Stabilkan Rupiah, Tugas Berat Perry Warjiyo sebagai Gubernur BI

Andika PratamaAndika Pratama - Kamis, 24 Mei 2018
Stabilkan Rupiah, Tugas Berat Perry Warjiyo sebagai Gubernur BI

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo (kanan) mengucapkan sumpah jabatan saat pelantikannya di Mahkamah Agung, Jakarta, Kamis (24/5). ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Perry Warjiyo resmi menjadi Gubernur Bank Indonesia untuk periode 2018–2023 setelah mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H. pada Kamis (24/5).

Setelah dilantik jadi orang nomor satu di Bank Indonesia, tugas berat sudah menanti suksesor Agus Martowardojo ini yakni menstabilkan nilai tukar rupiah yang melewati Rp 14.000 per US$.

"PSI mengucapkan selamat. Tugas berat pertama beliau, stabilkan rupiah,” kata Juru bicara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Bidang Ekonomi, Industri, dan Bisnis Rizal Calvary Marimbo dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, hari ini.

Perry Warjiyo resmi menjabat Gubernur Bank Indonesia periode 2018-2023 menggantikan Agus Martowardojo yang telah selesai masa tugasnya. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

Rizal mengatakan, yang terpenting rupiah mengalami stabilisasi guna memberi kepastian bagi dunia usaha. Ia melanjutkan bahwa tugas ini memang berat bagi Gubernur BI yang baru sebab tidak mudah menjinakan amukan dolar saat ini.

"Yang kenah dampak ‘amukan’ dolar ini kan tak hanya rupiah, mata uang lain juga kenah dampaknya. Ini tren global. Kita melawan tren seberapa kuat kita. Kedua, dolar pulang kampong sebab ada perbaikan secara struktural dan fundamental di perekonomian Amerika Serikat. Jadi bukan hanya faktor kebijakan moneter atau finance sector-nya Amerika tapi juga ada perbaikan real sector-nya. Fundamental sekali jadinya," ucap Rizal.

Sementara itu, PSI mengapresiasi kinerja mantan Gubernur BI Agus Martowardojo. PSI menilai Agus mampu mengendalikan inflasi setiap kali merespon kebijakan pemerintah.

"Beliau sukses mengendalikan inflasi untuk dua Presiden," imbuh Rizal.

Sebagaimana diketahui Agus menjabat sebagai Gubernur BI untuk Presiden SBY dan Joko Widodo (Jokowi). Kedua pernah menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Pada Agustus 2013, inflasi tahunan (year on year) mencapai 8,79 persen sebagai dampak kenaikkan harga BBM bersubsidi menjadi Rp6.500 per liter dari Rp4.500 per liter.

Perry Warjiyo resmi menjabat Gubernur Bank Indonesia periode 2018-2023 menggantikan Agus Martowardojo yang telah selesai masa tugasnya. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

Pada 18 November 2014, pemerintahan Jokowi juga menaikkan harga BBM bersubsidi menjadi Rp 8.500 per liter dari sebelumnya Rp6.500 per liter. Kenaikkan itu membuat inflasi Desember 2014 meningkat hingga 8,36 persen (year on year).

Menjawab kenaikkan tersebut, Agus Martowardojo menaikkan tingkat suku bunga acuan (BI Rate) hingga 7,5 persen per November 2013. Pada November 2014, Agus kembali menaikkan suku bunga ke level 7,75 persen. Pada tahun 2015, Agus kembali menaikkan suku bunga acuan BI Rate dan diturunkan hanya sekali yakni pada Februari menjadi 7,5 persen.

Kerja keras Agus mulai terasa pada 2016. Inflasi mulai terkendali sampai saat ini di kisaran 4 persen. Sebab inflasi membaik, BI dengan enteng menurunkan suku bunga acuan hingga empat kali dalam empat bulan berturut-turut menjadi 5,5 persen pada April 2016. (*)

#Gubernur Bank Indonesia #Deputi Gubernur BI Perry Warjiyo #PSI
Bagikan
Ditulis Oleh

