkan.
PSI Laporkan Intimidasi Ke Polda Metro Jaya
Melalui Jaringan Advokasi Rakyat Solidaritas (Jangkar Solidaritas), Partai Solidaritas Indonesia (PSI) melaporkan aksi intimidasi yang dialami seorang ibu dan anaknya di Bundaran HI, Minggu 29 April 2018, saat berlangsung Car Free Day (CFD).
Laporan disampaikan ke Direktorat Reserse Kriminal Umum, Polda Metro Jaya, Senin 30 April 2018 siang.
Dalam video yang viral di media sosial, seorang ibu dan anaknya dilecehkan, dikelilingi, dikibas-kibaskan uang. Sang anak menangis ketakutan. Mereka diperlakukan begitu hanya karena memakai kaus bertuliskan #DiaSibukKerja. Para pelaku adalah mereka yang berkaus #2019GantiPresiden.
Menurut Juru bicara PSI bidang hukum dan Koordinator Jangkar Solidaritas, Dini Purwono, PSI mengecam segala bentuk tindakan intimidasi, terutama terhadap perempuan dan anak.
“Tindakan kemarin adalah perbuatan pidana, tidak boleh dibiarkan apalagi dijadikan budaya dalam kontestasi politik. Ini persekusi. Begitu dibiarkan, akan diulangi lagi,” ujar Dini yang juga Caleg PSI tersebut.
Tindakan massa tersebut, kata Dini, melanggar Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal itu berbunyi, “Barangsiapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan.”
Ketua DPP PSI, Isyana Bagoes Oka, menambahkan aksi intimidasi itu sangat tidak pantas dilakukan terlebih karena dilakukan terhadap seorang perempuan dan anak.
“Apakah para pelaku tidak memiliki ibu?! Bayangkan sang anak sampai menangis saat mereka diintimidasi. Ke mana perginya nurani para pelaku?” kata Isyana.
Pemerintah harus memberikan perlindungan yang memadai dan menyediakan rasa aman bagi setiap warga negara untuk melangsungkan kehidupan, bebas dari segala bentuk intimidasi.
Isyana menegaskan, dalam alam demokrasi, perbedaan sikap politik mesti dihormati dan dihargai. Menurut dia, tidak boleh ada aksi melecehkan atau mengintimidasi pihak lain yang berbeda pilihan politik.
"PSI melaporkan dan meminta pihak kepolisian menindak tegas pelaku untuk menimbulkan efek jera. Aksi intimidasi semacam ini tidak boleh terjadi lagi," pungkas Isyana.
Sebelumnya, sebuah video yang diunggah oleh akun Jakartanicus, pada Sabtu (28/4), di Youtube, memperlihatkan aksi intimidasi sekelompok warga yang memakai kaus bertuliskan #2019GantiPresiden, yang diduga terjadi saat ajang Car Free Day, di sekitar Bundaran HI, Jakarta.
Setidaknya ada tiga insiden diduga intimidasi dalam video tersebut terhadap orang-orang yang mengenakan kaus #DiaSibukKerja. Sejumlah pria tampak menyodorkan uang lembaran berwarna merah kepada pihak yang ditekan itu sambil mengucapkan "dibayar berapa?", atau meneriaki dengan kalimat "Malu, malu, hei!", "Cebong, cebong!".
Pihak terakhir yang diduga diintimidasi dengan perlakuan serupa dalam video itu adalah seorang ibu dan kemungkinan anaknya. Seorang pria yang memakai kaus #2019GantiPresiden kemudian memisahkannya dengan gerombolan pria yang menekannya.(Pon)
