Standar Kesehatan Impor Sapi Sudah Diatur Dalam Regulasi PBB


Peternakan Sapi ( MP/Muchammad Yani)
Merahputih Bisnis- Ketua Dewan Daging Sapi Nasional, Soehadji mengatakan saat ini untuk standar impor daging sapi sudah diatur dalam regulasi Kesehatan Dewan Dunia dan Persatuan Bangsa Bangsa (PBB). Hal ini agar sapi yang di impor dari berbagai negara lebih terjamin kesehatannya.
"Intinya setiap impor sapi jangan datang dari negara yang ada penyakitnya. Pemerintah juga harus jeli dalam memilih sapi yang bagus agar kesehatan warga juga terjamin" kata Soehadji saat ditemui usai diskusi Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) yang bertajuk "Mau dibawa kemana Industri Sapi dan Daging Sapi Indonesia," di Gedung Berdikari, Jakarta Selatan, Rabu (23/2).
Soehadji mengingatkan pemerintah untuk mengatur strategi kemandirian secara bertahap. Upaya ini dilakukan agar Indonesia tidak selalu tergantung impor dari negara asing.
"Bukan masalah swasembada, dari dulu saya mengatakan strategi kemandirian secara bertahap, supaya tidak ketergantungan impor," tegasnya.
Menurut Soehadji, perbandingan konsumsi daging sapi dalam negeri perkapita masih 1,6-2,3 Kg, bila dibandingkan dengan negara luar mereka sudah mencapai 4,5-7,5 Kg perkapita.
"Kita mengejar yang mana, kalau saya ngomong lebih ke strategi kemandirian. Jadi tidak ada yang tidak jelas," tegasnya.
Ia pun berharap dengan diadakannya forum ini dapat membantu permasalahan pengadaan daging sapi di Indonesia.
"Saya berharap dapat menumbuhkan peranan pihak swasta (pengusaha), dan pemerintah agar selalu bersinergi," tandasnya. (Abi)
BACA JUGA:
Bagikan
Berita Terkait
Wagub Rano Gandeng HIPMI Ikut Bagian dalam Membangun Jakarta Menuju Kota Global

KPK Diminta Waspadai Modus Baru Pemain Lama Korupsi Kuota Impor

Impor 200 Ribu Ton Daging Sapi dan Kerbau Diberikan ke BUMN

Pemerintah Diminta Hati-Hati Impor Daging di Tengah Wabah PMK

Pemerintah Berencana Impor Daging dari India, Legislator: Masa Rakyat Mau Dikasih Makan Penyakit

Indonesia Butuh 1,2 Juta Ekor Sapi Indukan, Termasuk Untuk Penuhi Program Makan Bergizi Gratis

HIPMI Siap Bantu Pemerintah Bangun IKN dari Sektor Investasi Swasta

Presiden Jokowi Dijadwalkan Buka Rakernas HIPMI 2023

Pengusaha Butuh Advokat untuk Dampingi Bisnis dan Investasi di Berbagai Wilayah

Pesan Jokowi ke Capres-Cawapres: Jangan Politisasi Agama!