Andika Pratama

Berita Terkait

Indonesia
PSI Ungkap Pengurangan Anggaran Berimbas pada Penghapusan BPJS Kesehatan 1,3 Juta Warga DKI
Sistem kesehatan di Jakarta berpotensi mengalami kekacauan apabila 1,3 juta masyarakat atau lebih tidak mendapatkan layanan BPJS lagi karena anggarannya dipotong.
Dwi Astarini - Jumat, 24 Oktober 2025
PSI Ungkap Pengurangan Anggaran Berimbas pada Penghapusan BPJS Kesehatan 1,3 Juta Warga DKI
Indonesia
PSI DKI Temukan Anggaran Fantastis Pembelian Lampu Operasi di Dinkes, Nilainya Capai Rp 1,4 Miliar
PSI DKI menemukan anggaran fantastis pembelian lampu operasi di Dinkes. Nilai anggaran tersebut mencapai Rp 1,4 miliar.
Soffi Amira - Jumat, 24 Oktober 2025
PSI DKI Temukan Anggaran Fantastis Pembelian Lampu Operasi di Dinkes, Nilainya Capai Rp 1,4 Miliar
Indonesia
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
William juga menyoroti rendahnya realisasi belanja lainnya berdasarkan data BPKD DKI
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
Indonesia
Pemprov DKI Ungkap Mafia Kios di Pasar Barito, PSI Sebut Preseden Negatif yang Menunjukkan Kelalaian Pemda
Menunjukkan ketidakmampuan Dinas PPKUKM untuk melakukan pembinaan.
Dwi Astarini - Senin, 20 Oktober 2025
Pemprov DKI Ungkap Mafia Kios di Pasar Barito, PSI Sebut Preseden Negatif yang Menunjukkan Kelalaian Pemda
Indonesia
PSI Usul Pelelangan Ikan Masuk Kawasan Tanpa Rokok
Dinas KPKP harus membahas isunya supaya tidak menjadi permasalahan di kemudian hari setelah Raperda KTR disahkan DPRD DKI Jakarta.
Dwi Astarini - Senin, 20 Oktober 2025
PSI Usul Pelelangan Ikan Masuk Kawasan Tanpa Rokok
Indonesia
Kumpulkan Pengurus DPP PSI di Bali, Jokowi Ngaku hanya Beri Arahan Kerja Politik
Menyatakan siap kerja keras untuk PSI.
Dwi Astarini - Selasa, 14 Oktober 2025
Kumpulkan Pengurus DPP PSI di Bali, Jokowi Ngaku hanya Beri Arahan Kerja Politik
Indonesia
Kader Partai Lain Loncat Gabung PSI, Jokowi Melihat Masa Depan Cerah
Jokowi menilai mereka yang bergabung ke PSI kemungkinan melihat masa depan cerah PSI atau merasa cocok dengan suasananya.
Wisnu Cipto - Senin, 13 Oktober 2025
Kader Partai Lain Loncat Gabung PSI, Jokowi Melihat Masa Depan Cerah
Indonesia
Jadi Ketua DPD PSI Solo, Astrid Widayani Ditargetkan Kuasai Kandang Banteng
Ketua sebelumnya Tri Mardiyanto kini menjabat sebagai Bendahara di kepengurusan DPD PSI Solo periode 2025-2030.
Wisnu Cipto - Minggu, 12 Oktober 2025
Jadi Ketua DPD PSI Solo, Astrid Widayani Ditargetkan Kuasai Kandang Banteng
Indonesia
Siswa Sekolah di Jaktim Keluhkan Menu MBG Bau, Dewan PSI Minta SPPG Dievaluasi
Siswa sekolah di Jakarta Timur mengeluhkan soal menu MBG yang bau. Dewan PSI pun meminta SPPG dievaluasi.
Soffi Amira - Jumat, 10 Oktober 2025
Siswa Sekolah di Jaktim Keluhkan Menu MBG Bau, Dewan PSI Minta SPPG Dievaluasi
Indonesia
Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat Disunat, Dewan PSI Usulkan Penyesuaian Tarif Transjakarta
Meski begitu, ia meminta agar Pemprov DKI Jakarta memberikan kajian yang mendasari usul kepada Transjakarta tersebut.
Dwi Astarini - Kamis, 09 Oktober 2025
Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat Disunat, Dewan PSI Usulkan Penyesuaian Tarif Transjakarta
Bagikan